Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menilai bahwa Indonesia telah menjadi salah satu tujuan investasi properti terbaik di dunia. “Indonesia telah menjadi tujuan investasi properti terbaik di dunia. Dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia yakni sekitar 273 juta jiwa, dan bonus demografi yang akan terjadi sampai beberapa tahun ke depan, permintaan properti di Indonesia khususnya untuk smart and green city, akan semakin meningkat pula,” kata Menko Airlangga dalam acara The International Real Estate Federation (FIABCI) Trade Mission 2023 melalui keterangan resmi di Jakarta, Rabu.
Menko Airlangga menjelaskan, melalui tema Green Cities for Greener Future, industri properti Indonesia juga menerapkan pembangunan berkelanjutan dalam konteks kota ramah lingkungan. Konsep tersebut penting untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi sekaligus perlindungan lingkungan.
Ia memberikan contoh penerapan konsep tersebut terhadap proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan dibangun dengan visi kota hijau. Agar mampu mencapai efisiensi dan konservasi energi, dilakukan penggabungan desain bangunan ramah lingkungan (green building) dengan memanfaatkan sistem pengelolaan air melingkar dan pendingin distrik.
“Dukungan Pemerintah terhadap konsep pembangunan hijau telah ditunjukkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Struktur Bangunan Gedung yang memuat ketentuan penerbitan sertifikat bangunan ramah lingkungan,” jelasnya.
Pemerintah juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang bertujuan memperbaiki iklim investasi di Indonesia termasuk di sektor properti. Hal itu karena sektor properti mempunyai peran penting yang memberikan efek ganda atau multiplier effect signifikan terhadap sekitar 174 industri pendukung properti seperti konstruksi, tenaga kerja, dan bahan bangunan.
Lebih lanjut, Menko Airlangga memaparkan bahwa kontribusi industri properti sebagai salah satu sektor unggulan untuk menggerakkan perekonomian Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan kedua 2023 tercatat sebesar 9,43 persen untuk sektor konstruksi dan 2,40 persen untuk sektor perumahan atau real estate.
Meskipun sektor perumahan atau real estate pada kuartal II-2023 masih menunjukkan penurunan sebesar 12,30 persen secara tahunan (yoy), namun penjualan rumah berukuran besar mengalami peningkatan sebesar 15,11 persen yoy.
Dari sisi permintaan, Indeks Permintaan Properti Komersial kategori sewa tumbuh sebesar 5,87 persen yoy dan Indeks Permintaan Properti Komersial kategori penjualan meningkat 0,36 persen yoy pada kuartal II-2023. Menko Airlangga menilai peningkatan indeks permintaan itu dapat menimbulkan momentum positif dalam industri properti komersial, termasuk berpotensi meningkatkan aktivitas dan penjualan properti di Indonesia secara keseluruhan.
Baca juga: Polda NTB menangani lima laporan aduan korban investasi bodong FEC
Baca juga: Polisi melibatkan PPATK tangani kasus investasi Bodong FEC di NTB
“Guna mendorong peningkatan permintaan dan investasi di sektor properti, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan seperti Loan to Value 100 persen dan Financing to Value untuk kredit properti yang berlaku hingga 31 Desember 2023,” pungkasnya.
Menko Airlangga menjelaskan, melalui tema Green Cities for Greener Future, industri properti Indonesia juga menerapkan pembangunan berkelanjutan dalam konteks kota ramah lingkungan. Konsep tersebut penting untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi sekaligus perlindungan lingkungan.
Ia memberikan contoh penerapan konsep tersebut terhadap proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan dibangun dengan visi kota hijau. Agar mampu mencapai efisiensi dan konservasi energi, dilakukan penggabungan desain bangunan ramah lingkungan (green building) dengan memanfaatkan sistem pengelolaan air melingkar dan pendingin distrik.
“Dukungan Pemerintah terhadap konsep pembangunan hijau telah ditunjukkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Struktur Bangunan Gedung yang memuat ketentuan penerbitan sertifikat bangunan ramah lingkungan,” jelasnya.
Pemerintah juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang bertujuan memperbaiki iklim investasi di Indonesia termasuk di sektor properti. Hal itu karena sektor properti mempunyai peran penting yang memberikan efek ganda atau multiplier effect signifikan terhadap sekitar 174 industri pendukung properti seperti konstruksi, tenaga kerja, dan bahan bangunan.
Lebih lanjut, Menko Airlangga memaparkan bahwa kontribusi industri properti sebagai salah satu sektor unggulan untuk menggerakkan perekonomian Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan kedua 2023 tercatat sebesar 9,43 persen untuk sektor konstruksi dan 2,40 persen untuk sektor perumahan atau real estate.
Meskipun sektor perumahan atau real estate pada kuartal II-2023 masih menunjukkan penurunan sebesar 12,30 persen secara tahunan (yoy), namun penjualan rumah berukuran besar mengalami peningkatan sebesar 15,11 persen yoy.
Dari sisi permintaan, Indeks Permintaan Properti Komersial kategori sewa tumbuh sebesar 5,87 persen yoy dan Indeks Permintaan Properti Komersial kategori penjualan meningkat 0,36 persen yoy pada kuartal II-2023. Menko Airlangga menilai peningkatan indeks permintaan itu dapat menimbulkan momentum positif dalam industri properti komersial, termasuk berpotensi meningkatkan aktivitas dan penjualan properti di Indonesia secara keseluruhan.
Baca juga: Polda NTB menangani lima laporan aduan korban investasi bodong FEC
Baca juga: Polisi melibatkan PPATK tangani kasus investasi Bodong FEC di NTB
“Guna mendorong peningkatan permintaan dan investasi di sektor properti, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan seperti Loan to Value 100 persen dan Financing to Value untuk kredit properti yang berlaku hingga 31 Desember 2023,” pungkasnya.