Praya, NTB (ANTARA) - Bupati Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, H Lalu Pathul Bahri meminta supaya pelayanan pendaftaran pekerja migran Indonesia (PMI) bisa dipindahkan ke Mal Pelayanan Publik (MPP) yang telah dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
"Pelayanan pendaftaran PMI di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu harus dipindahkan ke Mal Pelayanan Publik yang saat ini telah mulai difungsikan," katanya di Praya, Senin.
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah memiliki MPP, namun dirinya melihat keberadaan MPP ini sampai saat ini belum optimal seperti yang diharapkan.
"Masih ada organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum memindahkan proses pelayanan ke MPP, seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi," katanya.
Untuk itu, Bupati meminta kepada kepala dinas untuk segera memindahkan layanan terpadu satu atap calon pekerja migran Indonesia ke MPP.
"Jika ada kendala teknis, segera tuntaskan kendala-kendala tersebut. kami harapkan dalam satu bulan ini, layanan tersebut sepenuhnya dapat beroperasi di MPP," katanya.
Ia mengatakan, kerja-kerja sebagai birokrat selalu dalam pantauan masyarakat luas, terlebih di era media sosial, sangat mudah masyarakat memviralkan pelayanan yang tidak sesuai dengan harapan mereka.
"Sangat penting juga bagi kita untuk rutin mempublikasikan kerja dan kinerja kepada masyarakat luas," kata Lalu Pathul Bahri .
Sebelumnya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah, Muhamad mengatakan, keberadaan MPP ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada calon investor, sehingga nilai investasi bisa meningkat.
"Mal Pelayanan Publik akan meningkatkan nilai investasi di Lombok Tengah," katanya.
MPP ini terintegrasi dengan bisnis, sehingga bisa mempercepat dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga untuk tahap awal ini sebanyak 20 Dinas dan lembaga yang melakukan pelayanan.
"Jumlah pelayanan itu sebanyak 160 jenis layanan perizinan," demikian Muhamad.
"Pelayanan pendaftaran PMI di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu harus dipindahkan ke Mal Pelayanan Publik yang saat ini telah mulai difungsikan," katanya di Praya, Senin.
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah memiliki MPP, namun dirinya melihat keberadaan MPP ini sampai saat ini belum optimal seperti yang diharapkan.
"Masih ada organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum memindahkan proses pelayanan ke MPP, seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi," katanya.
Untuk itu, Bupati meminta kepada kepala dinas untuk segera memindahkan layanan terpadu satu atap calon pekerja migran Indonesia ke MPP.
"Jika ada kendala teknis, segera tuntaskan kendala-kendala tersebut. kami harapkan dalam satu bulan ini, layanan tersebut sepenuhnya dapat beroperasi di MPP," katanya.
Ia mengatakan, kerja-kerja sebagai birokrat selalu dalam pantauan masyarakat luas, terlebih di era media sosial, sangat mudah masyarakat memviralkan pelayanan yang tidak sesuai dengan harapan mereka.
"Sangat penting juga bagi kita untuk rutin mempublikasikan kerja dan kinerja kepada masyarakat luas," kata Lalu Pathul Bahri .
Sebelumnya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah, Muhamad mengatakan, keberadaan MPP ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada calon investor, sehingga nilai investasi bisa meningkat.
"Mal Pelayanan Publik akan meningkatkan nilai investasi di Lombok Tengah," katanya.
MPP ini terintegrasi dengan bisnis, sehingga bisa mempercepat dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga untuk tahap awal ini sebanyak 20 Dinas dan lembaga yang melakukan pelayanan.
"Jumlah pelayanan itu sebanyak 160 jenis layanan perizinan," demikian Muhamad.