Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta jajarannya terus meningkatkan kinerja, akuntabilitas, sikap profesional dan integritas jelang pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024.
"Mari kita jadikan SPI ini sebagai momentum untuk melihat kondisi Kemnaker dari hasil penilaian kita sendiri, sehingga kita semakin mencintai rumah kita ini yaitu Kemnaker dengan selalu menjaga sikap profesional dan berintegritas dalam melaksanakan tugas sehari-hari," kata Menaker Ida dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin.
Dalam acara Diseminasi Hasil SPI Tahun 2023 di ruang Tridarma Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada hari ini, Menaker menyampaikan bahwa Kemnaker sudah berada dalam jalur yang tepat dengan berbagai capaian.
Secara khusus dia merujuk kepada capaian persentase kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di Kemnaker hingga 100 persen, meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Kemnaker dari sebelumnya pada 2022 memperoleh indeks 76,10 menjadi 78,73 pada 2023 dan perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan pada 2023.
Dia menyebut bahwa hasil tersebut merupakan buah dari kerja keras seluruh pejabat dan pegawai di Kemnaker dan berbagai upaya yang dilakukan untuk membentuk sikap kerja pegawai yang profesional dan berintegritas.
Antara lain, kata Ida, dengan mengurangi pelayanan publik bersifat tatap muka dengan mengoptimalkan situs SIAPKerja, membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi dan penegakan integritas serta sikap antikorupsi melalui Apel Pagi Kementerian yang dilaksanakan setiap bulan.
"Sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi serta memitigasi risiko terjadinya fraud, kami mengoptimalkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintahan (APIP) Inspektorat Jenderal untuk melaksanakan dua kegiatan," ujar Ida.
Dua kegiatan yang dimaksud yakni pengawasan bulanan pada pengelolaan keuangan di setiap unit kerja sehingga diharapkan akuntabilitas pengelolaan keuangan selalu terjaga sesuai rambu-rambu yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.
Selain itu, terdapat probity audit atau penilaian independen terhadap pengadaan barang dan jasa untuk memastikan bahwa proses dilakukan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Baca juga: Tempat kerja sangat strategis untuk menanggulangi TB
Baca juga: Harapkan KEK Sorong Papua Barat Daya banyak menyerap tenaga kerja
Seluruh pegawai Kemnaker tidak boleh berpuas diri, ujarnya, tetapi terus melakukan berbagai langkah terobosan untuk menjadi lebih baik dengan menyambut pelaksanaan SPI 2024 secara antusias.