Semarang (ANTARA) - Pemerintah Kota Semarang meraih penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dalam implementasi reformasi birokrasi tematik terbaik.
"Alhamdulillah, hari ini saya mewakili masyarakat Kota Semarang mendapatkan penghargaan dari MenPAN RB terkait reformasi birokrasi tematik," kata Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, di Semarang, Rabu.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Ita, sapaan akrab Hevearita pada "RB XPerience dan Penyerahan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Zona Integritas Tahun 2023" di Nusa Dua, Bali.
Ita menjelaskan bahwa Kota Semarang dinilai terbaik pada semua tema dengan penilaian yang mencakup beberapa aspek, seperti masalah kemiskinan, stunting, investasi dan juga pengendalian inflasi.
Dengan penghargaan tersebut, kata dia, akan memberikan semangat bagi masyarakat dan juga jajaran Pemerintah Kota Semarang untuk bersama-sama meningkatkan kinerja agar ke depan semakin lebih baik.
"Ini kan harus dipertahankan, mengingat tematik ini menyangkut stunting, kemiskinan ekstrem, inflasi dan juga investasi. Tentunya indikator-indikator ini harus dijaga," katanya.
Menurut dia, Kota Semarang patut merasa bangga dan bersyukur karena yang mendapatkan penghargaan tersebut hanya 12 kota di seluruh Indonesia.
Reformasi birokrasi, kata Ita, merupakan bagian dari proses pembangunan yang berperan vital untuk mencapai tujuan bernegara dan menjadi faktor pendorong tercapainya tujuan-tujuan pembangunan nasional secara lebih cepat.
Reformasi birokrasi dapat dimaknai sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Sebagaimana diketahui, Kementerian PAN-RB sedang menyusun arah kebijakan reformasi birokrasi di masa depan yang arahnya akan difokuskan pada transformasi digital untuk mewujudkan birokrasi digital.
Baca juga: Bangka maksimalkan pendampingan koperasi
Baca juga: RSIA Bunda Denpasar berikan perluasan jangkauan fasilitas layanan kesehatan terpadu
Melalui penghargaan implementasi reformasi birokrasi tematik tersebut diharapkan dapat memotivasi instansi pemerintahan untuk melakukan terobosan RB yang efektif dan efisien.
Turut hadir dalam acara penyerahan penghargaan itu, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian, Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya, dan Ketua KPK Nawawi Pomolango.
"Alhamdulillah, hari ini saya mewakili masyarakat Kota Semarang mendapatkan penghargaan dari MenPAN RB terkait reformasi birokrasi tematik," kata Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, di Semarang, Rabu.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Ita, sapaan akrab Hevearita pada "RB XPerience dan Penyerahan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Zona Integritas Tahun 2023" di Nusa Dua, Bali.
Ita menjelaskan bahwa Kota Semarang dinilai terbaik pada semua tema dengan penilaian yang mencakup beberapa aspek, seperti masalah kemiskinan, stunting, investasi dan juga pengendalian inflasi.
Dengan penghargaan tersebut, kata dia, akan memberikan semangat bagi masyarakat dan juga jajaran Pemerintah Kota Semarang untuk bersama-sama meningkatkan kinerja agar ke depan semakin lebih baik.
"Ini kan harus dipertahankan, mengingat tematik ini menyangkut stunting, kemiskinan ekstrem, inflasi dan juga investasi. Tentunya indikator-indikator ini harus dijaga," katanya.
Menurut dia, Kota Semarang patut merasa bangga dan bersyukur karena yang mendapatkan penghargaan tersebut hanya 12 kota di seluruh Indonesia.
Reformasi birokrasi, kata Ita, merupakan bagian dari proses pembangunan yang berperan vital untuk mencapai tujuan bernegara dan menjadi faktor pendorong tercapainya tujuan-tujuan pembangunan nasional secara lebih cepat.
Reformasi birokrasi dapat dimaknai sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Sebagaimana diketahui, Kementerian PAN-RB sedang menyusun arah kebijakan reformasi birokrasi di masa depan yang arahnya akan difokuskan pada transformasi digital untuk mewujudkan birokrasi digital.
Baca juga: Bangka maksimalkan pendampingan koperasi
Baca juga: RSIA Bunda Denpasar berikan perluasan jangkauan fasilitas layanan kesehatan terpadu
Melalui penghargaan implementasi reformasi birokrasi tematik tersebut diharapkan dapat memotivasi instansi pemerintahan untuk melakukan terobosan RB yang efektif dan efisien.
Turut hadir dalam acara penyerahan penghargaan itu, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian, Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya, dan Ketua KPK Nawawi Pomolango.