Mataram (ANTARA) - Tingkat kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) pada awal masuk kerja setelah libur Lebaran 2024 mencapai 98 persen.
"Secara umum yang kami pantau ada 98 persen tingkat kehadiran ASN. Tapi kalau angka pasti berapa, kami masih rekap," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB Muhammad Nasir di Pendopo Wali Kota Mataram, Selasa.
Ia mengakui meski tingkat kehadiran ASN mencapai 98 persen, namun pihaknya tidak menampik masih ada beberapa ASN yang belum bisa masuk kerja karena masih berada di luar daerah.
"Yang masih di luar daerah ada 2-3 persen, tapi mereka sudah konfirmasi. Alasan karena belum dapat tiket penyeberangan kapal dari Banyuwangi ke Lembar," ucapnya.
Disinggung apakah tingginya kepatuhan ASN masuk kerja akibat ada ancaman pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar lima persen, Nasir menegaskan tidak ada kaitan dengan hal tersebut, namun lebih kepada soal kesadaran para ASN.
"Tidak ada karena ancaman potongan, mereka karena kesadaran sendiri masuk kerja," ujarnya.
Ia menegaskan menyatakan tidak ada tambahan libur bagi ASN pasca-Lebaran ini, kecuali cuti. "Yang bermasalah ini bagi yang sengaja tidak masuk kerja," ucap Nasir.
Sementara penilaian terhadap kinerja yang kaitan dengan tugas-tugas Work From Home (WFH) bagi ASN yang masih berada di luar daerah diserahkan sepenuhnya kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), namun disesuaikan juga dengan kondisi.
Baca juga: Menko PMK minta ASN undur kepulangan
Baca juga: ASN dapat bekerja dari rumah selama dua hari pasca cuti Lebaran
"Kalau WFH, kepala OPD yang memberikan penugasan. Tapi kalau supir, kan tidak bisa kita nilai, misalnya lagi di atas kapal, kan tidak jalan mobil. Tetapi kalau untuk tenaga teknis misalnya pasti bisa penilaian itu," katanya.
"Secara umum yang kami pantau ada 98 persen tingkat kehadiran ASN. Tapi kalau angka pasti berapa, kami masih rekap," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB Muhammad Nasir di Pendopo Wali Kota Mataram, Selasa.
Ia mengakui meski tingkat kehadiran ASN mencapai 98 persen, namun pihaknya tidak menampik masih ada beberapa ASN yang belum bisa masuk kerja karena masih berada di luar daerah.
"Yang masih di luar daerah ada 2-3 persen, tapi mereka sudah konfirmasi. Alasan karena belum dapat tiket penyeberangan kapal dari Banyuwangi ke Lembar," ucapnya.
Disinggung apakah tingginya kepatuhan ASN masuk kerja akibat ada ancaman pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar lima persen, Nasir menegaskan tidak ada kaitan dengan hal tersebut, namun lebih kepada soal kesadaran para ASN.
"Tidak ada karena ancaman potongan, mereka karena kesadaran sendiri masuk kerja," ujarnya.
Ia menegaskan menyatakan tidak ada tambahan libur bagi ASN pasca-Lebaran ini, kecuali cuti. "Yang bermasalah ini bagi yang sengaja tidak masuk kerja," ucap Nasir.
Sementara penilaian terhadap kinerja yang kaitan dengan tugas-tugas Work From Home (WFH) bagi ASN yang masih berada di luar daerah diserahkan sepenuhnya kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), namun disesuaikan juga dengan kondisi.
Baca juga: Menko PMK minta ASN undur kepulangan
Baca juga: ASN dapat bekerja dari rumah selama dua hari pasca cuti Lebaran
"Kalau WFH, kepala OPD yang memberikan penugasan. Tapi kalau supir, kan tidak bisa kita nilai, misalnya lagi di atas kapal, kan tidak jalan mobil. Tetapi kalau untuk tenaga teknis misalnya pasti bisa penilaian itu," katanya.