Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Perumda Air Minum (PDAM) Tirta Ardhia Rinjani Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai menyumbang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pemerintah daerah setempat di 2023.
"Tahun ini kita telah bisa memberikan PAD bagi Kabupaten Lombok Tengah," kata Plt Direktur PDAM Lombok Tengah, Bambang Supratomo di Praya, Selasa.
Ia mengatakan, pembayaran Pendapatan Asli Daerah tersebut saat ini masih dalam proses administrasi, namun dipastikan PAD dari PDAM Lombok Tengah itu tetap dibayar. Sedangkan jumlah PAD yang bisa dibayarkan di 2023 ini sesuai dengan peraturan daerah yakni maksimal 50 persen dari keuntungan.
"Target 2023 ini Rp100 juta yang bisa diberikan sebagai PAD kepada Pemkab Lombok Tengah," katanya.
Ia mengatakan, besaran PAD yang diberikan tersebut tentunya ditingkatkan secara bertahap, karena tahun ini masih dalam tahap pertama atau pembelajaran. Selain itu, saat ini juga sedang dibahas terkait persentase PAD yang wajib diberikan.
"Semua keuntungan itu tidak mungkin untuk diberikan menjadi PAD. Tetapi itu untuk biaya operasional dan perbaikan jaringan," katanya.
Oleh karena itu, pihaknya belum bisa memberikan PAD yang cukup besar kepada pemerintah daerah, karena keuntungan yang dihasilkan juga digunakan untuk biaya perbaikan jaringan dan peningkatan pelayanan kepada konsumen.
"Jumlah pelanggan kita saat ini mencapai 52 ribu," katanya.
Selain melakukan peningkatan pelayanan, pihaknya juga saat ini sedang melakukan penagihan terhadap beberapa pelanggan yang menunggak pembayaran. Tunggakan dari pelanggan itu bervariasi mulai Rp100 ribu hingga Rp500 ribu sejak dulu, sehingga total tunggakan pelanggan itu bisa mencapai Rp7 miliar.
"Total tunggakan pelanggan itu secara kumulatif Rp8 miliar," katanya.
"Tahun ini kita telah bisa memberikan PAD bagi Kabupaten Lombok Tengah," kata Plt Direktur PDAM Lombok Tengah, Bambang Supratomo di Praya, Selasa.
Ia mengatakan, pembayaran Pendapatan Asli Daerah tersebut saat ini masih dalam proses administrasi, namun dipastikan PAD dari PDAM Lombok Tengah itu tetap dibayar. Sedangkan jumlah PAD yang bisa dibayarkan di 2023 ini sesuai dengan peraturan daerah yakni maksimal 50 persen dari keuntungan.
"Target 2023 ini Rp100 juta yang bisa diberikan sebagai PAD kepada Pemkab Lombok Tengah," katanya.
Ia mengatakan, besaran PAD yang diberikan tersebut tentunya ditingkatkan secara bertahap, karena tahun ini masih dalam tahap pertama atau pembelajaran. Selain itu, saat ini juga sedang dibahas terkait persentase PAD yang wajib diberikan.
"Semua keuntungan itu tidak mungkin untuk diberikan menjadi PAD. Tetapi itu untuk biaya operasional dan perbaikan jaringan," katanya.
Oleh karena itu, pihaknya belum bisa memberikan PAD yang cukup besar kepada pemerintah daerah, karena keuntungan yang dihasilkan juga digunakan untuk biaya perbaikan jaringan dan peningkatan pelayanan kepada konsumen.
"Jumlah pelanggan kita saat ini mencapai 52 ribu," katanya.
Selain melakukan peningkatan pelayanan, pihaknya juga saat ini sedang melakukan penagihan terhadap beberapa pelanggan yang menunggak pembayaran. Tunggakan dari pelanggan itu bervariasi mulai Rp100 ribu hingga Rp500 ribu sejak dulu, sehingga total tunggakan pelanggan itu bisa mencapai Rp7 miliar.
"Total tunggakan pelanggan itu secara kumulatif Rp8 miliar," katanya.