Mataram (ANTARA) - Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga saat ini telah menyalurkan sebanyak 165 ribu liter air bersih kepada masyarakat yang kesulitan air bersih akibat kemarau panjang 2023 yang menyebabkan kekeringan di sejumlah wilayah di Pulau Lombok.
"Jadi sampai bulan Agustus 2023 kami sudah mendistribusikan air bersih itu sebanyak 165 ribu liter di Pulau Lombok saja. Kalau di Pulau Sumbawa ada Dinas Sosial dan BPBD setempat yang melakukan penanganan," kata Kepala Dinsos NTB, Ahsanul Khalik di Mataram, Senin.
Ia mengatakan pendistribusian air bersih ini berdasarkan permintaan dari masyarakat dan kepala desa yang ada di empat kabupaten di Pulau Lombok, yakni Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat dan Lombok Utara. Sedangkan, Kota Mataram tidak ada karena tidak terdampak kekeringan.
"Penyaluran air ini apabila ada permintaan dari masyarakat dan kepala desa. Artinya pendistribusian ini sesuai kebutuhan masyarakat. Karena secara riil tugas inti ada pada BPBD NTB dan kabupaten/kota," katanya.
Ahsanul Khalik mengaku untuk mendistribusikan air bersih ini pihaknya mengerahkan tiga truk tangki air berisi 5.000 liter. Air-air ini kemudian di bawa menuju desa-desa yang mengalami kekeringan parah.
Meski demikian, pihaknya tidak menyiapkan anggaran khusus, karena kebutuhan anggaran yang dikeluarkan untuk kebutuhan operasional mobil tangki, supir dan personel taruna siaga bencana (Tagana).
"Kalau air kita tidak beli karena kita mengambil air yang ada di Sara Sute. Kalau pun biaya yang kita keluarkan untuk biaya operasional supir, petugas, mobil dan BBM," kata AKA sapaan akrabnya.
Selain Dinsos, distribusi air bersih ini juga dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan kota, termasuk LSM an lembaga pemerintah, seperti TNI dan Polri.
"Kalau kita di Dinsos tidak ada anggaran khusus tapi anggaran penanganan kebencanaan yang sifatnya insidentil. Jadi biasa saja setiap tahun, kekeringan tahu ini masih sama meski ini El-Nino tidak ada sesuatu yang buat orang tidak bisa minum, dan mandi," katanya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB sebanyak 577.025 jiwa warga di 335 desa di NTB mengalami kesulitan air bersih akibat dampak kekeringan parah.
"Sampai dengan 21 Agustus 2023, jumlah warga yang terdampak kekeringan di NTB mencapai 577.025 jiwa atau 163.699 Kepala Keluarga (KK)," kata Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ahmadi.
Ia mengatakan 577.025 jiwa ini tersebar di 335 desa, 70 kecamatan yang ada di sembilan kabupaten dan kota di NTB, mulai dari Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Timur, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima dan Kota Bima.
"Dari 10 kabupaten dan kota di NTB, hanya Kota Mataram saja yang tidak terdampak kekeringan," ujarnya.
Ia menjelaskan upaya untuk membantu warga yang terdampak kekeringan tersebut, pihaknya bersama kabupaten dan kota sudah mendistribusikan air bersih.
"Distribusi air oleh kabupaten dan kota ini sudah dilakukan sejak awal kekeringan dari bulan Juni, Juli, Agustus. Artinya sudah hampir tiga bulan mereka secara mandiri mengirim air tangki. Nah sekarang ini untung saja kita dibantu oleh BWS, Kementerian PUPR," katanya.
Menurut dia, jika melihat masa kekeringan di NTB saat ini sudah mengalami eskalasi menuju puncak kekeringan yang diperkirakan terjadi pada bulan September hingga Oktober 2023.
