Mataram (Antara NTB) - Ketua Komisi V DPRD Nusa Tenggara Barat Hj Wartiah mengaku kecewa dengan minimnya dukungan anggaran dari pemerintah provinsi untuk program sosial.
"Secara pribadi saya sangat kecewa terhadap kebijakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang tidak pernah menunjukkan keberpihakannya terhadap program sosial, keluarga berencana, perempuan dan anak," kata Wartiah di hadapan sidang paripurna DPRD NTB yang menggagendakan jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota keuangan dan Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2015 di Mataram, Rabu.
Menurutnya, selama ini anggaran yang di alokasikan pemerintah provinsi dalam APBD NTB setiap tahun selalu dikurangi. Padahal, kata dia, program sosial, seperti keluarga berencana, perempuan dan anak sama prioritasnya dengan program lain, seperti infrastruktur, ekonomi dan lainnya.
"Ini bukannya bertambah, tetapi malah setiap tahun anggarannya dipangkas. Kalau sudah seperti ini, dimana keberpihakan pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat," ujar politisi PPP ini.
Semestinya, pemerintah provinsi bisa mengupayakan alokasi anggaran untuk program sosial bisa ditingkatkan, bukan justru dikurangi. Karena, bagaimana pun bila tidak ada dukungan anggaran yang baik maka program sosial tidak bisa ditingkatkan.
"Kita ini provinsi nomor dua urutan terbawah dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Apa kita ini tidak malu terus-terusan berada di urutan terbawah," katanya.
Karena itu, Komisi V berharap agar alokasi anggaran di APBD NTB bisa ditingkatkan, mengingat program sosial tersebut sangat penting, terlebih lagi pemerintah pusat tengah gencar melakukan program keluarga berencana, termasuk kesehatan dan pendidikan.
"Yang jelas Komisi V berkomitmen untuk itu. Karena pada dasarnya, program sosial menjadi tolak ukur indeks pembangunan manusia di suatu daerah," tegasnya. (*)
"Secara pribadi saya sangat kecewa terhadap kebijakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang tidak pernah menunjukkan keberpihakannya terhadap program sosial, keluarga berencana, perempuan dan anak," kata Wartiah di hadapan sidang paripurna DPRD NTB yang menggagendakan jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota keuangan dan Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2015 di Mataram, Rabu.
Menurutnya, selama ini anggaran yang di alokasikan pemerintah provinsi dalam APBD NTB setiap tahun selalu dikurangi. Padahal, kata dia, program sosial, seperti keluarga berencana, perempuan dan anak sama prioritasnya dengan program lain, seperti infrastruktur, ekonomi dan lainnya.
"Ini bukannya bertambah, tetapi malah setiap tahun anggarannya dipangkas. Kalau sudah seperti ini, dimana keberpihakan pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat," ujar politisi PPP ini.
Semestinya, pemerintah provinsi bisa mengupayakan alokasi anggaran untuk program sosial bisa ditingkatkan, bukan justru dikurangi. Karena, bagaimana pun bila tidak ada dukungan anggaran yang baik maka program sosial tidak bisa ditingkatkan.
"Kita ini provinsi nomor dua urutan terbawah dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Apa kita ini tidak malu terus-terusan berada di urutan terbawah," katanya.
Karena itu, Komisi V berharap agar alokasi anggaran di APBD NTB bisa ditingkatkan, mengingat program sosial tersebut sangat penting, terlebih lagi pemerintah pusat tengah gencar melakukan program keluarga berencana, termasuk kesehatan dan pendidikan.
"Yang jelas Komisi V berkomitmen untuk itu. Karena pada dasarnya, program sosial menjadi tolak ukur indeks pembangunan manusia di suatu daerah," tegasnya. (*)