Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengaku tak ada dana membayar hosting fee MotoGP Mandalika senilai Rp231 miliar mengingat tahun ini ada banyak agenda nasional yang menyedot banyak anggaran daerah, di antaranya PON dan Pilkada.
Sekretaris Daerah Provinsi NTB Lalu Gita Ariadi dalam pernyataan di Mataram, Jumat, mengatakan pembayaran hosting fee itu perlu didanai oleh pemerintah pusat.
"Saat ini fokus pada penyelenggaraan Pilkada serentak yang mana program itu menyedot cukup banyak anggaran," ujarnya.
Gita mengungkapkan pemerintah pusat perlu membiayai hosting fee tersebut lantaran penyenggaraan MotoGP Mandalika bukan semata milik Nusa Tenggara Barat, melainkan juga gelaran nasional yang menyangkut nama baik Indonesia.
Baca juga: Pemkab Lombok Tengah belum mampu bayar hosting fee di ajang MotoGP
Pemerintah NTB saat ini tengah mengkaji efek berganda olahraga balapan sepeda motor tersebut terhadap kemajuan perekonomian daerah.
Bila mengacu data statistik wisatawan yang menginap ke hotel berbintang dan non bintang di Nusa Tenggara Barat tahun lalu saat ajang balapan MotoGP Mandalika yang berlangsung pada 13-15 Oktober 2023, maka terlihat jumlah wisatawan tak mengalami peningkatan yang signifikan.
Badan Pusat Statistik NTB mencatat jumlah wisatawan menginap sebanyak 82.745 orang pada September 2023, kemudian meningkat sedikit menjadi 88.350 orang pada Oktober 2023, dan kembali turun menjadi 82.775 orang pada November 2023.
Lebih lanjut Gita menyampaikan bahwa pihaknya belum mengetahui bagaimana mekanisme pembayaran hosting fee tersebut dan berharap pembiayaan ditanggung pemerintah pusat.
"Harapan itu muncul karena tidak adanya alokasi anggaran dari daerah untuk pembiayaan hosting fee. Selain itu pula, adanya acara nasional yang dibebankan kepada daerah, salah satunya adalah Pilkada serentak dan pelaksanaan PON," pungkasnya.
Baca juga: Jelang MotoGP, Akademisi minta pemda tak lepas tangan soal hosting fee Rp231 miliar
Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) bersama Mandalika Grand Prix Association (MGPA) masih menunggu kebijakan bantuan pemerintah pusat untuk membayar hosting fee MotoGP Mandalika sebesar Rp231 miliar. Nominal tersebut terbilang cukup besar bila hanya ditanggung pemerintah daerah.
Pada tahun 2023, pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggelontorkan Rp78,8 miliar dalam bentuk belanja iklan Wonderful Indonesia.
Pada 27-29 September 2024, Indonesia menjadi tuan rumah MotoGP untuk ketiga kalinya. Seri kejuaraan balap sepeda motor itu berlokasi pada Sirkuit Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
MotoGP Mandalika 2024 dirancang menjadi pergelaran yang inklusif, tidak hanya untuk para penggemar otomotif, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat.
Baca juga: Pj Gubernur NTB meminta MotoGP Mandalika beri kesan baik bagi penonton
Baca juga: Sebanyak 66 extra flight di Bandara Lombok selama ajang MotoGP 2024
Baca juga: Polda NTB kerahkan 3.000 personel amankan MotoGP 2024 di Sirkuit Mandalika
Sekretaris Daerah Provinsi NTB Lalu Gita Ariadi dalam pernyataan di Mataram, Jumat, mengatakan pembayaran hosting fee itu perlu didanai oleh pemerintah pusat.
"Saat ini fokus pada penyelenggaraan Pilkada serentak yang mana program itu menyedot cukup banyak anggaran," ujarnya.
Gita mengungkapkan pemerintah pusat perlu membiayai hosting fee tersebut lantaran penyenggaraan MotoGP Mandalika bukan semata milik Nusa Tenggara Barat, melainkan juga gelaran nasional yang menyangkut nama baik Indonesia.
Baca juga: Pemkab Lombok Tengah belum mampu bayar hosting fee di ajang MotoGP
Pemerintah NTB saat ini tengah mengkaji efek berganda olahraga balapan sepeda motor tersebut terhadap kemajuan perekonomian daerah.
Bila mengacu data statistik wisatawan yang menginap ke hotel berbintang dan non bintang di Nusa Tenggara Barat tahun lalu saat ajang balapan MotoGP Mandalika yang berlangsung pada 13-15 Oktober 2023, maka terlihat jumlah wisatawan tak mengalami peningkatan yang signifikan.
Badan Pusat Statistik NTB mencatat jumlah wisatawan menginap sebanyak 82.745 orang pada September 2023, kemudian meningkat sedikit menjadi 88.350 orang pada Oktober 2023, dan kembali turun menjadi 82.775 orang pada November 2023.
Lebih lanjut Gita menyampaikan bahwa pihaknya belum mengetahui bagaimana mekanisme pembayaran hosting fee tersebut dan berharap pembiayaan ditanggung pemerintah pusat.
"Harapan itu muncul karena tidak adanya alokasi anggaran dari daerah untuk pembiayaan hosting fee. Selain itu pula, adanya acara nasional yang dibebankan kepada daerah, salah satunya adalah Pilkada serentak dan pelaksanaan PON," pungkasnya.
Baca juga: Jelang MotoGP, Akademisi minta pemda tak lepas tangan soal hosting fee Rp231 miliar
Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) bersama Mandalika Grand Prix Association (MGPA) masih menunggu kebijakan bantuan pemerintah pusat untuk membayar hosting fee MotoGP Mandalika sebesar Rp231 miliar. Nominal tersebut terbilang cukup besar bila hanya ditanggung pemerintah daerah.
Pada tahun 2023, pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggelontorkan Rp78,8 miliar dalam bentuk belanja iklan Wonderful Indonesia.
Pada 27-29 September 2024, Indonesia menjadi tuan rumah MotoGP untuk ketiga kalinya. Seri kejuaraan balap sepeda motor itu berlokasi pada Sirkuit Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
MotoGP Mandalika 2024 dirancang menjadi pergelaran yang inklusif, tidak hanya untuk para penggemar otomotif, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat.
Baca juga: Pj Gubernur NTB meminta MotoGP Mandalika beri kesan baik bagi penonton
Baca juga: Sebanyak 66 extra flight di Bandara Lombok selama ajang MotoGP 2024
Baca juga: Polda NTB kerahkan 3.000 personel amankan MotoGP 2024 di Sirkuit Mandalika