Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram di Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan alokasi dana hingga sekitar Rp9 miliar untuk mengatasi kemiskinan ekstrem.
"Di APBD Perubahan ini kita dapat bantuan dari dana intensif daerah pemerintah pusat sebesar Rp5,9 miliar. Kita tambah lagi di APBD tahun 2024 sehingga totalnya sekitar Rp8 miliar hingga Rp9 miliar," kata Sekretaris Daerah Kota Mataram Lalu Alwan Basri di Mataram, Rabu.
Menurut dia, alokasi dana itu akan disebar ke organisasi perangkat daerah terkait untuk mendukung pelaksanaan program penurunan angka kemiskinan ekstrem.
Sesuai dengan instruksi Presiden, ia mengatakan, angka kemiskinan ekstrem ditargetkan bisa turun menjadi nol pada tahun 2024.
"Untuk mencapai target itu, kita akan melakukan sinkronisasi berbagai program yang dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Alwan menyampaikan bahwa penduduk yang dikategorikan mengalami kemiskinan ekstrem adalah penduduk dengan pendapatan setara Rp10.739 per kapita per hari.
Berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tahun 2022, ia mengatakan, ada 22.491 kepala keluarga (KK) dengan kemiskinan ekstrem di Kota Mataram.
Setelah Pemerintah Kota Mataram melakukan verifikasi, ia melanjutkan, jumlah kepala keluarga yang masuk kategori miskin ekstrem seluruhnya 22.244 KK, berkurang 247 KK dari data pemerintah pusat.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Mataram HM Ramayoga mengatakan bahwa pemerintah menjalankan program intervensi terpadu untuk mengatasi kemiskinan ekstrem.
Upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem mencakup peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin melalui program bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pengembangan kegiatan usaha ekonomi mikro, dan program lain yang ditujukan meningkatkan perekonomian warga miskin.
Ramayoga menyampaikan bahwa organisasi-organisasi perangkat daerah di Kota Mataram telah menjalankan program penanggulangan kemiskinan ekstrem.
Ia mencontohkan, Dinas Sosial menjalankan program pemberdayaan dan peningkatan ekonomi warga miskin, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman membantu memperbaiki rumah warga miskin, dan Dinas Pendidikan memberikan beasiswa kepada siswa dari keluarga miskin.
"Di APBD Perubahan ini kita dapat bantuan dari dana intensif daerah pemerintah pusat sebesar Rp5,9 miliar. Kita tambah lagi di APBD tahun 2024 sehingga totalnya sekitar Rp8 miliar hingga Rp9 miliar," kata Sekretaris Daerah Kota Mataram Lalu Alwan Basri di Mataram, Rabu.
Menurut dia, alokasi dana itu akan disebar ke organisasi perangkat daerah terkait untuk mendukung pelaksanaan program penurunan angka kemiskinan ekstrem.
Sesuai dengan instruksi Presiden, ia mengatakan, angka kemiskinan ekstrem ditargetkan bisa turun menjadi nol pada tahun 2024.
"Untuk mencapai target itu, kita akan melakukan sinkronisasi berbagai program yang dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Alwan menyampaikan bahwa penduduk yang dikategorikan mengalami kemiskinan ekstrem adalah penduduk dengan pendapatan setara Rp10.739 per kapita per hari.
Berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tahun 2022, ia mengatakan, ada 22.491 kepala keluarga (KK) dengan kemiskinan ekstrem di Kota Mataram.
Setelah Pemerintah Kota Mataram melakukan verifikasi, ia melanjutkan, jumlah kepala keluarga yang masuk kategori miskin ekstrem seluruhnya 22.244 KK, berkurang 247 KK dari data pemerintah pusat.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Mataram HM Ramayoga mengatakan bahwa pemerintah menjalankan program intervensi terpadu untuk mengatasi kemiskinan ekstrem.
Upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem mencakup peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin melalui program bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pengembangan kegiatan usaha ekonomi mikro, dan program lain yang ditujukan meningkatkan perekonomian warga miskin.
Ramayoga menyampaikan bahwa organisasi-organisasi perangkat daerah di Kota Mataram telah menjalankan program penanggulangan kemiskinan ekstrem.
Ia mencontohkan, Dinas Sosial menjalankan program pemberdayaan dan peningkatan ekonomi warga miskin, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman membantu memperbaiki rumah warga miskin, dan Dinas Pendidikan memberikan beasiswa kepada siswa dari keluarga miskin.