Pontianak (ANTARA) - Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang merupakan wujud dukungan pemerintah kepada usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) sebagai penggerak perekonomian di Kalimantan Barat (Kalbar) hingga Juni 2023 sudah mencapai Rp1,75 triliun.
"Dari penyaluran KUR di Kalbar yang sudah mencapai Rp1,75 triliun tersebut menyasar untuk 25.643 debitur atau UMKM," kata Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu Provinsi Kalbar Kukuh Sumardono Basuki, di Pontianak, Selasa.
Ia menjelaskan bahwa sama seperti tahun sebelumnya, penyaluran KUR terbesar hingga saat ini masih di Kabupaten Kubu Raya dengan total penyaluran Rp251,84 miliar dan baru diikuti oleh Kota Pontianak dengan penyaluran Rp230,49 miliar.
"Setiap penyaluran KUR terdapat subsidi bunga dari pemerintah yang manfaatnya seharusnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, bukan hanya di daerah tertentu, namun hingga pelosok negeri sekalipun," kata dia lagi.
Dia mengatakan bahwa tren penyaluran akumulatif KUR bulanan mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, tidak hanya di Kalbar namun hampir di seluruh wilayah Indonesia. Penurunan tersebut terjadi akibat adanya perubahan persyaratan debitur pada kebijakan KUR terbaru 2023.
"Kebijakan tersebut di antaranya sanksi yang dikenakan kepada perbankan yang menetapkan agunan tambahan untuk KUR Mikro, sehingga bank menjadi semakin selektif memilih calon debitur," ujar dia pula.
Baca juga: Bendahara HKTI NTB menyerahkan memori banding ke pengadilan
Baca juga: Pengadilan menerima pengajuan banding terdakwa korupsi KUR Rp29,1 miliar
Ia menambahkan pengenaan bunga berjenjang menjadi salah satu kendala penyaluran yang menyebabkan banyak debitur berulang mempermasalahkan hal tersebut. Selain itu kesalahan pencatatan kredit konsumtif untuk konsumsi rumah tangga, tetapi dalam SLIK tercatat sebagai kredit investasi sehingga calon debitur menjadi masalah debitur yang hendak mengajukan KUR.
"Kami dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap penyaluran KUR di wilayah Kalbar dan mendorong pemerintah daerah dengan berkolaborasi perbankan agar semakin menguatkan pembiayaan terhadap pelaku usaha di daerah," kata dia pula.
"Dari penyaluran KUR di Kalbar yang sudah mencapai Rp1,75 triliun tersebut menyasar untuk 25.643 debitur atau UMKM," kata Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu Provinsi Kalbar Kukuh Sumardono Basuki, di Pontianak, Selasa.
Ia menjelaskan bahwa sama seperti tahun sebelumnya, penyaluran KUR terbesar hingga saat ini masih di Kabupaten Kubu Raya dengan total penyaluran Rp251,84 miliar dan baru diikuti oleh Kota Pontianak dengan penyaluran Rp230,49 miliar.
"Setiap penyaluran KUR terdapat subsidi bunga dari pemerintah yang manfaatnya seharusnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, bukan hanya di daerah tertentu, namun hingga pelosok negeri sekalipun," kata dia lagi.
Dia mengatakan bahwa tren penyaluran akumulatif KUR bulanan mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, tidak hanya di Kalbar namun hampir di seluruh wilayah Indonesia. Penurunan tersebut terjadi akibat adanya perubahan persyaratan debitur pada kebijakan KUR terbaru 2023.
"Kebijakan tersebut di antaranya sanksi yang dikenakan kepada perbankan yang menetapkan agunan tambahan untuk KUR Mikro, sehingga bank menjadi semakin selektif memilih calon debitur," ujar dia pula.
Baca juga: Bendahara HKTI NTB menyerahkan memori banding ke pengadilan
Baca juga: Pengadilan menerima pengajuan banding terdakwa korupsi KUR Rp29,1 miliar
Ia menambahkan pengenaan bunga berjenjang menjadi salah satu kendala penyaluran yang menyebabkan banyak debitur berulang mempermasalahkan hal tersebut. Selain itu kesalahan pencatatan kredit konsumtif untuk konsumsi rumah tangga, tetapi dalam SLIK tercatat sebagai kredit investasi sehingga calon debitur menjadi masalah debitur yang hendak mengajukan KUR.
"Kami dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap penyaluran KUR di wilayah Kalbar dan mendorong pemerintah daerah dengan berkolaborasi perbankan agar semakin menguatkan pembiayaan terhadap pelaku usaha di daerah," kata dia pula.