Bawaslu dalami dugaan fitnah di film "Dirty Vote"

Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pendalaman terhadap film dokumenter "Dirty Vote" usai Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menyebut terdapat fitnah dalam film tersebut.

"Berkenaan soal dugaan fitnah dan lain sebagainya, nanti kami dalami lagi," kata Lolly di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Senin.

Sementara itu, Lolly mengatakan bahwa film dokumenter "Dirty Vote" termasuk suatu hal yang viral karena mampu mencapai jutaan penonton dalam kurun waktu yang singkat.

"Ternyata kan saya lihat tadi viewer (penonton) yang nonton film ini luar biasa tinggi, ya. Dalam satu hari, dia (film "Dirty Vote") sudah mampu mencapai 3,5 juta (penonton) tadi yang saya lihat, ya. Jadi ini sesuatu yang viral," ujarnya.

Oleh sebab itu, dia mengatakan suatu hal yang viral perlu mendapatkan respons oleh pihaknya sehingga akan mendiskusikan dugaan fitnah yang dikemukakan oleh TKN Prabowo-Gibran.

"Sesuatu yang viral itu perlu mendapat respons supaya tidak menimbulkan kegaduhan, dan membuat terang sebuah peristiwa. Jadi berdasarkan situasi ini nanti tentu kami akan melakukan pendalaman. Kami akan diskusikan di level pimpinan," tuturnya.

Sebelumnya, TKN Prabowo-Gibran mencurigai film dokumenter “Dirty Vote” yang diluncurkan dalam platform YouTube, Minggu (11/2), bertujuan menurunkan muruah Pemilu 2024.

Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran Habiburokhman saat jumpa pers di Jakarta, Minggu (11/2), selang beberapa jam setelah film itu tayang, pun meminta masyarakat jangan terpancing narasi-narasi dalam film tersebut, karena dia meyakini sebagian besar isinya sebatas asumsi.

“Sebagian besar yang disampaikan film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif, dan sangat tidak ilmiah. Saya mempertanyakan kapasitas tokoh-tokoh yang ada di film tersebut dan saya kok merasa sepertinya ada tendensi, keinginan untuk mendegradasi pemilu ini dengan narasi yang sangat tidak berdasar,” kata Habiburokhman saat membacakan sikap TKN atas tayangan dokumenter “Dirty Vote”.

Film dokumenter "Dirty Vote" disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono. Dalam siaran tertulisnya, Dandhy menyampaikan film itu bentuk edukasi untuk masyarakat yang pada 14 Februari 2024 akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024.

Baca juga: Bawaslu terima kritik dari film dokumenter "Dirty Vote"
Baca juga: Film "Dirty Vote" dan pengaruhnya terhadap Pemilu 2024

“Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres, tetapi hari ini saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara,” kata Dandhy.

Dia menjelaskan film itu digarap dalam waktu sekitar 2 minggu, yang mencakup proses riset, produksi, penyuntingan, sampai rilis. Pembuatannya, dia menambahkan, melibatkan 20 lembaga, antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Perludem, Indonesia Corruption Watch, JATAM, Lokataru, LBH Pers, WALHI, Yayasan Kurawal, dan YLBHI.

Dalam waktu kurang lebih 5 jam setelah siar di YouTube, film itu saat ini telah dilihat 355.831 orang dan dan disukai oleh 51.294 pengguna YouTube. Sementara hingga Senin pukul 23.15 WIB, film tersebut telah disaksikan sekitar 6,2 juta penonton.