Jakarta (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) memberi penghargaan kepada provinsi dan kabupaten/kota yang berhasil melakukan bina desa dalam acara bertajuk Pekan Inovasi Desa dan Kelurahan (Pindeskel) 2023.
Mewakili Mendagri Tito Karnavian, Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Tomsi Tohir Balaw mengatakan Pindeskel merupakan ajang publikasi berbagai keberhasilan dan inovasi yang dilakukan pemerintah daerah, desa, maupun kelurahan, terkait penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan.
"Kegiatan ini juga merupakan wadah konsolidasi dan ‘sharing’ (berbagi) informasi bagi penguatan tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan serta inovasi di wilayah masing-masing," kata Tomsi dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat.
Pindeskel 2023 diselenggarakan selama tiga hari sejak 10–12 November 2023, di Lapangan Banteng, Jakarta.
Ikut hadir dalam acara ini adalah Pelaksana Harian (Plh) Dirjen Bina Pemdes La Ode Ahmad P. Bolombo, Sekretaris Ditjen Bina Pemdes Paudah, dan para direktur di lingkungan Bina Pemdes.
Selain memamerkan hasil inovasi desa dan kelurahan, Kemendagri juga memberikan penghargaan kepada provinsi dan kabupaten/kota pada ajang tersebut.
Para peserta diharapkan terus melakukan pembinaan kepada desa dan kelurahan supaya dapat memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan tugas dan fungsi, serta mendorong kemajuan di wilayahnya.
Adapun penerima penghargaan pelaksanaan pembinaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan tahun 2023 kategori cakupan pengisian tertinggi tingkat provinsi, yaitu DKI Jakarta (100 persen), Banten (99,81 persen), DI Yogyakarta (94,29 persen), Bali (94,27 persen), Sumatera Barat (93,36 persen).
Persentase kategori cepat berkembang tertinggi dibagi dua, yaitu tingkat provinsi dan kabupaten. Untuk tingkat provinsi, penghargaan diberikan kepada Bali (87,43 persen), DKI Jakarta (84,27 persen), DI Yogyakarta (82,65 persen), Sumatera Barat (60,95 persen), dan Jawa Timur (60,24 persen).
Kemudian, penghargaan tingkat kabupaten/kota yang memiliki desa dan kelurahan diberikan kepada Kabupaten Tabanan (100 persen), Kota Denpasar (100 persen), Kabupaten Mojokerto (98,36 persen), Kabupaten Subang (94,47 persen), dan Kabupaten Gresik (93,82 persen).
Sementara itu, penerima penghargaan pelaksanaan pembinaan data profil desa dan kelurahan tahun 2023 diberikan kepada provinsi dengan persentase updating (pembaruan) tertinggi. Provinsi itu adalah DKI Jakarta (95,88 persen), Bali (89,53 persen), Jawa Barat (85,11 persen), Banten (79,83 persen), dan Kalimantan Barat (78,37 persen).
Baca juga: Mataram dapat insentif fiskal penanggulangan kemiskinan ekstrem
Baca juga: Kemenhub meraih penghargaan terbaik pertama layanan investasi
Adapun kabupaten/kota yang memiliki desa dengan persentase klasifikasi swasembada tertinggi adalah Kabupaten Kudus (75,00 persen), Kabupaten Pasaman (56,76 persen), Kabupaten Tabanan (48,12 persen), Kota Banjar (36,00 persen), dan Kabupaten Lima Puluh Kota (34,18 persen).
Mewakili Mendagri Tito Karnavian, Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Tomsi Tohir Balaw mengatakan Pindeskel merupakan ajang publikasi berbagai keberhasilan dan inovasi yang dilakukan pemerintah daerah, desa, maupun kelurahan, terkait penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan.
"Kegiatan ini juga merupakan wadah konsolidasi dan ‘sharing’ (berbagi) informasi bagi penguatan tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan serta inovasi di wilayah masing-masing," kata Tomsi dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat.
Pindeskel 2023 diselenggarakan selama tiga hari sejak 10–12 November 2023, di Lapangan Banteng, Jakarta.
Ikut hadir dalam acara ini adalah Pelaksana Harian (Plh) Dirjen Bina Pemdes La Ode Ahmad P. Bolombo, Sekretaris Ditjen Bina Pemdes Paudah, dan para direktur di lingkungan Bina Pemdes.
Selain memamerkan hasil inovasi desa dan kelurahan, Kemendagri juga memberikan penghargaan kepada provinsi dan kabupaten/kota pada ajang tersebut.
Para peserta diharapkan terus melakukan pembinaan kepada desa dan kelurahan supaya dapat memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan tugas dan fungsi, serta mendorong kemajuan di wilayahnya.
Adapun penerima penghargaan pelaksanaan pembinaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan tahun 2023 kategori cakupan pengisian tertinggi tingkat provinsi, yaitu DKI Jakarta (100 persen), Banten (99,81 persen), DI Yogyakarta (94,29 persen), Bali (94,27 persen), Sumatera Barat (93,36 persen).
Persentase kategori cepat berkembang tertinggi dibagi dua, yaitu tingkat provinsi dan kabupaten. Untuk tingkat provinsi, penghargaan diberikan kepada Bali (87,43 persen), DKI Jakarta (84,27 persen), DI Yogyakarta (82,65 persen), Sumatera Barat (60,95 persen), dan Jawa Timur (60,24 persen).
Kemudian, penghargaan tingkat kabupaten/kota yang memiliki desa dan kelurahan diberikan kepada Kabupaten Tabanan (100 persen), Kota Denpasar (100 persen), Kabupaten Mojokerto (98,36 persen), Kabupaten Subang (94,47 persen), dan Kabupaten Gresik (93,82 persen).
Sementara itu, penerima penghargaan pelaksanaan pembinaan data profil desa dan kelurahan tahun 2023 diberikan kepada provinsi dengan persentase updating (pembaruan) tertinggi. Provinsi itu adalah DKI Jakarta (95,88 persen), Bali (89,53 persen), Jawa Barat (85,11 persen), Banten (79,83 persen), dan Kalimantan Barat (78,37 persen).
Baca juga: Mataram dapat insentif fiskal penanggulangan kemiskinan ekstrem
Baca juga: Kemenhub meraih penghargaan terbaik pertama layanan investasi
Adapun kabupaten/kota yang memiliki desa dengan persentase klasifikasi swasembada tertinggi adalah Kabupaten Kudus (75,00 persen), Kabupaten Pasaman (56,76 persen), Kabupaten Tabanan (48,12 persen), Kota Banjar (36,00 persen), dan Kabupaten Lima Puluh Kota (34,18 persen).