Mataram (ANTARA) - Pemkab Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award atas keberhasilan capaian kepesertaan BPJS Kesehatan 99,35 persen per 6 Agustus 2024.
"Keberhasilan itu tidak lepas dari dukungan semua pihak termasuk legislatif melalui dukungan terhadap APBD," kata Penjabat Bupati Lombok Timur HM Juaini Taofik melalui keterangan tertulisnya di Mataram, Kamis.
Penghargaan tersebut diterima Penjabat Bupati Lombok Timur pada acara yang berlangsung di Jakarta.
"Pemkab Lombok Timur 2024 mengalokasikan senilai Rp78 miliar dan 2023 di angka Rp36 miliar agar warga bisa berobat secara gratis," katanya.
Ia mengatakan menjadi tugas berikutnya adalah meningkatkan keaktifan peserta dan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan semakin cepat, mudah dan setara.
Hal tersebut selaras dengan pesan Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang hadir menyerahkan penghargaan.
Selain menyampaikan penghargaan kepada seluruh kepala daerah atas komitmen dan konsisten mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai salah satu program strategis nasional.
"Wapres juga mengingatkan pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan termasuk penyediaan SDM kesehatan berkualitas," katanya.
Baca juga: RSI Siti Hajar Mataram lindungi pekerja informal lewat BPJS Ketenagakerjaan
Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan permudah pekerja informal daftar lewat ComboFit Jamsostek di My Telkomsel
Di samping itu pemerintah daerah diharapkan dapat memastikan seluruh pemberi kerja di wilayah masing-masing mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Kesehatan. Arahan lainnya adalah agar pemerintah daerah memastikan penduduk rentan, seperti penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat terlantar juga terdaftar dalam BPJS Kesehatan.
Capaian UHC Lombok Timur bersama 460 kabupaten/kota dan 33 Provinsi memberikan sumbangan berarti bagi tercapainya UHC Indonesia dalam waktu cepat yaitu 10 tahun. Saat ini tercatat 276.520.647 jiwa atau 98,19 persen dari jumlah tersebut 55,56 juta jiwa didanai Pemda melalui APBD.