Sumbawa Besar (Antara NTB) - Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar mengatakan rencana membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Nusa Tenggara Barat perlu pendalaman.
"Strateginya seperti apa, perlu pendalaman juga seperti apa kebutuhan kita," kata Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM) Arcandra Tahar, ketika meninjau lokasi proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Sumbawa, di Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa, Minggu (24/9).
Wamen mengaku baru pertama kali ke NTB enggan membahas lebih jauh rencana pembangunan PLTN yang menjadi keinginan dari Anggota Komisi VII DPR RI daerah pemilihan NTB Dr Kurtubi.
Namun ia menegaskan bahwa pemanfaatan tenaga nuklir untuk menghasilkan energi listrik belum masuk dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN).
"Jadi masih perlu pendalaman seperti apa kebutuhan kita dan energi energi mix seperti apa serta apakah tercapai 23 persen pada 2025 untuk energi terbarukan," ujarnya.
Sementara itu, Bupati Sumbawa H M Husni Djibril menegaskan setuju adanya pembangunan PLTN jika itu memang menjadi kebijakan pemerintah pusat. Sebab, pemerintah pusat tidak mungkin mencelakai rakyat di daerah.
"Apa yang menjadi jawaban menteri kami dukung. Pokoknya apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat wajib kita dukung," katanya.
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi NTB H Muhammad Husni, mengatakan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) sudah melakukan pra studi kelayakan tentang pembangunan PLTN di NTB.
Legislator asal NTB menginginkan pembangunan dua unit PLTN yang berlokasi di daratan Pulau Lombok, dan di pulau kecil di Pulau Sumbawa.
"PLTN di Pulau Lombok, untuk mendukung rencana pembangunan Global Hub Kayangan. Kalau di Pulau Sumbawa, untuk kebutuhan listrik pabrik pengolahan konsentrat hasil tambah," katanya.
BATAN, kata dia, telah melakukan ekspos di gedung kantor Gubernur NTB beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan tersebut disampaikan berbagai data geologi dan kecocokan lokasi daratan dan pulau kecil.
"Namun rencana pembangunan PLTN tersebut akan dilanjutkan apabila semua pihak memberikan dukungan. Termasuk bagaimana hasil studi kelayakan," ujarnya. (*)
"Strateginya seperti apa, perlu pendalaman juga seperti apa kebutuhan kita," kata Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM) Arcandra Tahar, ketika meninjau lokasi proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Sumbawa, di Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa, Minggu (24/9).
Wamen mengaku baru pertama kali ke NTB enggan membahas lebih jauh rencana pembangunan PLTN yang menjadi keinginan dari Anggota Komisi VII DPR RI daerah pemilihan NTB Dr Kurtubi.
Namun ia menegaskan bahwa pemanfaatan tenaga nuklir untuk menghasilkan energi listrik belum masuk dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN).
"Jadi masih perlu pendalaman seperti apa kebutuhan kita dan energi energi mix seperti apa serta apakah tercapai 23 persen pada 2025 untuk energi terbarukan," ujarnya.
Sementara itu, Bupati Sumbawa H M Husni Djibril menegaskan setuju adanya pembangunan PLTN jika itu memang menjadi kebijakan pemerintah pusat. Sebab, pemerintah pusat tidak mungkin mencelakai rakyat di daerah.
"Apa yang menjadi jawaban menteri kami dukung. Pokoknya apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat wajib kita dukung," katanya.
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi NTB H Muhammad Husni, mengatakan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) sudah melakukan pra studi kelayakan tentang pembangunan PLTN di NTB.
Legislator asal NTB menginginkan pembangunan dua unit PLTN yang berlokasi di daratan Pulau Lombok, dan di pulau kecil di Pulau Sumbawa.
"PLTN di Pulau Lombok, untuk mendukung rencana pembangunan Global Hub Kayangan. Kalau di Pulau Sumbawa, untuk kebutuhan listrik pabrik pengolahan konsentrat hasil tambah," katanya.
BATAN, kata dia, telah melakukan ekspos di gedung kantor Gubernur NTB beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan tersebut disampaikan berbagai data geologi dan kecocokan lokasi daratan dan pulau kecil.
"Namun rencana pembangunan PLTN tersebut akan dilanjutkan apabila semua pihak memberikan dukungan. Termasuk bagaimana hasil studi kelayakan," ujarnya. (*)