"Memang terasa betul kita saat ini terutama kawasan yang tidak memiliki potensi air permukaan, tidak memiliki sumber air tanah yaitu sumur dangkal atau sumur bor. Atau kawasan- kawasan yang tidak memiliki jaringan pipa PDAM atau pipa span desa," demikian Ahmadi,
"Jadi sampai bulan Agustus 2023 kami sudah mendistribusikan air bersih itu sebanyak 165 ribu liter di Pulau Lombok saja. Kalau di Pulau Sumbawa ada Dinas Sosial dan BPBD setempat yang melakukan penanganan," kata Kepala Dinsos NTB, Ahsanul Khalik di Mataram, Senin.
Ia mengatakan pendistribusian air bersih ini berdasarkan permintaan dari masyarakat dan kepala desa yang ada di empat kabupaten di Pulau Lombok, yakni Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat dan Lombok Utara. Sedangkan, Kota Mataram tidak ada karena tidak terdampak kekeringan.
"Penyaluran air ini apabila ada permintaan dari masyarakat dan kepala desa. Artinya pendistribusian ini sesuai kebutuhan masyarakat. Karena secara riil tugas inti ada pada BPBD NTB dan kabupaten/kota," katanya.
Ahsanul Khalik mengaku untuk mendistribusikan air bersih ini pihaknya mengerahkan tiga truk tangki air berisi 5.000 liter. Air-air ini kemudian di bawa menuju desa-desa yang mengalami kekeringan parah.
Meski demikian, pihaknya tidak menyiapkan anggaran khusus, karena kebutuhan anggaran yang dikeluarkan untuk kebutuhan operasional mobil tangki, supir dan personel taruna siaga bencana (Tagana).
"Kalau air kita tidak beli karena kita mengambil air yang ada di Sara Sute. Kalau pun biaya yang kita keluarkan untuk biaya operasional supir, petugas, mobil dan BBM," kata AKA sapaan akrabnya.
Selain Dinsos, distribusi air bersih ini juga dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan kota, termasuk LSM an lembaga pemerintah, seperti TNI dan Polri.
"Kalau kita di Dinsos tidak ada anggaran khusus tapi anggaran penanganan kebencanaan yang sifatnya insidentil. Jadi biasa saja setiap tahun, kekeringan tahu ini masih sama meski ini El-Nino tidak ada sesuatu yang buat orang tidak bisa minum, dan mandi," katanya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB sebanyak 577.025 jiwa warga di 335 desa di NTB mengalami kesulitan air bersih akibat dampak kekeringan parah.
"Sampai dengan 21 Agustus 2023, jumlah warga yang terdampak kekeringan di NTB mencapai 577.025 jiwa atau 163.699 Kepala Keluarga (KK)," kata Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ahmadi.
Ia mengatakan 577.025 jiwa ini tersebar di 335 desa, 70 kecamatan yang ada di sembilan kabupaten dan kota di NTB, mulai dari Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Timur, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima dan Kota Bima.
"Dari 10 kabupaten dan kota di NTB, hanya Kota Mataram saja yang tidak terdampak kekeringan," ujarnya.
Ia menjelaskan upaya untuk membantu warga yang terdampak kekeringan tersebut, pihaknya bersama kabupaten dan kota sudah mendistribusikan air bersih.
"Distribusi air oleh kabupaten dan kota ini sudah dilakukan sejak awal kekeringan dari bulan Juni, Juli, Agustus. Artinya sudah hampir tiga bulan mereka secara mandiri mengirim air tangki. Nah sekarang ini untung saja kita dibantu oleh BWS, Kementerian PUPR," katanya.
Menurut dia, jika melihat masa kekeringan di NTB saat ini sudah mengalami eskalasi menuju puncak kekeringan yang diperkirakan terjadi pada bulan September hingga Oktober 2023.
"Memang terasa betul kita saat ini terutama kawasan yang tidak memiliki potensi air permukaan, tidak memiliki sumber air tanah yaitu sumur dangkal atau sumur bor. Atau kawasan- kawasan yang tidak memiliki jaringan pipa PDAM atau pipa span desa," demikian Ahmadi,