Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena mengemukakan bahwa perundungan dalam program pendidikan dokter spesialis (PPDS) membutuhkan penanganan yang komprehensif.
"Strategi yang penting adalah bagaimana mencari penyelesaian komprehensif dan menyeluruh untuk mencegah agar perundungan tidak lagi terjadi, mulai dari sekolahnya di kampus, kemudian di tempat kerjanya, rumah sakit (RS), baik itu RS pemerintah di pusat atau di suasana yang lain," kata Melki di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (3/9) malam.
Ia menegaskan, orang tua juga mesti berperan penting dalam mencegah perundungan PPDS, termasuk berani melaporkan ke kanal-kanal pengaduan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) apabila anaknya mengalami perundungan.
"Ini kok orang tua juga menurut saya kenapa tidak memberitahu. Jadi maksudnya semua ekosistem dalam peristiwa ini masih harus berbenah dan kita cari penyelesaian yang lebih jangka panjang agar permasalahan ini semua bisa beres," ujar dia.
Ia menegaskan, perlu ada efek jera pada semua pelaku perundungan.
"Perlu ditindak tegas dan diproses hukum dengan setegas-tegasnya," ucapnya.
Ia juga menekankan pentingnya menciptakan ekosistem di dunia PPDS yang sehat agar para mahasiswa kedokteran dapat sekolah dengan baik.
Baca juga: Organisasi profesi kedokteran harus jadi motor hapus perundungan
Baca juga: Kemenkes cabut SIP dan STR pelaku perundungan PPDS
"Kita punya pengalaman di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) atau sekolah kedinasan yang lain, ada kekerasan atau bullying semacamnya dan itu bisa beres," tuturnya.
Menurutnya, dosen-dosen senior tidak boleh mengabaikan apabila memang terbukti terjadi perundungan.
"Mungkin ada pembiaran selama ini, juga dari pihak kampus, kemudian dokter-dokter PPDS itu sendiri anak-anak muda ini, sehingga sekali lagi saya tekankan pentingnya penanganan komprehensif," kata dia.
"Strategi yang penting adalah bagaimana mencari penyelesaian komprehensif dan menyeluruh untuk mencegah agar perundungan tidak lagi terjadi, mulai dari sekolahnya di kampus, kemudian di tempat kerjanya, rumah sakit (RS), baik itu RS pemerintah di pusat atau di suasana yang lain," kata Melki di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (3/9) malam.
Ia menegaskan, orang tua juga mesti berperan penting dalam mencegah perundungan PPDS, termasuk berani melaporkan ke kanal-kanal pengaduan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) apabila anaknya mengalami perundungan.
"Ini kok orang tua juga menurut saya kenapa tidak memberitahu. Jadi maksudnya semua ekosistem dalam peristiwa ini masih harus berbenah dan kita cari penyelesaian yang lebih jangka panjang agar permasalahan ini semua bisa beres," ujar dia.
Ia menegaskan, perlu ada efek jera pada semua pelaku perundungan.
"Perlu ditindak tegas dan diproses hukum dengan setegas-tegasnya," ucapnya.
Ia juga menekankan pentingnya menciptakan ekosistem di dunia PPDS yang sehat agar para mahasiswa kedokteran dapat sekolah dengan baik.
Baca juga: Organisasi profesi kedokteran harus jadi motor hapus perundungan
Baca juga: Kemenkes cabut SIP dan STR pelaku perundungan PPDS
"Kita punya pengalaman di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) atau sekolah kedinasan yang lain, ada kekerasan atau bullying semacamnya dan itu bisa beres," tuturnya.
Menurutnya, dosen-dosen senior tidak boleh mengabaikan apabila memang terbukti terjadi perundungan.
"Mungkin ada pembiaran selama ini, juga dari pihak kampus, kemudian dokter-dokter PPDS itu sendiri anak-anak muda ini, sehingga sekali lagi saya tekankan pentingnya penanganan komprehensif," kata dia.