Mataram (ANTARA) - Ada kekhawatiran dari sejumlah pihak bahwa Film "Dirty Vote" bisa mempengaruhi publik terhadap pelaksanaan Pemilu 2024. Hal itu menyusul Film Dirty Vote, yang dirilis pada Senin (11/2/2024) ini, suskes mencuri perhatian publik.
Film itu berkisah tentang dugaan kecurangan pemilu 2024, termasuk tuduhan kecurangan yang dilakukan Presiden Jokowi. Film yang disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono dan berdurasi 1 jam 57 ini, diperankan oleh tiga ahli hukum dan pakar tata negara, yaitu Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari.
Dalam Film Dirty Vote ini, Presiden Joko dituduh sebagai salah satu dalang rusaknya demokrasi di Indonesia dengan memanfaatkan lembaga-lembaga negara untuk melanggengkan kuasanya.
Selain itu, Presiden juga dianggap tidak netral karena telah terang-terangan mendukung Capres dan Cawapres Prabowo-Gibran tanpa menghiraukan kode etik kampanye yang telah diatur Undang-Undang dalam kapasitasnya sebagai Presiden.
Sejak awal hingga akhir tayangan Film Dirty Vote, isinya hampir secara keseluruhan membahas tentang isu yang menyudutkan Presiden Jokowi dan pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Gibran, sedikit sekali menyinggung pasangan calon yang lain.
Lalu apa motif dari film Dirty Vote ini?
Dandhy Dwi Laksono selaku produser film tersebut mengatakan dalam siaran tertulisnya, “Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres, tetapi hari ini saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara,” kata Dandhy.
Secara keseluruhan, film ini berisi asumsi tentang kecurangan yang belum terjadi dan terbukti kebenarannya, asumsi tersebut yang kemudian dibungkus dengan fakta-fakta di lapangan yang dikaitkan dengan kebijakan yang dikeluarkan Presiden Jokowi. Bagaimana mungkin ada justifikasi jika perkaranya belum terjadi? Di sinilah kejanggalan dari film Dirty Vote ini.
Namun, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi Film Dirty Vote tersebut, dan jangan sampai pemilu kali ini terganggu oleh tayangan Film Dirty Vote.
Menurutnya, hal-hal yang bisa menimbulkan konflik dan lain-lain, lebih baik dihindarkan, karena sekarang menjelang pemungutan suara. Jangan sampai masa pemungutan suara ini terganggu gara-gara hal tersebut.
Hal itu juga direspons Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari. Atas tuduhan kecurangan pelaksanaan Pemilu 2024 itu, Hasyim dengan meminta pihak terkait untuk melihat kerja-kerja profesional yang dilakukan komisinya.
Baginya yang terpenting adalah KPU bekerja sungguh-sungguh, bekerja berdasarkan aturan, profesional, menjaga integritas dan juga menjaga netralitas.
Dinamika Politik
Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menilai bahwa film Dirty Vote" adalah bagian dari dinamika politik yang ada di Indonesia. Wapres menilai bahwa adanya suara-suara atau keinginan tentang Pemilu 2024, termasuk melalui film dokumenter itu harus direspons dengan baik.
Terpenting adalah Pemilu dapat berjalan dengan baik, serta kekhawatiran seperti perpecahan di tengah masyarakat tidak terjadi. Wapres meminta agar adanya pemilu jangan sampai memunculkan permusuhan, justru harus menambah kebaikan dan memperbaiki keadaan.
Jangan sampai pemilu justru menimbulkan masalah yang membawa kemunduran kita karena ada permusuhan.
Wapres juga meminta seluruh pihak dan lembaga terkait, termasuk KPU dan Bawaslu untuk menjaga agar pemilu berjalan dengan baik, jujur dan adil.
Film itu berkisah tentang dugaan kecurangan pemilu 2024, termasuk tuduhan kecurangan yang dilakukan Presiden Jokowi. Film yang disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono dan berdurasi 1 jam 57 ini, diperankan oleh tiga ahli hukum dan pakar tata negara, yaitu Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari.
Dalam Film Dirty Vote ini, Presiden Joko dituduh sebagai salah satu dalang rusaknya demokrasi di Indonesia dengan memanfaatkan lembaga-lembaga negara untuk melanggengkan kuasanya.
Selain itu, Presiden juga dianggap tidak netral karena telah terang-terangan mendukung Capres dan Cawapres Prabowo-Gibran tanpa menghiraukan kode etik kampanye yang telah diatur Undang-Undang dalam kapasitasnya sebagai Presiden.
Sejak awal hingga akhir tayangan Film Dirty Vote, isinya hampir secara keseluruhan membahas tentang isu yang menyudutkan Presiden Jokowi dan pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Gibran, sedikit sekali menyinggung pasangan calon yang lain.
Lalu apa motif dari film Dirty Vote ini?
Dandhy Dwi Laksono selaku produser film tersebut mengatakan dalam siaran tertulisnya, “Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres, tetapi hari ini saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara,” kata Dandhy.
Secara keseluruhan, film ini berisi asumsi tentang kecurangan yang belum terjadi dan terbukti kebenarannya, asumsi tersebut yang kemudian dibungkus dengan fakta-fakta di lapangan yang dikaitkan dengan kebijakan yang dikeluarkan Presiden Jokowi. Bagaimana mungkin ada justifikasi jika perkaranya belum terjadi? Di sinilah kejanggalan dari film Dirty Vote ini.
Namun, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi Film Dirty Vote tersebut, dan jangan sampai pemilu kali ini terganggu oleh tayangan Film Dirty Vote.
Menurutnya, hal-hal yang bisa menimbulkan konflik dan lain-lain, lebih baik dihindarkan, karena sekarang menjelang pemungutan suara. Jangan sampai masa pemungutan suara ini terganggu gara-gara hal tersebut.
Hal itu juga direspons Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari. Atas tuduhan kecurangan pelaksanaan Pemilu 2024 itu, Hasyim dengan meminta pihak terkait untuk melihat kerja-kerja profesional yang dilakukan komisinya.
Baginya yang terpenting adalah KPU bekerja sungguh-sungguh, bekerja berdasarkan aturan, profesional, menjaga integritas dan juga menjaga netralitas.
Dinamika Politik
Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menilai bahwa film Dirty Vote" adalah bagian dari dinamika politik yang ada di Indonesia. Wapres menilai bahwa adanya suara-suara atau keinginan tentang Pemilu 2024, termasuk melalui film dokumenter itu harus direspons dengan baik.
Terpenting adalah Pemilu dapat berjalan dengan baik, serta kekhawatiran seperti perpecahan di tengah masyarakat tidak terjadi. Wapres meminta agar adanya pemilu jangan sampai memunculkan permusuhan, justru harus menambah kebaikan dan memperbaiki keadaan.
Jangan sampai pemilu justru menimbulkan masalah yang membawa kemunduran kita karena ada permusuhan.
Wapres juga meminta seluruh pihak dan lembaga terkait, termasuk KPU dan Bawaslu untuk menjaga agar pemilu berjalan dengan baik, jujur dan adil.