Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalokasikan dana sebesar Rp1,9 miliar pada APBD Perubahan 2023, untuk mendukung penurunan stunting di daerah setempat.
"Untuk mempercepat penurunan stunting, pemerintah daerah kembali mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,9 miliar," kata Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursiah saat rapat koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di kantor bupati setempat, Rabu.
Ia mengatakan pemerintah daerah juga telah mengalokasikan dana Rp300 juta di APBD 2023, untuk mempercepat penurunan stunting di 15 desa yang menjadi lokus penanganan. Dana tersebut digunakan untuk kegiatan bakti stunting dengan memberikan makanan tambahan berupa telur kepada balita stunting.
"Dana sebesar Rp1,9 miliar ini juga digunakan untuk kegiatan bakti stunting dengan pemberian telur kepada balita stunting," katanya.
Ia mengatakan percepatan penurunan stunting di Lombok Tengah tetap mendapatkan pengawasan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah, sehingga target penurunan stunting menjadi 14 persen di 2024 bisa tercapai.
"Kita di Lombok Tengah telah berada di bawah target nasional, yakni 13,34 persen," katanya.
Dalam program percepatan penurunan stunting diberikan telur, karena telur memiliki gizi yang cukup baik untuk menurunkan kasus stunting di Lombok Tengah.
"Telur memiliki gizi yang sangat baik untuk mendukung pertumbuhan anak," katanya.
Wakil Bupati Lombok Tengah berharap kepada TPPS untuk terus berkolaborasi dan berpacu dalam menurunkan angka stunting di Lombok Tengah.
"Angka stunting ini harus kita turunkan secara gotong royong," katanya.
Penurunan stunting tidak hanya menjadi tugas pemerintah daerah, namun pemerintah desa hingga kader posyandu diharapkan bisa mendukung percepatan penurunan stunting tersebut.
"Semoga penurunan stunting ini bisa tercapai sesuai dengan yang kita harapkan bersama dalam mewujudkan Indonesia emas 2045," katanya.
"Untuk mempercepat penurunan stunting, pemerintah daerah kembali mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,9 miliar," kata Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursiah saat rapat koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di kantor bupati setempat, Rabu.
Ia mengatakan pemerintah daerah juga telah mengalokasikan dana Rp300 juta di APBD 2023, untuk mempercepat penurunan stunting di 15 desa yang menjadi lokus penanganan. Dana tersebut digunakan untuk kegiatan bakti stunting dengan memberikan makanan tambahan berupa telur kepada balita stunting.
"Dana sebesar Rp1,9 miliar ini juga digunakan untuk kegiatan bakti stunting dengan pemberian telur kepada balita stunting," katanya.
Ia mengatakan percepatan penurunan stunting di Lombok Tengah tetap mendapatkan pengawasan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah, sehingga target penurunan stunting menjadi 14 persen di 2024 bisa tercapai.
"Kita di Lombok Tengah telah berada di bawah target nasional, yakni 13,34 persen," katanya.
Dalam program percepatan penurunan stunting diberikan telur, karena telur memiliki gizi yang cukup baik untuk menurunkan kasus stunting di Lombok Tengah.
"Telur memiliki gizi yang sangat baik untuk mendukung pertumbuhan anak," katanya.
Wakil Bupati Lombok Tengah berharap kepada TPPS untuk terus berkolaborasi dan berpacu dalam menurunkan angka stunting di Lombok Tengah.
"Angka stunting ini harus kita turunkan secara gotong royong," katanya.
Penurunan stunting tidak hanya menjadi tugas pemerintah daerah, namun pemerintah desa hingga kader posyandu diharapkan bisa mendukung percepatan penurunan stunting tersebut.
"Semoga penurunan stunting ini bisa tercapai sesuai dengan yang kita harapkan bersama dalam mewujudkan Indonesia emas 2045," katanya.