Banda Aceh (ANTARA) - Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Aceh meminta BPH Migas menindaklanjuti surat Pemerintah Aceh terkait penambahan BBM subsidi, mengingat sudah mulai terjadinya antrean panjang di SPBU Aceh akibat kuota bio solar berkurang.
"Antrean panjang terlihat di sejumlah SPBU di Aceh beberapa pekan ini. Penyebabnya karena kuota bio solar tahun ini turun 8 persen dibandingkan realisasi pada 2022," kata Ketua Hiswana Migas Aceh Nahrawi Noerdin, di Banda Aceh, Kamis.
Nahrawi mengatakan hampir seluruh SPBU di Aceh terlihat masyarakat antre berjam-jam untuk mendapatkan solar subsidi, dan mayoritas adalah angkutan umum dan truk. "Provinsi Aceh mendapat pengurangan bio solar dari pemerintah. Di mana penurunan untuk Aceh tahun ini mencapai 8.201 kiloliter," ujarnya.
Karena terus terjadi antrean, Nahrawi meminta BPH Migas segera menindak lanjuti surat Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki yang meminta penambahan kuota untuk Aceh, sehingga kebutuhannya terpenuhi. "Penambahan kuota ini sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya antrean di SPBU di Aceh," katanya.
Menurutnya, jika penambahan kuota tidak dilakukan dari sekarang, tingkat antrean bisa lebih panjang lagi saat akhir tahun nanti. Karena, berkaca dari tahun lalu, SPBU banyak mengalami kekosongan bio solar akibat kuota telah terpakai semua"Setiap akhir tahun terlihat antrean di SPBU. Jika solar kosong dan jenis bahan bakar lain juga kosong maka antrean akan lebih parah lagi nantinya," ujarnya.
Karena itu, BPH Migas harus mengantisipasi sejak dini. Belum lagi, pengurangan tersebut juga berimbas terhadap nelayan yang dominan menggunakan BBM jenis bio solar. "Kita berharap BPH Migas dapat segera menindaklanjuti surat dari Pj. Gubernur untuk penambahan kuota, kalau bisa sesegera mungkin, mengingat beberapa hari lagi sudah Idul Adha, tingkat kebutuhan BBM subsidi lebih tinggi," kata Nahrawi.
Sesuai ketetapan BPH Migas, Provinsi Aceh pada 2023 ini mendapat kuota BBM bersubsidi (JBT) bio solar hanya sebesar 369.259 kiloliter (KL). Angka tersebut menurun jika dibandingkan dengan kuota tahun sebelumnya (2022) yakni mencapai 410.911kiloliter. Sementara itu, Kabid Migas Dinas ESDM Aceh Dian Budi Dharma mengakui terjadinya pengurangan bio solar 2023 dibandingkan 2022 sekitar 8 sampai 10 persen.
Baca juga: Kaltim ekspor komoditas capai 12,6 miliar dolar AS
Baca juga: Industri hulu migas hasilkan Rp700 triliun untuk negara 2022
Untuk mengantisipasi kekurangan solar akhir tahun, kata Dian, Gubernur Aceh sudah menyurati BPH Migas agar memberikan tambahan kuota solar lebih kurang sama dengan tahun sebelumnya. Namun, sampai hari ini belum mendapatkan balasan. "Penambahan kuota BBM subsidi masuk dalam pembahasan APBN-P. Jadi kita harus menunggu hasil pembahasannya," demikian Dian Budi.
"Antrean panjang terlihat di sejumlah SPBU di Aceh beberapa pekan ini. Penyebabnya karena kuota bio solar tahun ini turun 8 persen dibandingkan realisasi pada 2022," kata Ketua Hiswana Migas Aceh Nahrawi Noerdin, di Banda Aceh, Kamis.
Nahrawi mengatakan hampir seluruh SPBU di Aceh terlihat masyarakat antre berjam-jam untuk mendapatkan solar subsidi, dan mayoritas adalah angkutan umum dan truk. "Provinsi Aceh mendapat pengurangan bio solar dari pemerintah. Di mana penurunan untuk Aceh tahun ini mencapai 8.201 kiloliter," ujarnya.
Karena terus terjadi antrean, Nahrawi meminta BPH Migas segera menindak lanjuti surat Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki yang meminta penambahan kuota untuk Aceh, sehingga kebutuhannya terpenuhi. "Penambahan kuota ini sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya antrean di SPBU di Aceh," katanya.
Menurutnya, jika penambahan kuota tidak dilakukan dari sekarang, tingkat antrean bisa lebih panjang lagi saat akhir tahun nanti. Karena, berkaca dari tahun lalu, SPBU banyak mengalami kekosongan bio solar akibat kuota telah terpakai semua"Setiap akhir tahun terlihat antrean di SPBU. Jika solar kosong dan jenis bahan bakar lain juga kosong maka antrean akan lebih parah lagi nantinya," ujarnya.
Karena itu, BPH Migas harus mengantisipasi sejak dini. Belum lagi, pengurangan tersebut juga berimbas terhadap nelayan yang dominan menggunakan BBM jenis bio solar. "Kita berharap BPH Migas dapat segera menindaklanjuti surat dari Pj. Gubernur untuk penambahan kuota, kalau bisa sesegera mungkin, mengingat beberapa hari lagi sudah Idul Adha, tingkat kebutuhan BBM subsidi lebih tinggi," kata Nahrawi.
Sesuai ketetapan BPH Migas, Provinsi Aceh pada 2023 ini mendapat kuota BBM bersubsidi (JBT) bio solar hanya sebesar 369.259 kiloliter (KL). Angka tersebut menurun jika dibandingkan dengan kuota tahun sebelumnya (2022) yakni mencapai 410.911kiloliter. Sementara itu, Kabid Migas Dinas ESDM Aceh Dian Budi Dharma mengakui terjadinya pengurangan bio solar 2023 dibandingkan 2022 sekitar 8 sampai 10 persen.
Baca juga: Kaltim ekspor komoditas capai 12,6 miliar dolar AS
Baca juga: Industri hulu migas hasilkan Rp700 triliun untuk negara 2022
Untuk mengantisipasi kekurangan solar akhir tahun, kata Dian, Gubernur Aceh sudah menyurati BPH Migas agar memberikan tambahan kuota solar lebih kurang sama dengan tahun sebelumnya. Namun, sampai hari ini belum mendapatkan balasan. "Penambahan kuota BBM subsidi masuk dalam pembahasan APBN-P. Jadi kita harus menunggu hasil pembahasannya," demikian Dian Budi.