Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat akan menggunakan Dana Belanja Tak Terduga (BTT) guna mengatasi inflasi di wilayah itu.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima, Mukhtar mengatakan urgensi penanganan inflasi sebagai tantangan bersama bagi pemerintah dan masyarakat.
"Inflasi yang terjadi belakangan ini memerlukan respon yang cepat dan tepat dari pemerintah dan semua pihak terkait. Dana BTT menjadi salah satu instrumen yang kita punya untuk merespon situasi ini dengan lebih efektif," kata Mukhtar saat memimpin rapat koordinasi (rakor) membahas rencana penggunaan dana BTT untuk penanganan inflasi melalui siaran pers diterima di Mataram, Rabu.
Ia menjelaskan rakor tersebut bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah konkret dalam memanfaatkan dana BTT guna meredam dampak inflasi yang terjadi di Kota Bima.
"Kami sedang mengidentifikasi sektor-sektor yang paling terdampak oleh inflasi dan menentukan langkah-langkah strategis dalam menggunakan dana BTT untuk meredam dampaknya," terangnya.
Mukhtar menegaskan penggunaan dana BTT wajib dan akan diarahkan pada sektor-sektor yang secara langsung mempengaruhi stabilitas harga dan kehidupan ekonomi masyarakat
"Ketersediaan anggaran dan masyarakat sebagai sasaran kita, wajib menggunakan dana BTT. Jadi uang itu ada sesuai dengan kebutuhan, berapapun yang kita keluarkan itu adalah intervensi BTT termasuk untuk subsidi beras," ujarnya.
Oleh karena itu, lanjut dia, dibutuhkan kerjasama dan sinergi serta fokus antara berbagai pihak, untuk menyukseskan upaya-upaya meredam inflasi tersebut.
Sebab, dengan semangat kolaboratif, diharapkan mampu menghasilkan rencana strategis yang dapat meminimalkan dampak inflasi bagi kesejahteraan masyarakat Kota Bima.
"Dalam upaya meredam inflasi ini, kerjasama dan sinergi kita semua dibutuhkan, saya minta pada triwulan ke 2, kita bantu subsidi setiap kilogram beras untuk diturunkan, sehingga harganya bisa normal dan terjangkau oleh masyarakat," katanya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima, Mukhtar mengatakan urgensi penanganan inflasi sebagai tantangan bersama bagi pemerintah dan masyarakat.
"Inflasi yang terjadi belakangan ini memerlukan respon yang cepat dan tepat dari pemerintah dan semua pihak terkait. Dana BTT menjadi salah satu instrumen yang kita punya untuk merespon situasi ini dengan lebih efektif," kata Mukhtar saat memimpin rapat koordinasi (rakor) membahas rencana penggunaan dana BTT untuk penanganan inflasi melalui siaran pers diterima di Mataram, Rabu.
Ia menjelaskan rakor tersebut bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah konkret dalam memanfaatkan dana BTT guna meredam dampak inflasi yang terjadi di Kota Bima.
"Kami sedang mengidentifikasi sektor-sektor yang paling terdampak oleh inflasi dan menentukan langkah-langkah strategis dalam menggunakan dana BTT untuk meredam dampaknya," terangnya.
Mukhtar menegaskan penggunaan dana BTT wajib dan akan diarahkan pada sektor-sektor yang secara langsung mempengaruhi stabilitas harga dan kehidupan ekonomi masyarakat
"Ketersediaan anggaran dan masyarakat sebagai sasaran kita, wajib menggunakan dana BTT. Jadi uang itu ada sesuai dengan kebutuhan, berapapun yang kita keluarkan itu adalah intervensi BTT termasuk untuk subsidi beras," ujarnya.
Oleh karena itu, lanjut dia, dibutuhkan kerjasama dan sinergi serta fokus antara berbagai pihak, untuk menyukseskan upaya-upaya meredam inflasi tersebut.
Sebab, dengan semangat kolaboratif, diharapkan mampu menghasilkan rencana strategis yang dapat meminimalkan dampak inflasi bagi kesejahteraan masyarakat Kota Bima.
"Dalam upaya meredam inflasi ini, kerjasama dan sinergi kita semua dibutuhkan, saya minta pada triwulan ke 2, kita bantu subsidi setiap kilogram beras untuk diturunkan, sehingga harganya bisa normal dan terjangkau oleh masyarakat," katanya.