Mataram (ANTARA) - DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberhentikan Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) Provinsi Nusa Tenggara Barat(NTB), Djohan Syamsu dari posisinya sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Lombok Utara menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah 27 Nopember 2024.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah(DPW) PKB NTB Lalu Hadrian Irfani membenarkan keputusan DPP PKB tersebut, bahwa pergantian posisi Ketua DPC PKB Lombok Utara diambil lantaran kebutuhan partai untuk melakukan penyegaran kepengurusan.
"Ini pergantian biasa, untuk penyegaran kepengurusan," ujarnya melalui telepon di Mataram, Rabu.
Ia mengatakan meski diberhentikan sebagai Ketua DPC PKB, Djohan Syamsu saat ini masih berstatus kader PKB.
"Beliau (Djohan Syamsu) masih berstatus kader PKB, ber-KTA (Kartu Tanda Anggota) PKB," kata Lalu Ari sapaan akrabnya.
Diketahui keputusan perubahan struktur kepengurusan tersebut sesuai dengan Surat Keputusan DPP PKB nomor 33137/DPP/01/VII/2024 tentang penetapan perubahan susunan Dewan Pengurus Cabang PKB Lombok Utara. DPP PKB menunjuk Muhamad Jamhur sebagai Ketua Tanfidz DPC PKB Lombok Utara, Sekretaris Adam Malik, dan Bendahara Putrawadi.
Sementara itu Bupati Kabupaten Lombok Utara Djohan Syamsu mengaku tahu informasi tersebut (pencopotan) dari media sosial.
"Saya tahu dari informasi di media sosial," kata Djohan.
Ia mengatakan secara formal dan secara resmi ia belum menerima surat terkait pergantian dirinya tersebut. Meski demikian, Djohan mengungkapkan prestasinya saat memimpin PKB Lombok Utara sangat luar biasa.
Ia menyebutkan di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, sebagai Ketua DPC dirinya berhasil meningkatkan raihan kursi PKB Lombok Utara menjadi 6 kursi. Artinya, naik 100 persen dari raihan Pileg 2019 yang hanya 3 kursi.
Lebih lanjut Djohan juga mengatakan, se-NTB, PKB hanya menjadi Ketua DPRD di Kabupaten Lombok Utara.
"Dan bisa mencalonkan kepala daerah tanpa koalisi karena sudah mencapai syarat 20 persen," terang Djohan.
Oleh sebab itu, Djohan mengklaim, prestasi itu dinilainya menjadi puncak kejayaan PKB di Lombok Utara. Prestasi tersebut menurutnya harus dihargai oleh partai.
"Mudah-mudahan kepengurusan PKB yang akan datang lebih baik dari apa yang sudah saya lakukan selama ini, selama memimpin selalu berhasil," katanya.
Dari informasi yang beredar menjelang Pilkada Lombok Utara 2024, terjadi perbedaan pendapat antara PKB dengan Djohan Syamsu. Perseteruan itu bermula tatkala PKB melabuhkan dukungan kepada Lalu Mukhsin Muhtar untuk maju di Pilkada Lombok Utara.
Sementara itu, Djohan memastikan mendorong anaknya Kusmalahadi untuk maju sebagai calon wakil bupati di Pilkada Lombok Utara mendampingi mantan Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar.
Dukungan PKB yang tidak diberikan kepada anak kandung Djohan ditengarai menjadi sebab awal friksi antara Djohan dan PKB.
Sebagai informasi, berdasarkan hasil pileg 2024, PKB menjadi partai pemenang dengan torehan 6 kursi di Pileg 2024. PKB pun menjadi satu-satunya partai yang dapat mengusung sendiri pasangan calon di Pilkada Lombok Utara.
Baca juga: DPP PKB tetapkan tiga bakal calon bupati di NTB
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah(DPW) PKB NTB Lalu Hadrian Irfani membenarkan keputusan DPP PKB tersebut, bahwa pergantian posisi Ketua DPC PKB Lombok Utara diambil lantaran kebutuhan partai untuk melakukan penyegaran kepengurusan.
"Ini pergantian biasa, untuk penyegaran kepengurusan," ujarnya melalui telepon di Mataram, Rabu.
Ia mengatakan meski diberhentikan sebagai Ketua DPC PKB, Djohan Syamsu saat ini masih berstatus kader PKB.
"Beliau (Djohan Syamsu) masih berstatus kader PKB, ber-KTA (Kartu Tanda Anggota) PKB," kata Lalu Ari sapaan akrabnya.
Diketahui keputusan perubahan struktur kepengurusan tersebut sesuai dengan Surat Keputusan DPP PKB nomor 33137/DPP/01/VII/2024 tentang penetapan perubahan susunan Dewan Pengurus Cabang PKB Lombok Utara. DPP PKB menunjuk Muhamad Jamhur sebagai Ketua Tanfidz DPC PKB Lombok Utara, Sekretaris Adam Malik, dan Bendahara Putrawadi.
Sementara itu Bupati Kabupaten Lombok Utara Djohan Syamsu mengaku tahu informasi tersebut (pencopotan) dari media sosial.
"Saya tahu dari informasi di media sosial," kata Djohan.
Ia mengatakan secara formal dan secara resmi ia belum menerima surat terkait pergantian dirinya tersebut. Meski demikian, Djohan mengungkapkan prestasinya saat memimpin PKB Lombok Utara sangat luar biasa.
Ia menyebutkan di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, sebagai Ketua DPC dirinya berhasil meningkatkan raihan kursi PKB Lombok Utara menjadi 6 kursi. Artinya, naik 100 persen dari raihan Pileg 2019 yang hanya 3 kursi.
Lebih lanjut Djohan juga mengatakan, se-NTB, PKB hanya menjadi Ketua DPRD di Kabupaten Lombok Utara.
"Dan bisa mencalonkan kepala daerah tanpa koalisi karena sudah mencapai syarat 20 persen," terang Djohan.
Oleh sebab itu, Djohan mengklaim, prestasi itu dinilainya menjadi puncak kejayaan PKB di Lombok Utara. Prestasi tersebut menurutnya harus dihargai oleh partai.
"Mudah-mudahan kepengurusan PKB yang akan datang lebih baik dari apa yang sudah saya lakukan selama ini, selama memimpin selalu berhasil," katanya.
Dari informasi yang beredar menjelang Pilkada Lombok Utara 2024, terjadi perbedaan pendapat antara PKB dengan Djohan Syamsu. Perseteruan itu bermula tatkala PKB melabuhkan dukungan kepada Lalu Mukhsin Muhtar untuk maju di Pilkada Lombok Utara.
Sementara itu, Djohan memastikan mendorong anaknya Kusmalahadi untuk maju sebagai calon wakil bupati di Pilkada Lombok Utara mendampingi mantan Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar.
Dukungan PKB yang tidak diberikan kepada anak kandung Djohan ditengarai menjadi sebab awal friksi antara Djohan dan PKB.
Sebagai informasi, berdasarkan hasil pileg 2024, PKB menjadi partai pemenang dengan torehan 6 kursi di Pileg 2024. PKB pun menjadi satu-satunya partai yang dapat mengusung sendiri pasangan calon di Pilkada Lombok Utara.
Baca juga: DPP PKB tetapkan tiga bakal calon bupati di NTB