Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) optimis penurunan stunting sampai 14 persen sesuai target nasional dapat dipenuhi.
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj) Sekda NTB, Ibnu Salim mengatakan pada tahun 2023, NTB berhasil menurunkan angka stunting secara drastis hingga 8,1 persen menjadi 24,6 persen.
"Tahun, ini target nasional 14 persen. Tentu ini kita lakukan secara serius dengan melibatkan semua pihak," kata Ibnu Salim pada Rakerda Akselerasi Percepatan Penurunan Stunting NTB melalui keterangan tertulis di Mataram, Rabu.
Ia mengatakan secara nasional fokus utama audit penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Dirjen Kementerian Dalam Negeri selain pemilihan kepala daerah serentak adalah kemiskinan ekstrem dan stunting.
Oleh karena itu ia berharap intervensi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/ kota dalam penanganan stunting melalui puskesmas, posyandu, tim lapangan dan program program yang berkaitan dengan ibu dan anak dapat lebih intensif dilakukan.
Sementara itu Plt Kepala Perwakilan BKKBN NTB, Samsul Anam mengatakan secara umum program pembangunan keluarga (Bangga Kencana) dan kependudukan juga menyasar kualitas kesehatan dan kesejahteraan keluarga.
Baca juga: Papua governor initiates National Immunization Week on Numfor Island
Baca juga: BKKBN apresiasi telur gratis untuk ibu hamil
Capaian pembangunan keluarga di NTB meliputi turunnya angka kelahiran sebesar 2.34 persen, angka kelahiran remaja turun dari 42,6 persen menjadi 41,08 serta beberapa capaian terbaik secara nasional.
Meskipun demikian, lanjutnya banyak hal masih perlu dirumuskan dalam strategi percepatan seperti kepesertaan KBN yang rendah (25 persen), tingkat diskontinuitas KB masih tinggi (23, 2 persen) dan beberapa indikator pembangunan keluarga lainnya yang masih rendah.
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj) Sekda NTB, Ibnu Salim mengatakan pada tahun 2023, NTB berhasil menurunkan angka stunting secara drastis hingga 8,1 persen menjadi 24,6 persen.
"Tahun, ini target nasional 14 persen. Tentu ini kita lakukan secara serius dengan melibatkan semua pihak," kata Ibnu Salim pada Rakerda Akselerasi Percepatan Penurunan Stunting NTB melalui keterangan tertulis di Mataram, Rabu.
Ia mengatakan secara nasional fokus utama audit penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Dirjen Kementerian Dalam Negeri selain pemilihan kepala daerah serentak adalah kemiskinan ekstrem dan stunting.
Oleh karena itu ia berharap intervensi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/ kota dalam penanganan stunting melalui puskesmas, posyandu, tim lapangan dan program program yang berkaitan dengan ibu dan anak dapat lebih intensif dilakukan.
Sementara itu Plt Kepala Perwakilan BKKBN NTB, Samsul Anam mengatakan secara umum program pembangunan keluarga (Bangga Kencana) dan kependudukan juga menyasar kualitas kesehatan dan kesejahteraan keluarga.
Baca juga: Papua governor initiates National Immunization Week on Numfor Island
Baca juga: BKKBN apresiasi telur gratis untuk ibu hamil
Capaian pembangunan keluarga di NTB meliputi turunnya angka kelahiran sebesar 2.34 persen, angka kelahiran remaja turun dari 42,6 persen menjadi 41,08 serta beberapa capaian terbaik secara nasional.
Meskipun demikian, lanjutnya banyak hal masih perlu dirumuskan dalam strategi percepatan seperti kepesertaan KBN yang rendah (25 persen), tingkat diskontinuitas KB masih tinggi (23, 2 persen) dan beberapa indikator pembangunan keluarga lainnya yang masih rendah.