Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memutuskan mengeluarkan stok beras cadangan guna menekan harga beras di pasaran menjelang Ramadhan 1445 Hijriah.
"Langkah kongkret kita bagaimana stok beras cadangan kita keluarkan melalui operasi-operasi pasar dan gerakan pasar murah," kata Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, Fathul Gani di Mataram, Selasa.
Selain mengeluarkan beras cadangan, pemerintah provinsi (Pemprov), kata Gani, juga sudah melakukan pembatasan pengiriman gabah kering giling keluar daerah.
"Sudah ada peraturan gubernur untuk itu. Tinggal kita optimalkan dengan melakukan pengawasan di lapangan. Utamanya di pelabuhan-pelabuhan kita," ujarnya.
Menurut Gani, saat ini stok cadangan beras yang dimiliki provinsi dan kabupaten/kota mencapai 53 ton. Jumlah itu sudah cukup untuk mengantisipasi persediaan selama puasa hingga Lebaran.
"Untuk ketersediaan beras kita sampai Lebaran masih aman," tegas mantan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB ini.
Baca juga: Tekan harga beras, Gubernur NTB instruksikan gelar operasi pasar
Ia menambahkan hingga saat ini Pemprov NTB belum memutuskan masuknya beras impor. Namun, persoalan masuknya beras impor ini bisa saja dilakukan ketika stok dalam daerah kurang.
"Belum ada opsi ambil beras impor, tetapi itu bisa terjadi," ujarnya.
Disinggung terkait adanya kekhawatiran masyarakat beras langka di pasaran, sehingga harus membeli beras dalam jumlah banyak sebagai stok. Gani meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Sebab, pemerintah akan melakukan berbagai upaya guna menekan harga beras menjadi stabil.
"Jangan panic buying, karena persediaan beras kita aman. Simpan beras boleh dan gunakan saja beras yang ada dulu. Kalau sudah habis baru beli lagi," katanya.
Sebelumnya Penjabat Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi sudah menginstruksikan digelar-nya operasi pasar murah secara masif guna menyikapi menekan harga beras yang tinggi di pasaran.
"Kami sudah meminta untuk melaksanakan pasar murah atau operasi pasar secara masif di setiap kabupaten dan kota, agar memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat membeli beras," ujarnya.
Baca juga: Ratusan warga Mataram serbu beras murah SPHP
Ia menjelaskan penyebab naiknya harga beras di pasaran dipengaruhi faktor kondisi alam dan adanya permintaan yang meningkat saat menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Oleh karenanya Pemprov mengambil langkah untuk operasi pasar murah yang dilaksanakan di tengah masyarakat langsung. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan harga beras sesuai harga Stabilisasi Pasokan Harga Pasar (SPHP)," katanya.
Selain itu, ia juga telah meminta semua organisasi perangkat daerah (OPD) serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk menangani lonjakan harga beras yang signifikan dalam beberapa pekan terakhir di NTB.
Harga beras di NTB kini melambung tinggi. Misalnya beras medium di pasar dijual dengan harga antara Rp14.500 hingga Rp16.000 per kilogram, sementara beras premium antara Rp15.000 hingga Rp19.000 lebih per kilogram.
Baca juga: Jelang Ramadhan, Pemkab Lombok Tengah siapkan operasi pasar tekan kenaikan harga beras
"Langkah kongkret kita bagaimana stok beras cadangan kita keluarkan melalui operasi-operasi pasar dan gerakan pasar murah," kata Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, Fathul Gani di Mataram, Selasa.
Selain mengeluarkan beras cadangan, pemerintah provinsi (Pemprov), kata Gani, juga sudah melakukan pembatasan pengiriman gabah kering giling keluar daerah.
"Sudah ada peraturan gubernur untuk itu. Tinggal kita optimalkan dengan melakukan pengawasan di lapangan. Utamanya di pelabuhan-pelabuhan kita," ujarnya.
Menurut Gani, saat ini stok cadangan beras yang dimiliki provinsi dan kabupaten/kota mencapai 53 ton. Jumlah itu sudah cukup untuk mengantisipasi persediaan selama puasa hingga Lebaran.
"Untuk ketersediaan beras kita sampai Lebaran masih aman," tegas mantan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB ini.
Baca juga: Tekan harga beras, Gubernur NTB instruksikan gelar operasi pasar
Ia menambahkan hingga saat ini Pemprov NTB belum memutuskan masuknya beras impor. Namun, persoalan masuknya beras impor ini bisa saja dilakukan ketika stok dalam daerah kurang.
"Belum ada opsi ambil beras impor, tetapi itu bisa terjadi," ujarnya.
Disinggung terkait adanya kekhawatiran masyarakat beras langka di pasaran, sehingga harus membeli beras dalam jumlah banyak sebagai stok. Gani meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Sebab, pemerintah akan melakukan berbagai upaya guna menekan harga beras menjadi stabil.
"Jangan panic buying, karena persediaan beras kita aman. Simpan beras boleh dan gunakan saja beras yang ada dulu. Kalau sudah habis baru beli lagi," katanya.
Sebelumnya Penjabat Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi sudah menginstruksikan digelar-nya operasi pasar murah secara masif guna menyikapi menekan harga beras yang tinggi di pasaran.
"Kami sudah meminta untuk melaksanakan pasar murah atau operasi pasar secara masif di setiap kabupaten dan kota, agar memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat membeli beras," ujarnya.
Baca juga: Ratusan warga Mataram serbu beras murah SPHP
Ia menjelaskan penyebab naiknya harga beras di pasaran dipengaruhi faktor kondisi alam dan adanya permintaan yang meningkat saat menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Oleh karenanya Pemprov mengambil langkah untuk operasi pasar murah yang dilaksanakan di tengah masyarakat langsung. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan harga beras sesuai harga Stabilisasi Pasokan Harga Pasar (SPHP)," katanya.
Selain itu, ia juga telah meminta semua organisasi perangkat daerah (OPD) serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk menangani lonjakan harga beras yang signifikan dalam beberapa pekan terakhir di NTB.
Harga beras di NTB kini melambung tinggi. Misalnya beras medium di pasar dijual dengan harga antara Rp14.500 hingga Rp16.000 per kilogram, sementara beras premium antara Rp15.000 hingga Rp19.000 lebih per kilogram.
Baca juga: Jelang Ramadhan, Pemkab Lombok Tengah siapkan operasi pasar tekan kenaikan harga beras