Mataram (ANTARA) - Bupati Lombok Timur Nusa Tenggara Barat (NTB) Haerul Warisin mengatakan tenaga honorer yang memiliki latar belakang pendidikan pertanian akan dijadikan petugas penyuluh lapangan (PPL), dalam rangka mendukung program Presiden RI Prabowo Subianto untuk menciptakan ketahanan dan kemandirian pangan.
"Kami akan menempatkan petugas PPL di setiap desa di Lombok Timur," kata Haerul Warisin saat melakukan Safari Ramadhan di Pondok Pesantren Afzal Adzkia di Kecamatan Terara, Kamis.
Ia menjelaskan, untuk menjadikan sarjana pertanian menjadi PPL, pihaknya saat ini sedang melakukan penyisiran di setiap OPD, sehingga penempatan tenaga honorer bisa dimaksimalkan untuk mendukung pembangunan di Lombok Timur.
Baca juga: Sebanyak 630 tenaga honorer di Lombok Timur dapat zakat fitrah
Seluruh desa di Lombok Timur harus memiliki PPL, tidak boleh tidak ada, sebagaimana ketentuan undang-undang.
"Kami data dan dijadikan mereka sebagai PPL, mereka kami sebar di seluruh desa," katanya.
Ia mengatakan, banyak di antara PPL yang ada sudah memasuki masa pensiun, berimbas terhadap desa tak memiliki PPL, padahal PPL memiliki peran sangat penting dalam menyukseskan ketahanan pangan.
"Apalagi dalam wujudkan ketahanan pangan banyak dibuka lahan baru," katanya.
Baca juga: Pembayaran honor tenaga non ASN di Lombok Timur-NTB menunggu regulasi
Dalam kegiatan safari itu, bupati di hadapan masyarakat juga mengungkapkan komitmennya terkait ketersediaan pupuk, termasuk menyosialisasikan tahun 2025, pemerintah melarang melakukan impor beras.
"Di 2026 kemandirian pangan dapat terwujud," katanya.
Baca juga: Pembayaran gaji honorer di Lombok Timur tersendat
Baca juga: Ribuan tenaga honorer di Lombok Timur unjuk rasa tuntut diangkat jadi PPPK