Mataram (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hassanudin menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2024 dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).
Hassanudin mengatakan pencapaian UHC Provinsi NTB ini sebagai komitmen tinggi dalam mewujudkan UHC, jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk di wilayah NTB.
"NTB dinilai mampu menyediakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan preventif, rehabilitatif, dan bermutu dengan biaya terjangkau," ujarnya dalam keterangan tertulis di Mataram, Jumat.
Penghargaan UHC ini dalam rangka satu dekade BPJS berkontribusi secara nyata sebagai wujud nyata komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat.
Baca juga: Lombok Timur terima UHC Award 2024
Universal Health Coverage (UHC) NTB telah mencapai 99,66 persen, sementara pencapaian UHC Indonesia sebesar 98,19 persen.
Penyerahan sendiri dihadiri Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti, serta kepala daerah gubernur dan bupati/walikota seluruh Indonesia yang digelar di Jakarta, Kamis (8/8).
Dalam arahannya, Wapres Ma'ruf Amin mengingatkan evaluasi tetap diperlukan secara terus-menerus terhadap pelaksanaan program ini. Terutama terkait permasalahan tunggakan peserta JKN-KIS dari kalangan mampu dan pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang macet.
"Saya berharap (bila ada) permasalahan tidak akan menghambat upaya BPJS Kesehatan dalam memastikan tersedianya fasilitas kesehatan yang berkualitas serta kemudahan akses bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan," ucapnya.
Wapres menyampaikan pesan penting kepada para pemangku kepentingan. Pertama, perluas jangkauan kepersertaan hingga 100 persen dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam menyosialisasikan manfaat JKN-KIS, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil.
"Pemerintah daerah harus mendorong agar setiap penduduk yang berada di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program JKN-KIS," katanya.
Hassanudin mengatakan pencapaian UHC Provinsi NTB ini sebagai komitmen tinggi dalam mewujudkan UHC, jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk di wilayah NTB.
"NTB dinilai mampu menyediakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan preventif, rehabilitatif, dan bermutu dengan biaya terjangkau," ujarnya dalam keterangan tertulis di Mataram, Jumat.
Penghargaan UHC ini dalam rangka satu dekade BPJS berkontribusi secara nyata sebagai wujud nyata komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat.
Baca juga: Lombok Timur terima UHC Award 2024
Universal Health Coverage (UHC) NTB telah mencapai 99,66 persen, sementara pencapaian UHC Indonesia sebesar 98,19 persen.
Penyerahan sendiri dihadiri Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti, serta kepala daerah gubernur dan bupati/walikota seluruh Indonesia yang digelar di Jakarta, Kamis (8/8).
Dalam arahannya, Wapres Ma'ruf Amin mengingatkan evaluasi tetap diperlukan secara terus-menerus terhadap pelaksanaan program ini. Terutama terkait permasalahan tunggakan peserta JKN-KIS dari kalangan mampu dan pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang macet.
"Saya berharap (bila ada) permasalahan tidak akan menghambat upaya BPJS Kesehatan dalam memastikan tersedianya fasilitas kesehatan yang berkualitas serta kemudahan akses bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan," ucapnya.
Wapres menyampaikan pesan penting kepada para pemangku kepentingan. Pertama, perluas jangkauan kepersertaan hingga 100 persen dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam menyosialisasikan manfaat JKN-KIS, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil.
"Pemerintah daerah harus mendorong agar setiap penduduk yang berada di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program JKN-KIS," katanya.