Sumedang (ANTARA) - Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hedy Rahadian menyampaikan bahwa perbaikan jalan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah di Jawa Barat diprioritaskan untuk akses perekonomian masyarakat.
"Jalan yang rusak tapi menghubungkan ekonomi rakyat yang potensial, salah satunya juga jalan akses yang menuju tol," kata Hedy saat meninjau progres proyek Inpres Jalan Daerah (IJD) di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Selasa.
Hedy mengungkapkan pemerintah melalui Kementerian PUPR berkomitmen untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas jalan nasional sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.
Adapun pelaksanaan IJD diprioritaskan untuk jalan-jalan yang berada di sektor produksi sehingga mempermudah jalur distribusi dan memberikan dampak ekonomi. Total anggaran yang dialokasikan untuk penanganan IJD secara nasional yaitu sekitar Rp 14,6 triliun. Sementara di Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp 520 miliar yang terdiri dari 26 paket.
Salah satu ruas yang diperbaiki adalah Jalan Cijelag-Batas Sumedang/Indramayu sepanjang 11 kilometer, dengan total anggaran adalah sekitar Rp 48 miliar. Penanganan Inpres Jalan Daerah di Jawa Barat dibagi menjadi tiga tahap yakni 1A, 1B, dan 1C berdasarkan kesiapan proyek di sejumlah wilayah.
Baca juga: Progres pembangunan Istana Negara di IKN capai 34,27 persen
Baca juga: Kementerian PUPR menargetkan Bendungan Margatiga Lampung tuntas 2024
Ia menambahkan, penyelesaian IJD di Jawa Barat ditargetkan selesai pada akhir tahun 2023.
"Kalau 1C baru mulai jadi mungkin jadi persen persen karena baru seminggu. Tapi kalau yang 1A itu ada yang sudah mencapai 80 persen, kalau 1B sekitar 50 persen. Yang anggaran tahun ini paling lambat 31 Desember 2023," katanya.
Seperti diketahui, secara keseluruhan rencana penanganan IJD Tahap I di Indonesia mencakup 2.873 kilometer jalan dan 2.362 meter jembatan ditargetkan rampung pada akhir tahun 2023.
"Jalan yang rusak tapi menghubungkan ekonomi rakyat yang potensial, salah satunya juga jalan akses yang menuju tol," kata Hedy saat meninjau progres proyek Inpres Jalan Daerah (IJD) di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Selasa.
Hedy mengungkapkan pemerintah melalui Kementerian PUPR berkomitmen untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas jalan nasional sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.
Adapun pelaksanaan IJD diprioritaskan untuk jalan-jalan yang berada di sektor produksi sehingga mempermudah jalur distribusi dan memberikan dampak ekonomi. Total anggaran yang dialokasikan untuk penanganan IJD secara nasional yaitu sekitar Rp 14,6 triliun. Sementara di Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp 520 miliar yang terdiri dari 26 paket.
Salah satu ruas yang diperbaiki adalah Jalan Cijelag-Batas Sumedang/Indramayu sepanjang 11 kilometer, dengan total anggaran adalah sekitar Rp 48 miliar. Penanganan Inpres Jalan Daerah di Jawa Barat dibagi menjadi tiga tahap yakni 1A, 1B, dan 1C berdasarkan kesiapan proyek di sejumlah wilayah.
Baca juga: Progres pembangunan Istana Negara di IKN capai 34,27 persen
Baca juga: Kementerian PUPR menargetkan Bendungan Margatiga Lampung tuntas 2024
Ia menambahkan, penyelesaian IJD di Jawa Barat ditargetkan selesai pada akhir tahun 2023.
"Kalau 1C baru mulai jadi mungkin jadi persen persen karena baru seminggu. Tapi kalau yang 1A itu ada yang sudah mencapai 80 persen, kalau 1B sekitar 50 persen. Yang anggaran tahun ini paling lambat 31 Desember 2023," katanya.
Seperti diketahui, secara keseluruhan rencana penanganan IJD Tahap I di Indonesia mencakup 2.873 kilometer jalan dan 2.362 meter jembatan ditargetkan rampung pada akhir tahun 2023.