Jakarta (ANTARA) - Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) mengatakan wilayah Jawa menjadi kawasan yang krusial dalam masa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
"Jawa menjadi penting karena lebih dari 50 persen total DPT ada di Jawa. Tentunya memiliki tantangan dan dinamika tersendiri," kata Hadi Tjahjanto saat membuka rapat koordinasi pengamanan pemilu di Yogyakarta, Rabu.
Hadi menjelaskan, salah satu alasan pulau Jawa menjadi wilayah yang krusial lantaran memiliki jumlah penduduk paling banyak.
Hal tersebut membuat konflik pilkada di wilayah Jawa mudah tercipta. Karenanya, Hadi memerintahkan jajarannya untuk memperkuat koordinasi antara lembaga untuk pengamanan pemilu.
Baca juga: MK: Parpol tak dapat kursi di DPRD bisa calonkan pasangan calon kepala daerah
Hadi pun menitik beratkan koordinasi antara Polri, TNI, Kejaksaan Agung dan Bawaslu selaku garda utama dalam menjaga kondusifitas selama pilkada.
Dia meminta Polri dan TNI untuk menjaga jalannya proses pemilu dari mulai penetapan pasangan, kampanye hingga hari pencoblosan. Dia juga meminta dua lembaga itu untuk menjaga proses distribusi logistik pemilu ke beberapa daerah.
Baca juga: Putusan MK buka kesempatan lebih besar ikut pilkada
Selain itu, Hadi juga meminta TNI, Polri dan Kejaksaan Agung untuk memetakan wilayah yang berpotensi menuai konflik selama pemilu.
Dengan data intelijen yang dimiliki tiga lembaga tersebut, Hadi yakin konflik di wilayah akan mudah dihindari.
Terakhir, dia memerintahkan Bawaslu untuk mengawasi proses politik partai dan calon kepala daerah dari mulai pendaftaran, kampanye hingga pemilihan umum.
Dengan upaya koordinasi antar lembaga seperti ini, Hadi yakin pilkada di wilayah Jawa akan berjalan dengan aman dan kondusif.
"Jawa menjadi penting karena lebih dari 50 persen total DPT ada di Jawa. Tentunya memiliki tantangan dan dinamika tersendiri," kata Hadi Tjahjanto saat membuka rapat koordinasi pengamanan pemilu di Yogyakarta, Rabu.
Hadi menjelaskan, salah satu alasan pulau Jawa menjadi wilayah yang krusial lantaran memiliki jumlah penduduk paling banyak.
Hal tersebut membuat konflik pilkada di wilayah Jawa mudah tercipta. Karenanya, Hadi memerintahkan jajarannya untuk memperkuat koordinasi antara lembaga untuk pengamanan pemilu.
Baca juga: MK: Parpol tak dapat kursi di DPRD bisa calonkan pasangan calon kepala daerah
Hadi pun menitik beratkan koordinasi antara Polri, TNI, Kejaksaan Agung dan Bawaslu selaku garda utama dalam menjaga kondusifitas selama pilkada.
Dia meminta Polri dan TNI untuk menjaga jalannya proses pemilu dari mulai penetapan pasangan, kampanye hingga hari pencoblosan. Dia juga meminta dua lembaga itu untuk menjaga proses distribusi logistik pemilu ke beberapa daerah.
Baca juga: Putusan MK buka kesempatan lebih besar ikut pilkada
Selain itu, Hadi juga meminta TNI, Polri dan Kejaksaan Agung untuk memetakan wilayah yang berpotensi menuai konflik selama pemilu.
Dengan data intelijen yang dimiliki tiga lembaga tersebut, Hadi yakin konflik di wilayah akan mudah dihindari.
Terakhir, dia memerintahkan Bawaslu untuk mengawasi proses politik partai dan calon kepala daerah dari mulai pendaftaran, kampanye hingga pemilihan umum.
Dengan upaya koordinasi antar lembaga seperti ini, Hadi yakin pilkada di wilayah Jawa akan berjalan dengan aman dan kondusif.