Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan negara anggota Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) agar berhati-hati terhadap persaingan negara-negara besar di kawasan Pasifik.
"Kita harus berhati-hati agar kawasan Pasifik tidak menjadi arena persaingan negara-negara besar, dan kita harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam persaingan tersebut," kata Puan saat memberikan sambutan pembukaan Sidang Umum Ke-2 IPPP di Jakarta, Kamis
Puan mengatakan demi menciptakan perdamaian dan stabilitas kawasan maka sebagai satu keluarga besar di Pasifik, negara-negara anggota IPPP harus bekerja sama dalam membangun saling kepercayaan dan saling pengertian.
"Sebagai negara kepulauan kita menghadapi tantangan yang sama seperti ancaman perubahan iklim, terjadinya bencana, dan bagaimana mengelola laut dan perairan kita. Karenanya berbagai kesamaan ini dapat menjadi modal untuk pengembangan hubungan lebih baik di masa mendatang," tuturnya.
Dia pun menyebut pertemuan kedua IPPP ini berlangsung di tengah berbagai tantangan yang dihadapi kawasan Pasifik, mulai dari ketegangan geopolitik, ancaman konflik, polarisasi, lambatnya pertumbuhan ekonomi global, dan dampak pemanasan global.
"Sebagai sesama negara di kawasan, Indonesia memahami adanya sense of urgency untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Kunci untuk menghadapi tantangan itu adalah ‘kerja sama dan aksi bersama secara terkoordinasi’ di antara kita semua melalui diplomasi," ujarnya.
Dia berharap kerja sama antar-parlemen negara-negara di kawasan Pasifik dalam IPPP dapat memperkuat pula kerja sama antar-pemerintah, serta melengkapi arsitektur regional kerja sama di Pasifik yang mengedepankan kemitraan terbuka dan inklusif.
"Kerja sama antar-parlemen ini juga dapat menjadi jembatan hubungan antar-masyarakat atau people-to-people contact. Pemerintah dan Parlemen dapat berganti, namun jika hubungan antar-masyarakat telah berkembang erat, maka kerja sama antar negara dapat terus solid," tuturnya.
Puan juga mengingatkan diplomasi parlemen untuk ikut membangun budaya damai dan menolak cara kekerasan dalam menyelesaikan masalah, yang dinilainya sangat relevan di saat terjadi perang dan konflik di berbagai penjuru dunia.
"Diplomasi Parlemen harus dapat mendorong agar negara-negara di Pasifik memprioritaskan kerja sama dan bukannya tindakan unilateral, kolaborasi dan bukannya konflik, serta hubungan saling menguntungkan dan bukannya zero-sum-approach," ucapnya.
Sebab, kata dia, kawasan Pasifik yang damai, stabil, dan sejahtera tentunya juga akan berkontribusi positif pada perdamaian dan kesejahteraan pada tingkat global.
"Marilah kita bekerja sama untuk memajukan hubungan negara-negara Pasifik dengan Indonesia, dan marilah kita menciptakan kawasan Pasifik yang damai, stabil, dan sejahtera," kata Puan.
Pembukaan Sidang Umum Ke-2 IPPP itu dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Menseskab Pramono Anung, dan Wamenlu Pahala Nugraha Mansury.
Baca juga: Ketua DPR Puan dukung jamu sebagai ciri khas Indonesia
Baca juga: Ketua DPR meminta pada momen Hari Bhayangkara minta Polri berantas judi online
Adapun pimpinan parlemen negara kawasan Pasifik yang hadir pada Sidang Umum Ke-2 IPPP itu adalah dari negara Kepulauan Cook, Samoa, Kepulauan Solomon, Tonga, Kepulauan Marshall, Mikronesia, Papua Nugini, Tuvalu, Kiribati, dan Republik Fiji.
Sementara delegasi parlemen anggota IPPP dari negara Vanuatu, Nauru, Palau, Polinesia Prancis, dan Kaledonia Baru belum dapat menghadiri undangan forum tersebut.
