Pj Gubernur tekankan penyusunan RPJMD NTB inklusif dan partisipatif

Mataram (ANTARA) - Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Hassanudin menekankan penyusunan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Nusa Tenggara Barat 2025-2029 harus mengikuti pedoman penyusunan yang diterbitkan pemerintah pusat.

"RPJMD menjadi dokumen yang inklusif dan partisipasi, bukan hanya sekedar dokumen administratif yang formalitas," ujarnya dalam rapat perdana penyusunan rancangan awal RPJMD di Kantor Bappeda NTB, Mataram, Rabu.

Hassanudin menuturkan pedoman penyusunan RPJMD dari Kementerian Dalam Negeri berlaku homogen, sehingga dengan adanya karakteristik daerah yang berbeda-beda, hal itu harus disikapi dengan baik.

Baca juga: Bappeda petakan lima isu strategis di NTB

Dia mengungkapkan situasi efisiensi anggaran yang kini dilakukan kementerian dan lembaga membuat fokus pembangunan harus berorientasi program, bukan lagi berorientasi terhadap anggaran.

Selama lima tahun ke depan, Nusa Tenggara Barat melalui kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur terpilih hasil Pilkada 2024 memiliki tiga visi besar berupa pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan melalui pembangunan ekosistem industri pertanian dan subsektor lainnya, serta menjadikan Nusa Tenggara Barat sebagai destinasi wisata kelas dunia.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB menyebutkan arah pembangunan ke depan berorientasi desa, sehingga validasi data mikro sangat penting dalam merumuskan target yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 dengan mencermati dokumen perencanaan pusat sampai kabupaten/kota.

Baca juga: PJ Gubernur: RPJPD NTB langkah awal menuju pembangunan berkelanjutan

Kepala Bappeda NTB Iswandi mengatakan pihaknya sudah mengidentifikasi isu strategis bersama tim transisi pemerintahan baru yang memiliki tujuh misi, 10 program unggulan dalam 19 kegiatan yang menjadi prioritas daerah dengan 106 kegiatan strategis dalam rancangan dokumen RPJMD 2025-2029.

"Dalam mewujudkan agenda pembangunan di NTB sudah diidentifikasi dan ditetapkan 116 kegiatan strategis yang menjadi agenda pembangunan dari gubernur dan wakil gubernur terpilih," ucapnya.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki 10 program unggulan dalam lima tahun ke depan, yaitu NTB Sehat dan Cerdas, Desa Berdaya, NTB Inklusif, NTB Agro Maritim, Pariwisata NTB Berkualitas, E Mania (Ekraf Mendunia), NTB Terampil dan Tangkas, NTB Lestari Berkelanjutan, NTB Good and Smart Governance dan NTB Connected.