Jakarta (ANTARA) - Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) dan Balai Layanan Platform Teknologi (BLPT) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) berkomitmen PRIMA untuk menuju Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK).
Hal ini disampaikan oleh Kepala Pusdatin Kemendikbudristek M. Hasan Chabibie pada kegiatan "Pencanangan pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi Pusdatin dan Balai Layanan Platform Teknologi" di Jakarta, Senin malam.
"Pertama, 'Peduli', yakni proaktif memberikan nilai-nilai yang positif yang ada di sekitar kita. Misalnya di salah satu daerah terjadi bencana, Pusdatin tentu yang pertama kali ditanya ada berapa sekolah yang terdampak, berapa siswa dan guru yang terhambat, di situlah fungsi Pusdatin peduli untuk memberikan solusi yang terbaik," kata Chasan.
Kedua, yakni "Responsibility" atau tanggung jawab, dimana seluruh pihak di Pusdatin Kemendikbudristek dapat memberikan tanggung jawab yang besar, baik pada instansi maupun antarinstansi, dan memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.
"Ketiga, 'Inovasi'. Di era transformasi digital ini, kita perlu sama-sama berpikir untuk menciptakan aplikasi dan inovasi apa yang bisa dibuat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Pusdatin diharapkan menjadi pemberi solusi atau problem solver, sehingga aplikasi dan inovasi yang sudah dibuat bisa bermanfaat," paparnya.
Keempat, yakni "Melayani", dimana Pusdatin Kemendikbudristek memiliki kewajiban untuk mewujudkan pelayanan yang cepat tanggap kepada masyarakat sebagai amanah paling penting di bidang pendidikan.
"Banyak permintaan daerah untuk meminta segera eksekusi, sehingga 'Melayani' menjadi kata kunci bagi Pusdatin untuk menyelesaikan setiap persoalan," katanya.
Kelima, yakni "Akuntabilitas", dimana semua aktivitas yang dilakukan oleh para pegawai di Pusdatin Kemendibudristek dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.
"Jadi kelima hal tersebut, PRIMA, adalah kunci menuju ZI WBK, kata Hasan.
Sementara, Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Ir. Suharti yang hadir secara daring menyatakan bahwa Kemendikbudristek melalui Pusdatin dan BLPT perlu membangun kepercayaan masyarakat, khususnya kelompok yang secara langsung berhubungan dengan layanan yang diberikan.
"Proses tersebut tentunya membutuhkan dua hal penting, pertama, integritas institusi, yakni terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tertib birokrasi dan bersungguh-sungguh dalam melayani, juga efisiensi dan efektivitas kinerja. Cepat, tepat, dan dapat diandalkan," katanya.
Menurutnya, upaya terkait poin pertama, telah dilakukan Pusdatin dan BLPT dalam komitmennya mencanangkan ZI WBK.
"Saya mengapresiasi upaya seluruh pimpinan bagian dari Pusdatin dan BLPT atas capaian tersebut. Semoga integritas institusi tetap dijaga dengan layanan kepada masyarakat yang semakin PRIMA," tuturnya.
Baca juga: Kemendikbudristek-LPKN Mataram menggelar pelatihan tenaga perhotelan
Baca juga: Kemendikbudristek membangun ekosistem seni media sesuai teknologi digital
Upaya terkait poin kedua, lanjut Suharti, juga telah dilakukan Pusdatin dalam mengelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kemendikbudristek yang telah dituangkan dalam Permendikbudristek nomor 8 tahun 2022.
"Upaya tersebut berbuah manis dengan capaian SPBE Kemendikbudristek, mendapatkan predikat sangat baik dengan indeks 3,86, semoga capaian tersebut terus ditingkatkan dan dapat menciptakan inovasi-inovasi baru yang relevan ke depannya," ujar Suharti.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Pusdatin Kemendikbudristek M. Hasan Chabibie pada kegiatan "Pencanangan pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi Pusdatin dan Balai Layanan Platform Teknologi" di Jakarta, Senin malam.
"Pertama, 'Peduli', yakni proaktif memberikan nilai-nilai yang positif yang ada di sekitar kita. Misalnya di salah satu daerah terjadi bencana, Pusdatin tentu yang pertama kali ditanya ada berapa sekolah yang terdampak, berapa siswa dan guru yang terhambat, di situlah fungsi Pusdatin peduli untuk memberikan solusi yang terbaik," kata Chasan.
Kedua, yakni "Responsibility" atau tanggung jawab, dimana seluruh pihak di Pusdatin Kemendikbudristek dapat memberikan tanggung jawab yang besar, baik pada instansi maupun antarinstansi, dan memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.
"Ketiga, 'Inovasi'. Di era transformasi digital ini, kita perlu sama-sama berpikir untuk menciptakan aplikasi dan inovasi apa yang bisa dibuat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Pusdatin diharapkan menjadi pemberi solusi atau problem solver, sehingga aplikasi dan inovasi yang sudah dibuat bisa bermanfaat," paparnya.
Keempat, yakni "Melayani", dimana Pusdatin Kemendikbudristek memiliki kewajiban untuk mewujudkan pelayanan yang cepat tanggap kepada masyarakat sebagai amanah paling penting di bidang pendidikan.
"Banyak permintaan daerah untuk meminta segera eksekusi, sehingga 'Melayani' menjadi kata kunci bagi Pusdatin untuk menyelesaikan setiap persoalan," katanya.
Kelima, yakni "Akuntabilitas", dimana semua aktivitas yang dilakukan oleh para pegawai di Pusdatin Kemendibudristek dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.
"Jadi kelima hal tersebut, PRIMA, adalah kunci menuju ZI WBK, kata Hasan.
Sementara, Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Ir. Suharti yang hadir secara daring menyatakan bahwa Kemendikbudristek melalui Pusdatin dan BLPT perlu membangun kepercayaan masyarakat, khususnya kelompok yang secara langsung berhubungan dengan layanan yang diberikan.
"Proses tersebut tentunya membutuhkan dua hal penting, pertama, integritas institusi, yakni terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tertib birokrasi dan bersungguh-sungguh dalam melayani, juga efisiensi dan efektivitas kinerja. Cepat, tepat, dan dapat diandalkan," katanya.
Menurutnya, upaya terkait poin pertama, telah dilakukan Pusdatin dan BLPT dalam komitmennya mencanangkan ZI WBK.
"Saya mengapresiasi upaya seluruh pimpinan bagian dari Pusdatin dan BLPT atas capaian tersebut. Semoga integritas institusi tetap dijaga dengan layanan kepada masyarakat yang semakin PRIMA," tuturnya.
Baca juga: Kemendikbudristek-LPKN Mataram menggelar pelatihan tenaga perhotelan
Baca juga: Kemendikbudristek membangun ekosistem seni media sesuai teknologi digital
Upaya terkait poin kedua, lanjut Suharti, juga telah dilakukan Pusdatin dalam mengelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kemendikbudristek yang telah dituangkan dalam Permendikbudristek nomor 8 tahun 2022.
"Upaya tersebut berbuah manis dengan capaian SPBE Kemendikbudristek, mendapatkan predikat sangat baik dengan indeks 3,86, semoga capaian tersebut terus ditingkatkan dan dapat menciptakan inovasi-inovasi baru yang relevan ke depannya," ujar Suharti.