Jakarta (ANTARA) - Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mendorong pemerintah agar memberikan pemahaman nasionalisme untuk para generasi milenial. “Kami berharap pemerintah dan berbagai pihak dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang pentingnya rasa nasionalisme di kalangan generasi milenial," kata aktivis HMI Ken Bimo Sultoni dalam diskusi di Jakarta, Sabtu.
Selain itu, kata dia, mereka mendorong pemerintah agar mampu mengoptimalkan peran dan potensi generasi muda Indonesia untuk dapat membangun negerinya tanpa harus menghilangkan kewarganegaraannya sebagai warga negara Indonesia (WNI).
Hal itu disampaikan Ken Bimo dalam Diskusi HMI Progresif dengan bertema "Dia Loe Gue, Pemuda Progresif: Kewarganegaraan dan Diaspora Perspektif Milenial". Ketua HMI Progresif Sulaiman Yamlean mengatakan diskusi itu untuk memperkuat kesadaran kewarganegaraan dan memahami sudut pandang kaum milenial tentang isu diaspora. “Kami berharap forum ini tidak berhenti sampai disini saja, akan tetapi dapat dilanjutkan pada sesi-sesi yang akan datang,” katanya.
Diskusi itu merespons terkait fakta di mana sekitar 1.000 WNI yang berpindah status menjadi warga negara Singapura setiap tahunnya. Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal PB HMI Bagas Kurniawan mengatakan kewarganegaraan merupakan sesuatu yang autentik dan muncul sebagai identitas dalam masyarakat modern sehingga diperlukan pendidikan untuk menguatkan relasi pemerintah dan rakyat. “Maka perlu 'civic education' untuk menguatkan relasi pemerintah-rakyat tentang hak dan kewajiban guna menguatkan rasa nasionalisme setiap warga negara," katanya.
Baca juga: Pembebasan Anas Urbaningrum dari LP Sukamiskin diundur
Baca juga: Penciptaan wirausaha muda jadi kekuatan inti dorong RI maju
Narasumber lain, Wasekjen PB HMI Muh Jusrianto mengatakan berpindahnya WNI menjadi warga negara Singapura bukan soal benar atau salah. Hal yang perlu diperhatikan adalah sisi positifnya karena setidaknya bisa menjadi refleksi rasionalisasi mereka berpindah kewarganegaraan. “Sebagai generasi milenial mendorong pemerintah agar 'standard of living' dan 'quality life' di Indonesia bisa ditingkatkan dan mampu berkompetisi dengan negara lain, khususnya Singapura. Mulai dari pendidikan, kesehatan, transportasi, gaji, dan sektor lainnya," kata dia.
Selain itu, kata dia, mereka mendorong pemerintah agar mampu mengoptimalkan peran dan potensi generasi muda Indonesia untuk dapat membangun negerinya tanpa harus menghilangkan kewarganegaraannya sebagai warga negara Indonesia (WNI).
Hal itu disampaikan Ken Bimo dalam Diskusi HMI Progresif dengan bertema "Dia Loe Gue, Pemuda Progresif: Kewarganegaraan dan Diaspora Perspektif Milenial". Ketua HMI Progresif Sulaiman Yamlean mengatakan diskusi itu untuk memperkuat kesadaran kewarganegaraan dan memahami sudut pandang kaum milenial tentang isu diaspora. “Kami berharap forum ini tidak berhenti sampai disini saja, akan tetapi dapat dilanjutkan pada sesi-sesi yang akan datang,” katanya.
Diskusi itu merespons terkait fakta di mana sekitar 1.000 WNI yang berpindah status menjadi warga negara Singapura setiap tahunnya. Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal PB HMI Bagas Kurniawan mengatakan kewarganegaraan merupakan sesuatu yang autentik dan muncul sebagai identitas dalam masyarakat modern sehingga diperlukan pendidikan untuk menguatkan relasi pemerintah dan rakyat. “Maka perlu 'civic education' untuk menguatkan relasi pemerintah-rakyat tentang hak dan kewajiban guna menguatkan rasa nasionalisme setiap warga negara," katanya.
Baca juga: Pembebasan Anas Urbaningrum dari LP Sukamiskin diundur
Baca juga: Penciptaan wirausaha muda jadi kekuatan inti dorong RI maju
Narasumber lain, Wasekjen PB HMI Muh Jusrianto mengatakan berpindahnya WNI menjadi warga negara Singapura bukan soal benar atau salah. Hal yang perlu diperhatikan adalah sisi positifnya karena setidaknya bisa menjadi refleksi rasionalisasi mereka berpindah kewarganegaraan. “Sebagai generasi milenial mendorong pemerintah agar 'standard of living' dan 'quality life' di Indonesia bisa ditingkatkan dan mampu berkompetisi dengan negara lain, khususnya Singapura. Mulai dari pendidikan, kesehatan, transportasi, gaji, dan sektor lainnya," kata dia.