"Kita harus berhati-hati agar kawasan Pasifik tidak menjadi arena persaingan negara-negara besar, dan kita harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam persaingan tersebut," kata Puan saat memberikan sambutan pembukaan Sidang Umum Ke-2 IPPP di Jakarta, Kamis
Puan mengatakan demi menciptakan perdamaian dan stabilitas kawasan maka sebagai satu keluarga besar di Pasifik, negara-negara anggota IPPP harus bekerja sama dalam membangun saling kepercayaan dan saling pengertian.
"Sebagai negara kepulauan kita menghadapi tantangan yang sama seperti ancaman perubahan iklim, terjadinya bencana, dan bagaimana mengelola laut dan perairan kita. Karenanya berbagai kesamaan ini dapat menjadi modal untuk pengembangan hubungan lebih baik di masa mendatang," tuturnya.
Dia pun menyebut pertemuan kedua IPPP ini berlangsung di tengah berbagai tantangan yang dihadapi kawasan Pasifik, mulai dari ketegangan geopolitik, ancaman konflik, polarisasi, lambatnya pertumbuhan ekonomi global, dan dampak pemanasan global.
"Sebagai sesama negara di kawasan, Indonesia memahami adanya sense of urgency untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Kunci untuk menghadapi tantangan itu adalah ‘kerja sama dan aksi bersama secara terkoordinasi’ di antara kita semua melalui diplomasi," ujarnya.
Dia berharap kerja sama antar-parlemen negara-negara di kawasan Pasifik dalam IPPP dapat memperkuat pula kerja sama antar-pemerintah, serta melengkapi arsitektur regional kerja sama di Pasifik yang mengedepankan kemitraan terbuka dan inklusif.
"Kerja sama antar-parlemen ini juga dapat menjadi jembatan hubungan antar-masyarakat atau people-to-people contact. Pemerintah dan Parlemen dapat berganti, namun jika hubungan antar-masyarakat telah berkembang erat, maka kerja sama antar negara dapat terus solid," tuturnya.
Puan juga mengingatkan diplomasi parlemen untuk ikut membangun budaya damai dan menolak cara kekerasan dalam menyelesaikan masalah, yang dinilainya sangat relevan di saat terjadi perang dan konflik di berbagai penjuru dunia.
"Diplomasi Parlemen harus dapat mendorong agar negara-negara di Pasifik memprioritaskan kerja sama dan bukannya tindakan unilateral, kolaborasi dan bukannya konflik, serta hubungan saling menguntungkan dan bukannya zero-sum-approach," ucapnya.
Sebab, kata dia, kawasan Pasifik yang damai, stabil, dan sejahtera tentunya juga akan berkontribusi positif pada perdamaian dan kesejahteraan pada tingkat global.
"Marilah kita bekerja sama untuk memajukan hubungan negara-negara Pasifik dengan Indonesia, dan marilah kita menciptakan kawasan Pasifik yang damai, stabil, dan sejahtera," kata Puan.
Pembukaan Sidang Umum Ke-2 IPPP itu dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Menseskab Pramono Anung, dan Wamenlu Pahala Nugraha Mansury.
Baca juga: Ketua DPR Puan dukung jamu sebagai ciri khas Indonesia
Baca juga: Ketua DPR meminta pada momen Hari Bhayangkara minta Polri berantas judi online
Adapun pimpinan parlemen negara kawasan Pasifik yang hadir pada Sidang Umum Ke-2 IPPP itu adalah dari negara Kepulauan Cook, Samoa, Kepulauan Solomon, Tonga, Kepulauan Marshall, Mikronesia, Papua Nugini, Tuvalu, Kiribati, dan Republik Fiji.
Sementara delegasi parlemen anggota IPPP dari negara Vanuatu, Nauru, Palau, Polinesia Prancis, dan Kaledonia Baru belum dapat menghadiri undangan forum tersebut.