Tarakan (ANTARA) - Peredaran obat dan makanan ilegal menjadi pembahasan serius Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dibuka Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang di Tarakan.
"Makanan dan alat kosmetik ilegal diduga mengandung diduga bahan berbahaya, sehingga dapat menyebabkan penggunanya mengalami keracunan yang berdampak pada kematian," kata Zainal di Tarakan, Rabu
Dia tambahkan maka dari itu pemberantasan obat dan makanan ilegal merupakan hal penting. Selain itu, maraknya peredaran produk obat dan makanan ilegal di wilayah Kaltara dapat berdampak buruk dan membahayakan kesehatan karena tidak memenuhi standar keamanan dan mutu.
Oleh sebab itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dapat bersinergi dan bekerjasama secara lintas sektoral dalam memberantas obat dan makanan ilegal. Gubernur meminta semua pihak baik instansi dan kelompok kepentingan terkait untuk melakukan sosialisasi dan penindakan. Sebab, hal ini akan berdampak serius bagi masyarakat yang mengkonsumsi.
Ia pun berpesan, agar pelaku usaha dapat berkoordinasi bersama Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Zainal mengharapkan dapat dihasilkan rumusan efektif dalam rangka pengawasan, pemberantasan serta penyalahgunaan obat dan makanan ilegal di Provinsi Kaltara kedepannya.
Baca juga: BPOM tindak tegas pelaku usaha kosmetik bermodus miliki izin
Baca juga: BPOM cegah ekspor obat tradisional ilegal ke Uzbekistan
“semoga FGD ini bisa menghasilkan suatu terbaik apakah membentuk tim terpadu, dan dapat menghasilkan keputusan yang terbaik dan produktif untuk penanganan pemberantasan ini," kata Gubernur.
"Makanan dan alat kosmetik ilegal diduga mengandung diduga bahan berbahaya, sehingga dapat menyebabkan penggunanya mengalami keracunan yang berdampak pada kematian," kata Zainal di Tarakan, Rabu
Dia tambahkan maka dari itu pemberantasan obat dan makanan ilegal merupakan hal penting. Selain itu, maraknya peredaran produk obat dan makanan ilegal di wilayah Kaltara dapat berdampak buruk dan membahayakan kesehatan karena tidak memenuhi standar keamanan dan mutu.
Oleh sebab itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dapat bersinergi dan bekerjasama secara lintas sektoral dalam memberantas obat dan makanan ilegal. Gubernur meminta semua pihak baik instansi dan kelompok kepentingan terkait untuk melakukan sosialisasi dan penindakan. Sebab, hal ini akan berdampak serius bagi masyarakat yang mengkonsumsi.
Ia pun berpesan, agar pelaku usaha dapat berkoordinasi bersama Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Zainal mengharapkan dapat dihasilkan rumusan efektif dalam rangka pengawasan, pemberantasan serta penyalahgunaan obat dan makanan ilegal di Provinsi Kaltara kedepannya.
Baca juga: BPOM tindak tegas pelaku usaha kosmetik bermodus miliki izin
Baca juga: BPOM cegah ekspor obat tradisional ilegal ke Uzbekistan
“semoga FGD ini bisa menghasilkan suatu terbaik apakah membentuk tim terpadu, dan dapat menghasilkan keputusan yang terbaik dan produktif untuk penanganan pemberantasan ini," kata Gubernur.