Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) menjelaskan, pengaruhi "low base effect" atau efek basis rendah di mana pada tahun lalu pemerintah menerapkan kebijakan diskon tarif listrik yang mendorong deflasi, maka inflasi Februari 2026 melonjak mencapai 4,76 persen (year on year/yoy).
“Kita harus membacanya dengan baik. Inflasi 4,76 persen itu kenapa? Karena ada administered prices yang pada bulan Januari dan Februari 2025 mendapatkan diskon harga,” kata Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman di Jakarta, Senin.
Pada Januari hingga Maret 2025, kelompok harga diatur pemerintah (administered prices/AP) mencatatkan deflasi, dengan penurunan terdalam terjadi pada Februari 2025 sebesar minus 9,02 persen (yoy). Sementara pada Februari 2026, kelompok yang sama justru mengalami inflasi 12,66 persen. Perbedaan tajam inilah yang menyebabkan inflasi tahunan tampak melonjak tinggi.
Meski demikian, inflasi inti (core inflation) yang mencerminkan sisi permintaan tercatat masih terjaga di level 2,63 persen (yoy) pada Februari 2026. Aida menjelaskan bahwa hal ini berarti tekanan inflasi secara fundamental relatif terkendali.
Terkait momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), Aida menjelaskan, tekanan inflasi biasanya mulai terasa menjelang hari raya, mencapai puncak saat perayaan berlangsung, dan mereda setelahnya. Secara umum, kenaikan harga di periode tersebut cenderung lebih tinggi dibandingkan bulan-bulan biasa.
Tekanan tertinggi biasanya terjadi pada kelompok harga bergejolak (volatile food/VF). Kenaikan ini dipicu oleh lonjakan permintaan musiman yang dapat mengganggu kelancaran pasokan, sehingga harga menjadi lebih mudah berfluktuasi.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Firman Mochtar menambahkan bahwa secara umum tren inflasi volatile food menunjukkan penurunan.
Baca juga: ADB beri komitmen pendanaan 2,55 miliar dolar AS untuk Indonesia
Upaya menjaga harga pangan menjadi sangat penting, tidak hanya untuk menjaga stabilitas harga, tetapi juga untuk mempertahankan daya beli masyarakat.
Pada Februari 2026, inflasi volatile food tercatat sebesar 2,5 persen secara bulanan (month to month/mom) dan 4,64 persen secara yoy. Angka tersebut, catat Firman, masih berada dalam kisaran target Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), yaitu di bawah 5 persen untuk komponen volatile food.
Ia menegaskan bahwa ke depan, BI meyakini inflasi tetap terkendali dalam kisaran 2,5 persen plus minus 1 persen. Selain itu, BI juga berkomitmen menjaga stabilitas di tengah ketidakpastian global yang masih dinamis, sekaligus tetap mendorong pertumbuhan ekonomi.
Baca juga: BI perpanjang jadwal pemesanan penukaran uang
Sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi, Firman juga menjelaskan bahwa BI memiliki 46 kantor perwakilan di seluruh Indonesia yang memperkuat sinergi pengendalian inflasi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID).
Upaya pengendalian harga pangan dilakukan melalui empat prinsip utama, termasuk menjaga keterjangkauan harga melalui koordinasi dengan pemerintah daerah serta melakukan intervensi apabila diperlukan, serta memastikan ketersediaan pasokan dengan pemantauan di berbagai titik dan koordinasi lintas instansi.
Kemudian, menjaga kelancaran distribusi, termasuk melalui kerja sama antar daerah apabila terjadi kekurangan pasokan di suatu wilayah, serta memperkuat pengelolaan ekspektasi inflasi agar tetap terjaga dengan baik.
“Kita upayakan harga pangan ini tidak berlebihan dan juga tidak terlalu rendah. Makanya kita upayakan inflasi volatile food itu paling tinggi 5 persen. Itu yang terus kita kendalikan dan kita koordinasikan,” kata Firman.
Pewarta : Rizka Khaerunnisa
Editor:
I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA 2026