Tanjung Selor (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara mendapat bantuan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam menyelesaikan dokumen rencana detail tata ruang (RDTR) di daerah itu guna mendukung kepastian pemanfaatan ruang untuk investasi.
“Terima kasih kami kepada Pak Menteri ATR atas bantuannya dan ini akan turut meningkatkan percepatan perizinan karena RDTR terintegrasi di sistem Online Single Submission (OSS),” kata Bupati Malinau Wempi W. Mawa di Malinau, Kamis.
Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Dengan integrasi itu, akan mempersingkat waktu persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (PKKPR).
Pemkab Malinau konsisten memberikan kemudahan berinvestasi bagi para calon pemodal melalui kemudahan akses perizinan, baik melalui penyediaan lahan usaha maupun kawasan industri di wilayah yang bisa dikembangkan menjadi daerah industri.
Ia optimistis dengan diterima bantuan teknis pelaksanaan penyusunan RDTR dari Kementerian ATR/BPN secara otomatis akan semakin membuka keran peluang investasi baru di Kabupaten Malinau. Pemkab Malinau juga mengoptimalkan pemerataan ekonomi dalam rangka meminimalisasi disparitas wilayah.
“Keberadaan RDTR akan menciptakan jaminan kemudahan berusaha bagi setiap investor yang ingin menanamkan modalnya di Kabupaten Malinau dan kami sangat terbuka dan transparan menerima investasi dari siapapun,” ujar Bupati Wempi.
Baca juga: Wamen ATR/BPN minta alumni STPN jaga kualitas
Baca juga: Kementerian ATR/BPN catatkan rekor MURI pemasangan tanda batas
Menteri ATR/Kepala BPN Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto meminta kepada seluruh kepala daerah menyiapkan infrastruktur, data, informasi, serta sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni dalam percepatan penyusunan RDTR. “Berikut disertai dengan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan Kementerian ATR/BPN secara intensif,” katanya di Jakarta, Rabu (9/8).
Ia menargetkan 824 RDTR selesai pada 2024. "Dan tahun ini kita akan me-launching (meluncurkan) 84 RDTR dan sementara saat ini, RDTR yang sudah tercatat dan tersambung dengan OSS baru sebanyak 168 dari target 2.000 RDTR,” katanya.
“Terima kasih kami kepada Pak Menteri ATR atas bantuannya dan ini akan turut meningkatkan percepatan perizinan karena RDTR terintegrasi di sistem Online Single Submission (OSS),” kata Bupati Malinau Wempi W. Mawa di Malinau, Kamis.
Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Dengan integrasi itu, akan mempersingkat waktu persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (PKKPR).
Pemkab Malinau konsisten memberikan kemudahan berinvestasi bagi para calon pemodal melalui kemudahan akses perizinan, baik melalui penyediaan lahan usaha maupun kawasan industri di wilayah yang bisa dikembangkan menjadi daerah industri.
Ia optimistis dengan diterima bantuan teknis pelaksanaan penyusunan RDTR dari Kementerian ATR/BPN secara otomatis akan semakin membuka keran peluang investasi baru di Kabupaten Malinau. Pemkab Malinau juga mengoptimalkan pemerataan ekonomi dalam rangka meminimalisasi disparitas wilayah.
“Keberadaan RDTR akan menciptakan jaminan kemudahan berusaha bagi setiap investor yang ingin menanamkan modalnya di Kabupaten Malinau dan kami sangat terbuka dan transparan menerima investasi dari siapapun,” ujar Bupati Wempi.
Baca juga: Wamen ATR/BPN minta alumni STPN jaga kualitas
Baca juga: Kementerian ATR/BPN catatkan rekor MURI pemasangan tanda batas
Menteri ATR/Kepala BPN Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto meminta kepada seluruh kepala daerah menyiapkan infrastruktur, data, informasi, serta sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni dalam percepatan penyusunan RDTR. “Berikut disertai dengan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan Kementerian ATR/BPN secara intensif,” katanya di Jakarta, Rabu (9/8).
Ia menargetkan 824 RDTR selesai pada 2024. "Dan tahun ini kita akan me-launching (meluncurkan) 84 RDTR dan sementara saat ini, RDTR yang sudah tercatat dan tersambung dengan OSS baru sebanyak 168 dari target 2.000 RDTR,” katanya.