Jakarta (ANTARA) - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat, industri hulu migas telah menghasilkan sekitar Rp700 triliun untuk negara pada 2022.
Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas Kurnia Chairi dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan capaian tersebut diraih melalui berbagai langkah yang dilakukan SKK Migas.
"Melalui penyederhanaan proses bisnis, transformasi, digitalisasi, dan integrasi sistem dengan berbagai pihak yang terkait telah menciptakan pengelolaan industri hulu migas yang transparan, akuntabel, efisiensi biaya, dan kecepatan proses sehingga memberikan dampak yang sangat signifikan, di mana industri hulu migas dapat menghasilkan sekitar Rp700 triliun untuk negara," ucap Kurnia.
Kurnia menjelaskan hulu migas sebagai motor penggerak perekonomian nasional melalui hasil penjualan migas secara langsung berkontribusi sekitar Rp672 triliun, terdiri atas hasil penjualan migas sekitar Rp583 triliun, termasuk alokasi dana bagi hasil migas sebesar Rp17 triliun yang turut dirasakan oleh daerah penghasil.
Berikutnya, hasil penerimaan lain dari hulu migas sekitar Rp89 triliun yang meliputi signature bonus, production bonus, firm commitment, pembayaran PPN, PBB migas, PDRD, dan pajak penghasilan migas serta pendapatan lainnya.
"Nilai tersebut diperoleh melalui beberapa gebrakan yang telah dilakukan, di antaranya percepatan penerimaan hasil penjualan minyak bumi melalui penyederhanaan proses bisnis penagihan dan pembayaran, melakukan fleksibilitas skema komersialisasi melalui optimalisasi lifting minyak, dan pengembangan sistem dan prosedur yang mendukung proses percepatan tersebut," ungkap Kurnia.
Kemudian, dukungan terhadap pertumbuhan industri tertentu yang memanfaatkan gas bumi, juga terus dilakukan melalui implementasi harga gas bumi tertentu (HGBT) yang berkontribusi mencapai sekitar Rp24 triliun.
Kurnia mengungkapkan bahwa terobosan dan peningkatan yang dilakukan oleh SKK Migas dalam pelaksanaan lifting migas di 2022 mampu mengamankan penerimaan negara sehingga memberikan dukungan pada percepatan cashflow penerimaan negara.
"Setiap lifting yang dicatat, 100 persen pembayaran sudah masuk ke rekening negara, meskipun di lapangan ada beberapa kegiatan lifting yang tertunda karena gangguan cuaca dan lainnya. Langkah ini akan mengamankan penerimaan negara dan percepatan cashflow negara sehingga dapat mendukung berbagai program pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah dalam APBN," ujarnya.
Selain itu, dari sisi pengelolaan dan pemanfaatan barang milik negara (BMN) hulu migas, SKK Migas telah melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan BMN dan terus melakukan upaya transformasi dan optimalisasi.
Sampai dengan akhir 2022, nilai BMN Hulu Migas pada laporan keuangan pemerintah pusat sebesar Rp598,71 triliun atau meningkat 4 persen dari tahun sebelumnya dan berhasil melakukan optimalisasi BMN dengan membukukan PNBP pengelolaan BMN hulu migas sebesar Rp251,22 miliar atau meningkat 35 persen dari tahun sebelumnya.
SKK Migas turut serta mendorong pemanfaatan aset Kilang LNG Badak, di mana industri hulu migas yang berhasil disetorkan ke negara sekitar Rp1,7 triliun atas pemanfaatan Kilang LNG Badak.
Baca juga: Anggota DPR nilai antrean pemudik di SPBU diminimalkan
Baca juga: BPH Migas memastikan pasokan bahan bakar untuk PLN di NTB aman
"Tahun 2022, SKK Migas dan Kementerian Keuangan juga telah melakukan pertukaran data sektor hulu migas melalui sistem informasi terintegrasi (SIT) sehingga memberikan data yang transparan dan mempercepat proses pencatatan yang pada gilirannya mempercepat proses bisnis sehingga kegiatan pengelolaan hulu migas menjadi semakin optimal dan mendukung pengambilan keputusan terkait kebijakan di sektor hulu migas," ucap Kurnia.
Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas Kurnia Chairi dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan capaian tersebut diraih melalui berbagai langkah yang dilakukan SKK Migas.
"Melalui penyederhanaan proses bisnis, transformasi, digitalisasi, dan integrasi sistem dengan berbagai pihak yang terkait telah menciptakan pengelolaan industri hulu migas yang transparan, akuntabel, efisiensi biaya, dan kecepatan proses sehingga memberikan dampak yang sangat signifikan, di mana industri hulu migas dapat menghasilkan sekitar Rp700 triliun untuk negara," ucap Kurnia.
Kurnia menjelaskan hulu migas sebagai motor penggerak perekonomian nasional melalui hasil penjualan migas secara langsung berkontribusi sekitar Rp672 triliun, terdiri atas hasil penjualan migas sekitar Rp583 triliun, termasuk alokasi dana bagi hasil migas sebesar Rp17 triliun yang turut dirasakan oleh daerah penghasil.
Berikutnya, hasil penerimaan lain dari hulu migas sekitar Rp89 triliun yang meliputi signature bonus, production bonus, firm commitment, pembayaran PPN, PBB migas, PDRD, dan pajak penghasilan migas serta pendapatan lainnya.
"Nilai tersebut diperoleh melalui beberapa gebrakan yang telah dilakukan, di antaranya percepatan penerimaan hasil penjualan minyak bumi melalui penyederhanaan proses bisnis penagihan dan pembayaran, melakukan fleksibilitas skema komersialisasi melalui optimalisasi lifting minyak, dan pengembangan sistem dan prosedur yang mendukung proses percepatan tersebut," ungkap Kurnia.
Kemudian, dukungan terhadap pertumbuhan industri tertentu yang memanfaatkan gas bumi, juga terus dilakukan melalui implementasi harga gas bumi tertentu (HGBT) yang berkontribusi mencapai sekitar Rp24 triliun.
Kurnia mengungkapkan bahwa terobosan dan peningkatan yang dilakukan oleh SKK Migas dalam pelaksanaan lifting migas di 2022 mampu mengamankan penerimaan negara sehingga memberikan dukungan pada percepatan cashflow penerimaan negara.
"Setiap lifting yang dicatat, 100 persen pembayaran sudah masuk ke rekening negara, meskipun di lapangan ada beberapa kegiatan lifting yang tertunda karena gangguan cuaca dan lainnya. Langkah ini akan mengamankan penerimaan negara dan percepatan cashflow negara sehingga dapat mendukung berbagai program pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah dalam APBN," ujarnya.
Selain itu, dari sisi pengelolaan dan pemanfaatan barang milik negara (BMN) hulu migas, SKK Migas telah melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan BMN dan terus melakukan upaya transformasi dan optimalisasi.
Sampai dengan akhir 2022, nilai BMN Hulu Migas pada laporan keuangan pemerintah pusat sebesar Rp598,71 triliun atau meningkat 4 persen dari tahun sebelumnya dan berhasil melakukan optimalisasi BMN dengan membukukan PNBP pengelolaan BMN hulu migas sebesar Rp251,22 miliar atau meningkat 35 persen dari tahun sebelumnya.
SKK Migas turut serta mendorong pemanfaatan aset Kilang LNG Badak, di mana industri hulu migas yang berhasil disetorkan ke negara sekitar Rp1,7 triliun atas pemanfaatan Kilang LNG Badak.
Baca juga: Anggota DPR nilai antrean pemudik di SPBU diminimalkan
Baca juga: BPH Migas memastikan pasokan bahan bakar untuk PLN di NTB aman
"Tahun 2022, SKK Migas dan Kementerian Keuangan juga telah melakukan pertukaran data sektor hulu migas melalui sistem informasi terintegrasi (SIT) sehingga memberikan data yang transparan dan mempercepat proses pencatatan yang pada gilirannya mempercepat proses bisnis sehingga kegiatan pengelolaan hulu migas menjadi semakin optimal dan mendukung pengambilan keputusan terkait kebijakan di sektor hulu migas," ucap Kurnia.