Kotabaru, Kalsel (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan dan Badan Pusat Statistik (BPS) setempat mengajak seluruh elemen menyamakan persepsi untuk mengatasi inflasi melalui kegiatan Forum Group Discussion (FGD).
“Kita melihat perlu keterlibatan semua pihak, karena kondisi angka inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat," kata Sekretaris Daerah Kotabaru Said Akhmad di Kotabaru, Kalsel, Rabu.
Said mengungkapkan tingkat inflasi di Kotabaru mencapai 0,34 persen dengan indeks harga konsumen sebesar 122,97 pada September 2023.
“FGD dan materi dari beberapa narasumber ini secara tidak langsung juga merupakan bentuk komunikasi publik kita agar masyarakat tidak panik dan tetap tenang di tengah inflasi yang tidak stabil," ucap Said.
Melalui FGD tersebut, Said mengharapkan menjadi momentum para mitra untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan literasi tentang angka inflasi dan strategi penanganan sebagai isu prioritas di Kabupaten Kotabaru.
Forum Group Discussion Pemkab Kotabaru dan BPS menghadirkan narasumber dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Diskoperindag Kotabaru Hardani, BPS Provinsi Kalsel Yuriadi Ilmi, serta BPS Kota Banjarmasin Pratiwi Agustiana.
Said berpesan kepada TPID agar proaktif dan konsisten melaksanakan fungsi pengawasan, serta mengintensifkan jaring pengaman sosial. Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Kotabaru Widhi Pranowo mengatakan komoditas yang mengalami kenaikan harga dengan andil inflasi tertinggi di Kotabaru, antara lain beras, bayam, cabai rawit, bensin dan udang basah.
Menurut dia, inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa indeks kelompok pengeluaran yakni makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,04 persen, adapun kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,13 persen.
Kemudian inflasi untuk perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,73 persen, transportasi sekitar 0,42 persen, serta kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,47 persen.
Baca juga: Ciputra Group menargetkan penduduk Kota Baru Maja 2,1 juta orang
Baca juga: Pemkot Mataram urung membangun kantor baru
"Saya harap semua unsur pemerintah harus serius dan kompak melaksanakan strategi penanganan inflasi, agar hasilnya bisa dinikmati masyarakat dan daya beli mampu menjangkau harga di pasar," ujar Widhi.
“Kita melihat perlu keterlibatan semua pihak, karena kondisi angka inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat," kata Sekretaris Daerah Kotabaru Said Akhmad di Kotabaru, Kalsel, Rabu.
Said mengungkapkan tingkat inflasi di Kotabaru mencapai 0,34 persen dengan indeks harga konsumen sebesar 122,97 pada September 2023.
“FGD dan materi dari beberapa narasumber ini secara tidak langsung juga merupakan bentuk komunikasi publik kita agar masyarakat tidak panik dan tetap tenang di tengah inflasi yang tidak stabil," ucap Said.
Melalui FGD tersebut, Said mengharapkan menjadi momentum para mitra untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan literasi tentang angka inflasi dan strategi penanganan sebagai isu prioritas di Kabupaten Kotabaru.
Forum Group Discussion Pemkab Kotabaru dan BPS menghadirkan narasumber dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Diskoperindag Kotabaru Hardani, BPS Provinsi Kalsel Yuriadi Ilmi, serta BPS Kota Banjarmasin Pratiwi Agustiana.
Said berpesan kepada TPID agar proaktif dan konsisten melaksanakan fungsi pengawasan, serta mengintensifkan jaring pengaman sosial. Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Kotabaru Widhi Pranowo mengatakan komoditas yang mengalami kenaikan harga dengan andil inflasi tertinggi di Kotabaru, antara lain beras, bayam, cabai rawit, bensin dan udang basah.
Menurut dia, inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa indeks kelompok pengeluaran yakni makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,04 persen, adapun kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,13 persen.
Kemudian inflasi untuk perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,73 persen, transportasi sekitar 0,42 persen, serta kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,47 persen.
Baca juga: Ciputra Group menargetkan penduduk Kota Baru Maja 2,1 juta orang
Baca juga: Pemkot Mataram urung membangun kantor baru
"Saya harap semua unsur pemerintah harus serius dan kompak melaksanakan strategi penanganan inflasi, agar hasilnya bisa dinikmati masyarakat dan daya beli mampu menjangkau harga di pasar," ujar Widhi.