Mataram (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nusa Tenggara Barat mengusulkan anggaran Rp20 miliar ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengatasi dampak kekeringan di wilayah itu.
"Kita usulkan ke pusat itu Rp20 miliar," kata Kepala Pelaksana BPBD NTB Ahmadi di Mataram, Rabu.
Ia mengatakan anggaran sebesar itu sangat dibutuhkan oleh daerah, mengingat anggaran yang ada di masing-masing daerah terbilang minim.
"Kalau kita bicarakan anggaran bukan hanya kita, semua daerah juga sama. Minim semua," ujarnya.
Ahmadi mengatakan nantinya anggaran yang ada digunakan untuk operasional mobil tangki yang akan mendistribusikan air bersih ke masyarakat yang terdampak kekeringan. Selain itu juga anggaran tersebut untuk membiayai honor petugas.
"Itu semua harus disiapkan dengan baik," ujarnya.
Ia berharap usulan anggaran tersebut bisa direalisasikan oleh BNPB. Mengingat pada Juli dan Agustus diperkirakan menjadi puncak musim kemarau di NTB.
"Mudah-mudahan usulan kita ini diterima BNPB dan begitu puncak bulan kemarau Juli dan Agustus anggaran keluar," kata Ahmadi.
Lebih lanjut, Ahmadi menambahkan BPBD NTB sudah melakukan langkah-langkah antisipasi kekeringan di beberapa wilayah khususnya di daerah selatan yang setiap tahun menjadi langganan kekeringan.
Seperti di Pulau Lombok, meliputi Sekotong di Lombok Barat, Praya Barat Daya, Praya Timur di Lombok Tengah, Jerowaru, Keruak, serta Pringgabaya di Lombok Timur.
Sementara di Pulau Sumbawa, antisipasi kekeringan akan dilakukan di wilayah Moyo dan Moyo Hilir di Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu. Kemudian di wilayah Sape dan Wera di Kabupaten Bima.
"Setiap tahun di situ aja operasional mobil tangki," katanya.
"Kita usulkan ke pusat itu Rp20 miliar," kata Kepala Pelaksana BPBD NTB Ahmadi di Mataram, Rabu.
Ia mengatakan anggaran sebesar itu sangat dibutuhkan oleh daerah, mengingat anggaran yang ada di masing-masing daerah terbilang minim.
"Kalau kita bicarakan anggaran bukan hanya kita, semua daerah juga sama. Minim semua," ujarnya.
Ahmadi mengatakan nantinya anggaran yang ada digunakan untuk operasional mobil tangki yang akan mendistribusikan air bersih ke masyarakat yang terdampak kekeringan. Selain itu juga anggaran tersebut untuk membiayai honor petugas.
"Itu semua harus disiapkan dengan baik," ujarnya.
Ia berharap usulan anggaran tersebut bisa direalisasikan oleh BNPB. Mengingat pada Juli dan Agustus diperkirakan menjadi puncak musim kemarau di NTB.
"Mudah-mudahan usulan kita ini diterima BNPB dan begitu puncak bulan kemarau Juli dan Agustus anggaran keluar," kata Ahmadi.
Lebih lanjut, Ahmadi menambahkan BPBD NTB sudah melakukan langkah-langkah antisipasi kekeringan di beberapa wilayah khususnya di daerah selatan yang setiap tahun menjadi langganan kekeringan.
Seperti di Pulau Lombok, meliputi Sekotong di Lombok Barat, Praya Barat Daya, Praya Timur di Lombok Tengah, Jerowaru, Keruak, serta Pringgabaya di Lombok Timur.
Sementara di Pulau Sumbawa, antisipasi kekeringan akan dilakukan di wilayah Moyo dan Moyo Hilir di Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu. Kemudian di wilayah Sape dan Wera di Kabupaten Bima.
"Setiap tahun di situ aja operasional mobil tangki," katanya.