Jakarta (ANTARA) - Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Nyoman Adhi Suryadnyana menilai Kepolisian Republik Indonesia (Polri) perlu memiliki kemampuan yang baik dalam perencanaan anggaran.
Sejumlah kemampuan tersebut antara lain pengetahuan di bidang keuangan serta pengalaman empiris manajemen operasi dan kegiatan Polri.
"Kuasa pengguna anggaran (KPA) sebagai pejabat berwenang dan berfungsi untuk melakukan pengelolaan anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka KPA di lingkungan Polri harus dapat memastikan bahwa anggaran yang dimiliki dapat digunakan secara optimal, fleksibel, dapat mencukupi seluruh kebutuhan pelaksanaan tugasnya dalam satu tahun, namun tetap harus tetap akuntabel," katanya saat memberikan ceramah umum di Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri di Gedung Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian di Jakarta, sebagaimana dalam keterangan resmi, Kamis.
Menurut dia, Polri berbeda dengan lembaga atau kementerian lainnya karena memiliki aktivitas yang cenderung bersifat teratur dan statis, sehingga dapat direncanakan atau diprediksi. Pelaksanaan tugas Polri cenderung bersifat dinamis, tergantung pada situasi dan kondisi keamanan, serta ketertiban masyarakat yang dihadapi.
Baca juga: Sistem pengendalian internal Kemenkumham Jatim membaik
Baca juga: BPK RI pantau dampak Pembangunan di Mandalika NTB
Dengan adanya berbagai tugas pokok, fungsi, serta kewenangan yang dimiliki, lanjut I Nyoman, Polri juga berfungsi sebagai KPA dan kuasa pengguna barang. Karena itu, satuan kerja di lingkungan Polri diharuskan untuk dapat membuat perencanaan anggaran yang baik, agar dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga tersebut setiap tahun.
"Di akhir periode laporan keuangan, Polri diwajibkan untuk menyampaikan pertanggungjawaban keuangan dan aset yang digunakan dan dikelola untuk disampaikan kepada para pemangku kepentingan," ungkap Anggota I BPK dalam ceramah yang bertajuk "Akuntabilitas Pengelolaan dan Pemeriksaan Keuangan Negara dalam Mendukung Polri Prediktif, Responsibilitas, Transparansi dan Berkeadilan (PRESISI) serta Melayani untuk Indonesia Maju”.