Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - 752 guru honorer sekolah dasar (SD) di Lombok Tengah yang tergabung Forum Guru Tanpa Penempatan (FGTP), meminta surat keputusan (SK) penempatan setelah lulus sebagai PPPK pada 2022.
"Kami sudah puluhan tahun mengabdi, tuntutan kami agar 752 guru honorer ini harus selesai SK-nya tahun 2023," Kata Ketua FGTP, Zulfan dalam aksi unjuk rasanya di gedung Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah, Rabu.
Aksi mereka ditemui Sekretaris Dinas Pendidikan Lombok Tengah, Didik, yang kemudian menjelaskan sudah membuat usulan tambahan Formasi kepada Bupati, Sekda Lombok Tengah, dan BKPSDM, namun belum menerima hasilnya.
"Kami katakan bahwa saat ini masih membutuhkan formasi sesuai dengan hasil hearing kedua di DPRD kemarin," kata Sekdis Pendidikan Lombok Tengah, Didik.
Kemudian pernyataan itu dijawab oleh perwakilan FGTP dengan mengatakan jika sekarang mau mengusulkan maka sudah terlambat karena PPPK sudah berjalan.
"Kalau sekarang sudah terlambat Pak, saat ini kami minta tanggung jawab bapak," kata Zulfan.
Ia mengungkapkan kesalahan bermula dari kelalaian Dinas Pendidikan yang salah dalam mengusulkan Formasi. "Kalau mengatakan sudah mengusulkan sesuai dengan data yang ada, maka itu bohong," katanya.
Ia mengusulkan jika tidak ada kepastian sama sekali, supaya dianggarkan dana untuk menggaji guru honorer yang 752 orang itu.
"Kami minta agar dianggarkan dana untuk gaji, sesuai dengan gaji PPPK," katanya.
"Kami sudah puluhan tahun mengabdi, tuntutan kami agar 752 guru honorer ini harus selesai SK-nya tahun 2023," Kata Ketua FGTP, Zulfan dalam aksi unjuk rasanya di gedung Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah, Rabu.
Aksi mereka ditemui Sekretaris Dinas Pendidikan Lombok Tengah, Didik, yang kemudian menjelaskan sudah membuat usulan tambahan Formasi kepada Bupati, Sekda Lombok Tengah, dan BKPSDM, namun belum menerima hasilnya.
"Kami katakan bahwa saat ini masih membutuhkan formasi sesuai dengan hasil hearing kedua di DPRD kemarin," kata Sekdis Pendidikan Lombok Tengah, Didik.
Kemudian pernyataan itu dijawab oleh perwakilan FGTP dengan mengatakan jika sekarang mau mengusulkan maka sudah terlambat karena PPPK sudah berjalan.
"Kalau sekarang sudah terlambat Pak, saat ini kami minta tanggung jawab bapak," kata Zulfan.
Ia mengungkapkan kesalahan bermula dari kelalaian Dinas Pendidikan yang salah dalam mengusulkan Formasi. "Kalau mengatakan sudah mengusulkan sesuai dengan data yang ada, maka itu bohong," katanya.
Ia mengusulkan jika tidak ada kepastian sama sekali, supaya dianggarkan dana untuk menggaji guru honorer yang 752 orang itu.
"Kami minta agar dianggarkan dana untuk gaji, sesuai dengan gaji PPPK," katanya.