Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menandatangani perjanjian kewajiban pelayanan publik (PSO) kereta api ringan (LRT) Jabodebek tahun 2023 senilai hampir Rp120 miliar.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal mengatakan pemerintah melalui Kemenhub terus berkomitmen mendorong pergeseran mobilitas masyarakat dari kendaraan pribadi menuju transportasi massal guna menekan angka kemacetan.
Hal itu disampaikan Risal pada acara penandatanganan kontrak subsidi penyelenggaraan LRT terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi tahun 2023 di Stasiun LRT Jabodebek Halim, Jakarta, Kamis.
Risal menuturkan sebagai salah satu upaya dalam mendorong terjadinya pergeseran tersebut, pemerintah telah memberikan beragam insentif untuk menarik minat masyarakat seperti pada LRT Jabodebek.
"Khusus untuk LRT Jabodebek saja, kami menganggarkan dana kewajiban pelayanan publik (public service pbligation/PSO) sebesar Rp119.793.951.000 (hampir Rp120 miliar) pada 2023,” ucap Risal.
Untuk diketahui, besaran PSO tersebut sesuai dengan kontrak subsidi yang ditandatangani Direktur Jenderal Perkeretaapian dan Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo pada Kamis ini.
"Penandatanganan kontrak subsidi untuk LRT Jabodebek ini merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah bagi masyarakat melalui layanan kereta api yang terjangkau," ujar Risal.
Sementara, Didiek menegaskan bahwa KAI juga berkomitmen melaksanakan penugasan PSO ini dengan sebaik-baiknya.
Baca juga: KPK panggil pengusaha M Suryo terkait perkara di DJKA
Baca juga: Kemenhub meraih penghargaan terbaik pertama layanan investasi
"Kami siap melaksanakan amanah yang diberikan Kementerian Perhubungan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perkeretaapian, sesuai kontrak untuk LRT Jabodebek," ucap Didiek.
Sejalan dengan semangat pelaksanaan PSO, Didiek memastikan KAI akan terus meningkatkan pelayanan sarana, fasilitas, dan pelayanan lainnya dengan berkoordinasi serta berkolaborasi bersama pihak-pihak terkait.
"KAI akan terus mendukung pemerintah dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dengan menghadirkan transportasi umum yang saling terintegrasi sehingga masyarakat dapat bertransportasi menggunakan angkutan massal dengan nyaman," kata Didiek.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal mengatakan pemerintah melalui Kemenhub terus berkomitmen mendorong pergeseran mobilitas masyarakat dari kendaraan pribadi menuju transportasi massal guna menekan angka kemacetan.
Hal itu disampaikan Risal pada acara penandatanganan kontrak subsidi penyelenggaraan LRT terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi tahun 2023 di Stasiun LRT Jabodebek Halim, Jakarta, Kamis.
Risal menuturkan sebagai salah satu upaya dalam mendorong terjadinya pergeseran tersebut, pemerintah telah memberikan beragam insentif untuk menarik minat masyarakat seperti pada LRT Jabodebek.
"Khusus untuk LRT Jabodebek saja, kami menganggarkan dana kewajiban pelayanan publik (public service pbligation/PSO) sebesar Rp119.793.951.000 (hampir Rp120 miliar) pada 2023,” ucap Risal.
Untuk diketahui, besaran PSO tersebut sesuai dengan kontrak subsidi yang ditandatangani Direktur Jenderal Perkeretaapian dan Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo pada Kamis ini.
"Penandatanganan kontrak subsidi untuk LRT Jabodebek ini merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah bagi masyarakat melalui layanan kereta api yang terjangkau," ujar Risal.
Sementara, Didiek menegaskan bahwa KAI juga berkomitmen melaksanakan penugasan PSO ini dengan sebaik-baiknya.
Baca juga: KPK panggil pengusaha M Suryo terkait perkara di DJKA
Baca juga: Kemenhub meraih penghargaan terbaik pertama layanan investasi
"Kami siap melaksanakan amanah yang diberikan Kementerian Perhubungan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perkeretaapian, sesuai kontrak untuk LRT Jabodebek," ucap Didiek.
Sejalan dengan semangat pelaksanaan PSO, Didiek memastikan KAI akan terus meningkatkan pelayanan sarana, fasilitas, dan pelayanan lainnya dengan berkoordinasi serta berkolaborasi bersama pihak-pihak terkait.
"KAI akan terus mendukung pemerintah dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dengan menghadirkan transportasi umum yang saling terintegrasi sehingga masyarakat dapat bertransportasi menggunakan angkutan massal dengan nyaman," kata Didiek.