Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan pemerintah pusat melalui Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Maritim) RI memberikan subsidi untuk penerbangan menuju Lombok di 2024.
"Hal ini untuk membantu masyarakat yang ingin menikmati liburan ke Lombok. Karena selama ini banyak mengeluhkan mahalnya harga tiket," kata Kepala Dinas Pariwisata NTB Jamaludin di Praya, Rabu.
Ia mengatakan subsidi penerbangan ini diberlakukan selama empat bulan mulai dari Mei hingga Agustus 2024, tidak sampai akhir tahun. Sehingga dengan adanya subsidi ini diharapkan target kunjungan wisatawan yang 2,5 juta per tahun ini bisa terealisasi.
"Untuk tahun ini berbagai event baik lokal maupun Internasional akan berlangsung maka dengan adanya subsidi penerbangan ini membuat para wisatawan akan semakin ramai datang ke Lombok," katanya.
Dengan adanya subsidi ini akan sangat membantu masyarakat yang ingin menikmati wisata yang ada di Provinsi NTB terutama di Lombok.
“Subsidi penerbangan berakhir sebelum MotoGP pada September 2024," kata Jamaludin.
Ia mengatakan penerbangan yang nantinya ada kekosongan kursi menuju ke Lombok ini yang diberikan subsidi dan subsidi ini diberlakukan baik untuk rute domestik maupun Internasional. Subsidi penerbangan ini tidak hanya diberikan untuk Lombok tapi berbagai daerah lainnya yang masuk Daerah Super Prioritas (DSP) seperti pelabuhan Bajo, Mandalika, Danau Toba, Kupang sama Borobudur.
Baca juga: Penerbangan umrah tak lewati negara konflik
Baca juga: Vietnam Airlines menyesuaikan rute penerbangan melalui Timur Tengah
"Hanya saja yang menjadi prioritas yakni Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan Labuan Bajo," katanya.
Lebih jauh disampaikan bahwa biasanya jika ada subsidi penerbangan maka para maskapai akan membuka tambahan rute penerbangan. Karena selama ini yang menjadi kekhawatiran adalah jangan sampai ketika rute penerbangan sudah dibuka dan penumpang sedikit maka yang akan rugi adalah maskapai penerbangan.
“Selama ini yang mensubsidi penerbangan adalah Pemda maupun Pemprov. Hanya saja karena melihat kondisi keuangan kita, baik APBD Provinsi maupun Kabupaten tidak bagus, kita belum mampu melakukan subsidi," katanya.