Mataram, (Antara) - Persatuan Guru Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat menyebutkan hingga saat ini daerah itu masih kekurangan 1.105 tenaga guru dari semua tingkatan mulai SD hingga SMA.
Ketua PGRI NTB Ali Rahim di Mataram, Selasa, mengatakan saat ini jumlah guru di NTB baru sebanyak 49.663 orang. Jumlah tersebut, tidak sebanding dengan jumlah sekolah yang sudah mencapai 7.445 unit.
"Memang sampai saat ini kebutuhan tenaga guru kita masih sangat kurang, makanya kenapa pendidikan di daerah ini belum terlihat maju, karena salah satunya penyebabnya NTB masih kekurangan tenaga guru," kata Ali Rahim.
Selain tenaga guru, kata Ali Rahim, NTB juga masih sangat kekurangan tenaga pengawas, sekitar 101 orang dari total pengawas se-NTB 482 orang.
"Kalau melihat idealnya untuk SD, semestinya 1 orang pengawas membimbing 60 guru dan mengawasi 10 sekolah. Begitu juga, untuk tingkat SMP-SMA, 1 pengawas membimbing 40 guru dan mengawasi 5 sekolah," jelasnya.
Namun, yang terjadi saat ini sebut Ali Rahim, justru pengawas dari tingkat SD hingga SMP/SMA mengawasi sekolah berikut tenaga guru melebihi dari ideal tugasnya sebagai pengawas.
Ia menambahkan, selain persoalan kekurangan guru dan tenaga pengawas, NTB kata Ali juga masih dihadapkan pada persoalan anggaran pendidikan. Yang hingga saat ini anggarannya masih menyatu dengan gaji para tenaga guru.
Sehingga, terlihat dalam pengelolaan anggaran pendidikan, pengeluaran terbesar untuk menggaji tenaga guru, sedangkan untuk infrastruktur maupun kelengkapan fasilitas sekolah lainnya masih sangat kurang.
"Kita sudah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen, tetapi itu masih lebih besar untuk belanja pegawai, seperti gaji dan lain-lain," ucapnya.
Akan tetapi, meskipun NTB masih kekurangan tenaga guru, namun hal itu masih bisa ditutupi dengan kehadiran para guru honor yang jumlahnya terbilang cukup banyak hingga mencapai ribuan.
"Makanya kenapa kita meminta kepada pemerintah daerah untuk bisa memprioritaskan para guru honorer seperti tenaga kategori 2 (K2) ini bisa diangkat menjadi PNS, sehingga kekurangan guru PNS di NTB bisa teratasi," tegasnya.
Khusus untuk tenaga pendidik atau guru terutama bagi sekolah yang letaknya terpencil dan guru di Madrasah yang jumlah guru negerinya masih kurang, akan dibantu oleh guru honor meskipun jumlah honor yang diterima masih jauh dari kebutuhan para guru.
"Intinya kami dari PGRI akan tetap mengawal nasib para guru, terlebih lagi para guru honorer K2 yang hingga kni belum juga di angkat menjadi PNS," kata Ali Rahim.
Ketua PGRI NTB Ali Rahim di Mataram, Selasa, mengatakan saat ini jumlah guru di NTB baru sebanyak 49.663 orang. Jumlah tersebut, tidak sebanding dengan jumlah sekolah yang sudah mencapai 7.445 unit.
"Memang sampai saat ini kebutuhan tenaga guru kita masih sangat kurang, makanya kenapa pendidikan di daerah ini belum terlihat maju, karena salah satunya penyebabnya NTB masih kekurangan tenaga guru," kata Ali Rahim.
Selain tenaga guru, kata Ali Rahim, NTB juga masih sangat kekurangan tenaga pengawas, sekitar 101 orang dari total pengawas se-NTB 482 orang.
"Kalau melihat idealnya untuk SD, semestinya 1 orang pengawas membimbing 60 guru dan mengawasi 10 sekolah. Begitu juga, untuk tingkat SMP-SMA, 1 pengawas membimbing 40 guru dan mengawasi 5 sekolah," jelasnya.
Namun, yang terjadi saat ini sebut Ali Rahim, justru pengawas dari tingkat SD hingga SMP/SMA mengawasi sekolah berikut tenaga guru melebihi dari ideal tugasnya sebagai pengawas.
Ia menambahkan, selain persoalan kekurangan guru dan tenaga pengawas, NTB kata Ali juga masih dihadapkan pada persoalan anggaran pendidikan. Yang hingga saat ini anggarannya masih menyatu dengan gaji para tenaga guru.
Sehingga, terlihat dalam pengelolaan anggaran pendidikan, pengeluaran terbesar untuk menggaji tenaga guru, sedangkan untuk infrastruktur maupun kelengkapan fasilitas sekolah lainnya masih sangat kurang.
"Kita sudah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen, tetapi itu masih lebih besar untuk belanja pegawai, seperti gaji dan lain-lain," ucapnya.
Akan tetapi, meskipun NTB masih kekurangan tenaga guru, namun hal itu masih bisa ditutupi dengan kehadiran para guru honor yang jumlahnya terbilang cukup banyak hingga mencapai ribuan.
"Makanya kenapa kita meminta kepada pemerintah daerah untuk bisa memprioritaskan para guru honorer seperti tenaga kategori 2 (K2) ini bisa diangkat menjadi PNS, sehingga kekurangan guru PNS di NTB bisa teratasi," tegasnya.
Khusus untuk tenaga pendidik atau guru terutama bagi sekolah yang letaknya terpencil dan guru di Madrasah yang jumlah guru negerinya masih kurang, akan dibantu oleh guru honor meskipun jumlah honor yang diterima masih jauh dari kebutuhan para guru.
"Intinya kami dari PGRI akan tetap mengawal nasib para guru, terlebih lagi para guru honorer K2 yang hingga kni belum juga di angkat menjadi PNS," kata Ali Rahim.