Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), menyatakan pembayaran gaji tenaga honorer atau nonaparatur sipil negara (ASN) tahun 2025 masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat.
"Untuk proses pembayaran gaji tenaga non-ASN paruh waktu, masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lombok Timur Mugni saat menerima puluhan tenaga honorer di Kantor DPRD Lombok Timur, Selasa.
Ia mengatakan gaji honorer tersebut belum dibayarkan selama dua bulan ini, karena ada surat edaran dari pemerintah pusat yang ditujukan kepada gubernur, bupati /wali kota terkait tidak dibayarnya gaji non-ASN selama dua bulan (Januari-Februari).
Sehingga dirinya meminta agar tenaga non-ASN ini tidak resah dan bersabar.
"Kalau regulasi sudah ada maka pembayarannya gajinya akan di rapel, karena anggarannya sudah ada, karena kami bekerja sesuai regulasi," katanya.
Baca juga: Ribuan tenaga honorer di Lombok Timur unjuk rasa tuntut diangkat jadi PPPK
Sementara itu, anggota DPRD Lombok Timur Dedy Akqarizal Febrianto meminta tenaga non-ASN untuk bersabar, karena gajinya pasti akan dibayarkan.
"Kami juga di dewan memperjuangkan nasib tenaga non-ASN paruh waktu ini," katanya.
Sebagai bentuk perhatian terhadap keberadaan ASN paruh waktu, pihaknya akan langsung mendatangi BKN regional di Bali, mempertanyakan terkait permasalahan terkait regulasi tenaga ASN paruh waktu.
"Yang jelas data tenaga non-ASN Lombok Timur yang sudah masuk data base, karena sudah dikunci oleh BKN, data base ini tidak bisa berkurang tidak bisa nambah," katanya.
Baca juga: Senin, Ribuan honorer tak lulus seleksi PPPK di Lombok Timur unjuk rasa
Ketua Komisi I DPRD Lombok Tengah H Juaindi juga meminta para tenaga honorer untuk sabar.
"Gaji pasti akan dibayar, tinggal menunggu regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat," katanya.
Sebelumnya, ribuan tenaga non-ASN di Lombok Timur resah akan nasibnya ke depan, karena gaji belum dibayarkan dua bulan, sehingga mereka ke kantor dewan untuk menyampaikan keluhannya.
"Kami ingin agar gaji kami yang belum terbayar, untuk dibayarkan," kata salah satu perwakilan aksi.
Baca juga: PJ Bupati: Honorer di Lombok Timur tak lolos seleksi PPPK tak perlu resah
