Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mengatakan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) harus meningkatkan perekonomian rakyat secara berkelanjutan.
"Substansi dari pelaksanaan GTRA Summit adalah kepastian hukum dan peningkatan perekonomian rakyat yang berkelanjutan," ujar Hadi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Hadi mengungkapkan terdapat 2500 desa masuk kawasan hutan dengan jumlah penduduk 1,7 juta orang hidup dalam garis kemiskinan ekstrem. Dengan demikian, rakyat-rakyat kecil yang papa dan tak punya apa-apa sangat menantikan kehadiran negara melalui Reforma Agraria untuk merobohkan ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah. "Oleh karena itu GTRA yang kita laksanakan ini harus sejalan dan sebanding dengan dampak yang diberikan kepada negara untuk masyarakat," ucap Hadi.
Diketahui terdapat tantangan dalam pelaksanaan Reforma Agraria yang dirangkum menjadi empat subtema. Pertama, Penguatan skema legalisasi aset pemukiman di atas air, pulau-pulau kecil, dan pulau kecil terluar.
Kedua, resolusi penyelesaian konflik agraria pada penguasaan masyarakat di atas tanah yang merupakan aset Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah (BMN/BMD), BUMN/BUMD. Ketiga, penyelesaian permasalahan dan percepatan pemenuhan target sertifikasi tanah transmigrasi. Dan keempat, percepatan redistribusi tanah yang bersumber dari pelepasan kawasan hutan.
Hadi berharap supaya deklarasi tersebut tidak hanya berakhir sekedar tandatangan, tetapi terwujud dalam kerja kongkrit dalam bentuk-bentuk kebijakan yang merobohkan tembok ego sektoral antar Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan Reforma Agraria.
Baca juga: Malinau dibantu Kementerian ATR selesaikan dokumen tata ruang
Baca juga: Wamen ATR/BPN minta alumni STPN jaga kualitas
"Rakyat harus tersenyum manis dengan pelaksana GTRA Summit karena harapan mereka mendapat kepastian hukum dan peningkatan ekonomi akan terwujud," ujar Hadi Tjahjanto. GTRA Summit 2023 merupakan pertemuan puncak dari rangkaian pembahasan lintas sektor yang difasilitasi melalui forum GTRA sebagai forum kerja sama lintas sektor. Dasar aturan pelaksanaan GTRA Summit 2023 adalah Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Tanggung jawabnya berupa penuntasan hambatan atas pelaksanaan Program Strategis Nasional Reforma Agraria.
"Substansi dari pelaksanaan GTRA Summit adalah kepastian hukum dan peningkatan perekonomian rakyat yang berkelanjutan," ujar Hadi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Hadi mengungkapkan terdapat 2500 desa masuk kawasan hutan dengan jumlah penduduk 1,7 juta orang hidup dalam garis kemiskinan ekstrem. Dengan demikian, rakyat-rakyat kecil yang papa dan tak punya apa-apa sangat menantikan kehadiran negara melalui Reforma Agraria untuk merobohkan ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah. "Oleh karena itu GTRA yang kita laksanakan ini harus sejalan dan sebanding dengan dampak yang diberikan kepada negara untuk masyarakat," ucap Hadi.
Diketahui terdapat tantangan dalam pelaksanaan Reforma Agraria yang dirangkum menjadi empat subtema. Pertama, Penguatan skema legalisasi aset pemukiman di atas air, pulau-pulau kecil, dan pulau kecil terluar.
Kedua, resolusi penyelesaian konflik agraria pada penguasaan masyarakat di atas tanah yang merupakan aset Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah (BMN/BMD), BUMN/BUMD. Ketiga, penyelesaian permasalahan dan percepatan pemenuhan target sertifikasi tanah transmigrasi. Dan keempat, percepatan redistribusi tanah yang bersumber dari pelepasan kawasan hutan.
Hadi berharap supaya deklarasi tersebut tidak hanya berakhir sekedar tandatangan, tetapi terwujud dalam kerja kongkrit dalam bentuk-bentuk kebijakan yang merobohkan tembok ego sektoral antar Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan Reforma Agraria.
Baca juga: Malinau dibantu Kementerian ATR selesaikan dokumen tata ruang
Baca juga: Wamen ATR/BPN minta alumni STPN jaga kualitas
"Rakyat harus tersenyum manis dengan pelaksana GTRA Summit karena harapan mereka mendapat kepastian hukum dan peningkatan ekonomi akan terwujud," ujar Hadi Tjahjanto. GTRA Summit 2023 merupakan pertemuan puncak dari rangkaian pembahasan lintas sektor yang difasilitasi melalui forum GTRA sebagai forum kerja sama lintas sektor. Dasar aturan pelaksanaan GTRA Summit 2023 adalah Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Tanggung jawabnya berupa penuntasan hambatan atas pelaksanaan Program Strategis Nasional Reforma Agraria.