Jakarta (ANTARA) - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar sosialisasi percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemendagri berlangsung di Aula BSKDN, Kemendagri, Jakarta, Kamis (7/3).
Dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat, sosialisasi tersebut menjadi bagian dari upaya BSKDN untuk memberikan pemahaman yang tepat terkait regulasi, prosedur kerja, hingga program-program yang dilaksanakan untuk mendukung percepatan reformasi birokrasi.
Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Pusat Strategi Kebijakan (Pustrajakan) Politik, Hukum dan Pemerintahan Dalam Negeri (Polhupemdagri) Gatot Tri Laksono mengatakan bahwa BSKDN pada tahun 2023 telah menyampaikan 11 usulan rencana aksi reformasi birokrasi Kemendagri, yang meliputi delapan rencana aksi tematik dan tiga rencana aksi general.
Sementara itu, kata dia, terkait dengan pembangunan zona integritas di lingkungan BSKDN telah ditetapkan dua unit eselon II sebagai unit kerja, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 000.9.5-446 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Kemendagri tahun 2024.
Unit yang ditetapkan meliputi Pusat Strategi Kebijakan Politik, Hukum dan Pemerintahan Dalam Negeri, serta Pusat Strategi Kebijakan Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri.
Kepala Subbidang Pemantauan Program Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Hatni mengimbau agar seluruh kementerian dan lembaga (K/L) dapat menyusun rencana aksi yang relevan dengan indikator yang ingin dicapai.
Mengingat, lanjut dia, masih banyak K/L yang menyusun rencana aksi sekadar formalitas semata sehingga kurang berdampak.
"Tindak lanjutnya, jadi diharapkan setiap K/L itu melakukan koordinasi secara intens dengan K/L Meso yang akan melakukan penilaian terhadap indikator tersebut," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Biro dan Tata Laksana Kemendagri Evan Nur Setya Hadi mengungkapkan bahwa nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kemendagri Tahun 2023 berada pada angka 84.19, dengan rincian 76.63 reformasi birokrasi general dan 7.56 reformasi birokrasi tematik.
Baca juga: Juni 2024, Masyarakat bisa mengakses seluruh layanan publik lewat KTP digital
Baca juga: Kiat jitu menuju nol kematian petugas penyelenggara pemilu
Menurut Evan, nilai tersebut terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Ia menilai kenaikan pada tahun 2023 bahkan cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya, di mana nilai Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2021 mencapai 78.53, adapun tahun 2022 berjumlah 79.17.
"Kenaikan ini memang cukup signifikan di saat kita lihat perkembangannya atau progresnya. Alhamdulilah ini tentunya bukan saja perjuangan Biro Organisasi Tata Laksana semata tetapi adalah seluruh perjuangan ikhtiar semua teman-teman di 12 Komponen yang ada di Kemendagri," kata dia.
Dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat, sosialisasi tersebut menjadi bagian dari upaya BSKDN untuk memberikan pemahaman yang tepat terkait regulasi, prosedur kerja, hingga program-program yang dilaksanakan untuk mendukung percepatan reformasi birokrasi.
Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Pusat Strategi Kebijakan (Pustrajakan) Politik, Hukum dan Pemerintahan Dalam Negeri (Polhupemdagri) Gatot Tri Laksono mengatakan bahwa BSKDN pada tahun 2023 telah menyampaikan 11 usulan rencana aksi reformasi birokrasi Kemendagri, yang meliputi delapan rencana aksi tematik dan tiga rencana aksi general.
Sementara itu, kata dia, terkait dengan pembangunan zona integritas di lingkungan BSKDN telah ditetapkan dua unit eselon II sebagai unit kerja, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 000.9.5-446 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Kemendagri tahun 2024.
Unit yang ditetapkan meliputi Pusat Strategi Kebijakan Politik, Hukum dan Pemerintahan Dalam Negeri, serta Pusat Strategi Kebijakan Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri.
Kepala Subbidang Pemantauan Program Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Hatni mengimbau agar seluruh kementerian dan lembaga (K/L) dapat menyusun rencana aksi yang relevan dengan indikator yang ingin dicapai.
Mengingat, lanjut dia, masih banyak K/L yang menyusun rencana aksi sekadar formalitas semata sehingga kurang berdampak.
"Tindak lanjutnya, jadi diharapkan setiap K/L itu melakukan koordinasi secara intens dengan K/L Meso yang akan melakukan penilaian terhadap indikator tersebut," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Biro dan Tata Laksana Kemendagri Evan Nur Setya Hadi mengungkapkan bahwa nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kemendagri Tahun 2023 berada pada angka 84.19, dengan rincian 76.63 reformasi birokrasi general dan 7.56 reformasi birokrasi tematik.
Baca juga: Juni 2024, Masyarakat bisa mengakses seluruh layanan publik lewat KTP digital
Baca juga: Kiat jitu menuju nol kematian petugas penyelenggara pemilu
Menurut Evan, nilai tersebut terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Ia menilai kenaikan pada tahun 2023 bahkan cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya, di mana nilai Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2021 mencapai 78.53, adapun tahun 2022 berjumlah 79.17.
"Kenaikan ini memang cukup signifikan di saat kita lihat perkembangannya atau progresnya. Alhamdulilah ini tentunya bukan saja perjuangan Biro Organisasi Tata Laksana semata tetapi adalah seluruh perjuangan ikhtiar semua teman-teman di 12 Komponen yang ada di Kemendagri," kata dia.