Mataram (ANTARA) - Komisi Informasi (KI) Pusat menilai keterbukaan informasi publik di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus membaik.
"Memang Provinsi NTB ini berada pada peringkat keempat nasional tahun 2023 lalu. Tapi, Provinsi NTB ini mampu menjadi pemenang hati dan pikiran masyarakat. Itu karena, evaluasi dan 'check and balance' yang terjadi di IKIP NTB sudah baik tapi belum berada di peringkat teratas saja," kata Wakil Ketua KI Pusat Arya Sandhiyudha saat membuka diskusi kelompok terpumpun "Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)" 2024 di Mataram, Selasa.
Ia mengatakan IKIP penting untuk melihat keterbukaan informasi publik di suatu wilayah.
"Hal ini, menyusul program KIP memfokuskan pada penetapan standar pelayanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa," ujarnya.
Menurut dia, keberadaan IKIP penting lantaran masuk dalam prioritas nasional.
Terlebih, katanya, dalam visi misi pemerintahan baru, Prabowo-Gibran, IKIP masuk salah satu program prioritas dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, dan efisien.
"IKIP harus dilaksanakan bukan saja oleh pemerintah, melainkan seluruh komponen. Ini karena pasokan informasi itu menjadi penting dalam sebuah pertarungan atau peperangan. Apalagi, IKIP akan membuat sebuah pemerintahan akan menjadi lebih baik dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat," katanya.
Arya Sandhiyudha berharap, setiap tahun keterbukaan informasi publik di suatu daerah, termasuk di NTB, terus membaik dan meningkat.
Ketua KI Provinsi NTB Syamsuri berharap, diskusi ini akan fokus melihat kepatuhan penerapan keterbukaan informasi publik di NTB sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
"Jadi, hasil FGD (Focus Group Discussion) ini menjadi rujukan dan potret kami (KI NTB ) untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaan informasi, khususnya di kalangan OPD lingkungan Pemerintah Provinsi NTB," katanya.
Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB Najamuddin Amy mengatakan pihaknya terus mendorong KIP seluruh badan publik di lingkungan Pemprov NTB semakin baik. Pemprov NTB terus membangun sinergisitas yang baik dengan Komisi Informasi untuk perbaikan KIP di NTB.
"Kami berterima kasih kepada KI Pusat terhadap upaya perbaikan atas keterbukaan informasi publik di NTB. Pemprov terus melakukan asesmen, jika masih ada hal-hal yang masih kurang, yang perlu ditingkatkan dan menjadi tugas kita bersama untuk membenahinya. Karena ciri khas dari pemerintahan yang demokratis itu ada pemerintahan yang terbuka," ucapnya.
Dia mengatakan indeks keterbukaan informasi publik menjadi catatan bagi semua pihak terkait.
Terkait dengan capaian KIP daerah setempat pada 2023, dia mengharapkan, dari sisi kualitatif dan kuantitatif bisa lebih baik pada tahun ini.
"Kalau pun NTB tidak menjadi juara, tapi dari sisi kualitatif dan kuantitatif keterbukaan informasi publik di NTB baik," katanya.
"Memang Provinsi NTB ini berada pada peringkat keempat nasional tahun 2023 lalu. Tapi, Provinsi NTB ini mampu menjadi pemenang hati dan pikiran masyarakat. Itu karena, evaluasi dan 'check and balance' yang terjadi di IKIP NTB sudah baik tapi belum berada di peringkat teratas saja," kata Wakil Ketua KI Pusat Arya Sandhiyudha saat membuka diskusi kelompok terpumpun "Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)" 2024 di Mataram, Selasa.
Ia mengatakan IKIP penting untuk melihat keterbukaan informasi publik di suatu wilayah.
"Hal ini, menyusul program KIP memfokuskan pada penetapan standar pelayanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa," ujarnya.
Menurut dia, keberadaan IKIP penting lantaran masuk dalam prioritas nasional.
Terlebih, katanya, dalam visi misi pemerintahan baru, Prabowo-Gibran, IKIP masuk salah satu program prioritas dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, dan efisien.
"IKIP harus dilaksanakan bukan saja oleh pemerintah, melainkan seluruh komponen. Ini karena pasokan informasi itu menjadi penting dalam sebuah pertarungan atau peperangan. Apalagi, IKIP akan membuat sebuah pemerintahan akan menjadi lebih baik dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat," katanya.
Arya Sandhiyudha berharap, setiap tahun keterbukaan informasi publik di suatu daerah, termasuk di NTB, terus membaik dan meningkat.
Ketua KI Provinsi NTB Syamsuri berharap, diskusi ini akan fokus melihat kepatuhan penerapan keterbukaan informasi publik di NTB sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
"Jadi, hasil FGD (Focus Group Discussion) ini menjadi rujukan dan potret kami (KI NTB ) untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaan informasi, khususnya di kalangan OPD lingkungan Pemerintah Provinsi NTB," katanya.
Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB Najamuddin Amy mengatakan pihaknya terus mendorong KIP seluruh badan publik di lingkungan Pemprov NTB semakin baik. Pemprov NTB terus membangun sinergisitas yang baik dengan Komisi Informasi untuk perbaikan KIP di NTB.
"Kami berterima kasih kepada KI Pusat terhadap upaya perbaikan atas keterbukaan informasi publik di NTB. Pemprov terus melakukan asesmen, jika masih ada hal-hal yang masih kurang, yang perlu ditingkatkan dan menjadi tugas kita bersama untuk membenahinya. Karena ciri khas dari pemerintahan yang demokratis itu ada pemerintahan yang terbuka," ucapnya.
Dia mengatakan indeks keterbukaan informasi publik menjadi catatan bagi semua pihak terkait.
Terkait dengan capaian KIP daerah setempat pada 2023, dia mengharapkan, dari sisi kualitatif dan kuantitatif bisa lebih baik pada tahun ini.
"Kalau pun NTB tidak menjadi juara, tapi dari sisi kualitatif dan kuantitatif keterbukaan informasi publik di NTB baik," katanya.