Tanjungpinang (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI Budi Arie Setiadi menyampaikan isu penyiaran di daerah perbatasan perlu menjadi perhatian serius, mengingat kemunculan tantangan-tantangan nyata yang saat ini mulai dirasakan.
Menurutnya, gambaran nyata atas fenomena ini telah terjadi di provinsi yang menjadi pusat diselenggarakannya Puncak Perayaan Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) Ke-90, yaitu Kepulauan Riau (Kepri) yang secara geografis berbatasan langsung dengan Malaysia, Singapura, dan Vietnam.
"Letak geografis ini memunculkan beberapa isu spesifik dalam layanan penyiaran kepada masyarakat," kata Menteri Budi saat menutup Acara Puncak Harsiarnas Ke-90 di Panggung Utama Plaza Lagoi Bay, Kabupaten Bintan, Kepri, Sabtu.
Oleh karena itu, kata dia, pemerintah terus berupaya mencari solusi dan inovasi kebijakan untuk layanan penyiaran di daerah perbatasan khususnya di Kepri, seperti dengan pemberian kemudahan perizinan untuk mendirikan TV dan radio swasta, mendorong efisiensi melalui penyelenggaraan multiplexing TVRI, serta memastikan era baru penyiaran digital di daerah perbatasan tetap dapat mengutamakan konten-konten nasionalisme, kebangsaan, dan kebinekaan.
Namun, Menteri Budi menyebut bahwa pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, melainkan mengajak para insan penyiaran untuk bersinergi memikirkan solusi konkret atas tantangan-tantangan di daerah perbatasan ini. "Kami secara khusus mengundang Bapak/Ibu sekalian untuk berembuk secara mendalam di Kementerian Kominfo segera setelah agenda Harsiarnas ini," ujarnya.
Selain masalah penyiaran di wilayah perbatasan, ia menyinggung ke depan perkembangan industri penyiaran global akan sangat dipengaruhi teknologi yang dinamakan "artificial intelligence" (AI). Teknologi ini akan mendatangkan revolusi content creation, audience engagement dan advertising technology. Bersamaan dengan itu, AI memunculkan tantangan serius seperti potensi hilangnya lapangan pekerjaan dan munculnya permasalahan etik.
Melihat perkembangan ini, lanjutnya, pemerintah mengajak seluruh stakeholder penyiaran untuk mulai mengkaji secara mendalam kehadiran AI dan future technology di industri penyiaran. "Dari kajian tersebut, kita akan bersama-sama menyusun peta jalan untuk memastikan industri penyiaran tetap dapat berdaya dan berdaulat di masa-masa yang akan datang," ucapnya.
Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan rasa terima kasih kepada Kementerian Kominfo, KPI Pusat, dan lembaga-lembaga penyiaran yang mempercayakan Provinsi Kepri menjadi Tuan Rumah Harsiarnas Ke-90.
"Ini menjadi ajang penting dalam rangka memperkenalkan potensi Kepri hingga ke pelosok Tanah Air," katanya. Gubenur Ansar mengajak insan penyiaran baik itu radio, televisi, dan lembaga penyiaran dalam bentuk lainnya dari pusat hingga daerah untuk memanfaatkan acara ini sebagai ajang refleksi, evaluasi, mempertegas kembali fungsi, peran lembaga penyiaran dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara, terutama di wilayah perbatasan seperti Kepri.
Baca juga: Menkominfo mendukung penertiban registrasi IMEI
Baca juga: Kemenkominfo terapkan transformasi digital inklusif
"Lembaga penyiaran berkewajiban memberikan edukasi, dan memberikan penyiaran yang valid dan berimbang agar masyarakat bisa memilih dan memilah siaran mana yang harus jadi acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, apalagi di wilayah perbatasan, penyiaran sangat penting dalam menjaga dan menjamin kedaulatan NKRI," demikian Ansar.
Menurutnya, gambaran nyata atas fenomena ini telah terjadi di provinsi yang menjadi pusat diselenggarakannya Puncak Perayaan Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) Ke-90, yaitu Kepulauan Riau (Kepri) yang secara geografis berbatasan langsung dengan Malaysia, Singapura, dan Vietnam.
"Letak geografis ini memunculkan beberapa isu spesifik dalam layanan penyiaran kepada masyarakat," kata Menteri Budi saat menutup Acara Puncak Harsiarnas Ke-90 di Panggung Utama Plaza Lagoi Bay, Kabupaten Bintan, Kepri, Sabtu.
Oleh karena itu, kata dia, pemerintah terus berupaya mencari solusi dan inovasi kebijakan untuk layanan penyiaran di daerah perbatasan khususnya di Kepri, seperti dengan pemberian kemudahan perizinan untuk mendirikan TV dan radio swasta, mendorong efisiensi melalui penyelenggaraan multiplexing TVRI, serta memastikan era baru penyiaran digital di daerah perbatasan tetap dapat mengutamakan konten-konten nasionalisme, kebangsaan, dan kebinekaan.
Namun, Menteri Budi menyebut bahwa pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, melainkan mengajak para insan penyiaran untuk bersinergi memikirkan solusi konkret atas tantangan-tantangan di daerah perbatasan ini. "Kami secara khusus mengundang Bapak/Ibu sekalian untuk berembuk secara mendalam di Kementerian Kominfo segera setelah agenda Harsiarnas ini," ujarnya.
Selain masalah penyiaran di wilayah perbatasan, ia menyinggung ke depan perkembangan industri penyiaran global akan sangat dipengaruhi teknologi yang dinamakan "artificial intelligence" (AI). Teknologi ini akan mendatangkan revolusi content creation, audience engagement dan advertising technology. Bersamaan dengan itu, AI memunculkan tantangan serius seperti potensi hilangnya lapangan pekerjaan dan munculnya permasalahan etik.
Melihat perkembangan ini, lanjutnya, pemerintah mengajak seluruh stakeholder penyiaran untuk mulai mengkaji secara mendalam kehadiran AI dan future technology di industri penyiaran. "Dari kajian tersebut, kita akan bersama-sama menyusun peta jalan untuk memastikan industri penyiaran tetap dapat berdaya dan berdaulat di masa-masa yang akan datang," ucapnya.
Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan rasa terima kasih kepada Kementerian Kominfo, KPI Pusat, dan lembaga-lembaga penyiaran yang mempercayakan Provinsi Kepri menjadi Tuan Rumah Harsiarnas Ke-90.
"Ini menjadi ajang penting dalam rangka memperkenalkan potensi Kepri hingga ke pelosok Tanah Air," katanya. Gubenur Ansar mengajak insan penyiaran baik itu radio, televisi, dan lembaga penyiaran dalam bentuk lainnya dari pusat hingga daerah untuk memanfaatkan acara ini sebagai ajang refleksi, evaluasi, mempertegas kembali fungsi, peran lembaga penyiaran dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara, terutama di wilayah perbatasan seperti Kepri.
Baca juga: Menkominfo mendukung penertiban registrasi IMEI
Baca juga: Kemenkominfo terapkan transformasi digital inklusif
"Lembaga penyiaran berkewajiban memberikan edukasi, dan memberikan penyiaran yang valid dan berimbang agar masyarakat bisa memilih dan memilah siaran mana yang harus jadi acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, apalagi di wilayah perbatasan, penyiaran sangat penting dalam menjaga dan menjamin kedaulatan NKRI," demikian Ansar.