Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi membahas upaya transformasi digital di Indonesia dalam pertemuan dengan Tony Blair selaku pendiri organisasi nirlaba Tony Blair Institute.
Seusai melakukan pertemuan dengan Tony Blair di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika RI di Jakarta Pusat, Jumat, Budi mengatakan bahwa Tony Blair Institute menegaskan komitmen untuk mendukung Indonesia mencapai visi transformasi digital nasional.
"Tony Blair Institute ini bersedia membantu dan mendukung kita untuk tiga isu. Pertama terkait data center, kedua soal konektivitas seperti satelit yang dipakai Starlink, dan yang ketiga soal digital ID (identitas di ruang digital)," kata Budi.
Baca juga: Pemerintah berkomitmen melakukan akselerasi transformasi ekonomi digital
Tony Blair sebelumnya mengunjungi Indonesia pada tahun 2023. Dalam kunjungannya pada 2023, dia membahas penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi.
Pemerintah Indonesia dan Tony Blair Institute selanjutnya bakal melakukan studi bersama berkenaan dengan tiga isu transformasi digital di Indonesia.
"Jadi gini, akan ada studi bersama, dan Tony Blair Insitute akan memberikan saran. Intinya terkait data center, digital ID, dan konektivitas. Itu satu kesatuan kan, satu rangkaian," kata Budi.
Baca juga: Menkominfo mengajak diaspora jadi bagian transformasi digital
Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria mengatakan bahwa pemerintah Indonesia menyambut baik dukungan Tony Blair Institute terhadap pelaksanaan transformasi digital nasional.
"Kami menyambut baik dukungan yang diberikan oleh Tony Blair Institute untuk mempercepat, untuk mengakselerasi transformasi digital di Indonesia," katanya.
Tony Blair pada Kamis (18/4) bertemu dengan Presiden Joko Widodo, antara lain membahas rencana investasi di sektor energi baru dan terbarukan di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Tony Blair Institute, organisasi nirlaba yang didirikan oleh perdana menteri Inggris periode 1997-2007, akan memfasilitasi pelaksanaan rencana investasi di sektor energi baru dan terbarukan di IKN.
Baca juga: Juni 2024, Masyarakat bisa mengakses seluruh layanan publik lewat KTP digital
Seusai melakukan pertemuan dengan Tony Blair di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika RI di Jakarta Pusat, Jumat, Budi mengatakan bahwa Tony Blair Institute menegaskan komitmen untuk mendukung Indonesia mencapai visi transformasi digital nasional.
"Tony Blair Institute ini bersedia membantu dan mendukung kita untuk tiga isu. Pertama terkait data center, kedua soal konektivitas seperti satelit yang dipakai Starlink, dan yang ketiga soal digital ID (identitas di ruang digital)," kata Budi.
Baca juga: Pemerintah berkomitmen melakukan akselerasi transformasi ekonomi digital
Tony Blair sebelumnya mengunjungi Indonesia pada tahun 2023. Dalam kunjungannya pada 2023, dia membahas penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi.
Pemerintah Indonesia dan Tony Blair Institute selanjutnya bakal melakukan studi bersama berkenaan dengan tiga isu transformasi digital di Indonesia.
"Jadi gini, akan ada studi bersama, dan Tony Blair Insitute akan memberikan saran. Intinya terkait data center, digital ID, dan konektivitas. Itu satu kesatuan kan, satu rangkaian," kata Budi.
Baca juga: Menkominfo mengajak diaspora jadi bagian transformasi digital
Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria mengatakan bahwa pemerintah Indonesia menyambut baik dukungan Tony Blair Institute terhadap pelaksanaan transformasi digital nasional.
"Kami menyambut baik dukungan yang diberikan oleh Tony Blair Institute untuk mempercepat, untuk mengakselerasi transformasi digital di Indonesia," katanya.
Tony Blair pada Kamis (18/4) bertemu dengan Presiden Joko Widodo, antara lain membahas rencana investasi di sektor energi baru dan terbarukan di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Tony Blair Institute, organisasi nirlaba yang didirikan oleh perdana menteri Inggris periode 1997-2007, akan memfasilitasi pelaksanaan rencana investasi di sektor energi baru dan terbarukan di IKN.
Baca juga: Juni 2024, Masyarakat bisa mengakses seluruh layanan publik lewat KTP digital