Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI mengumumkan realisasi belanja anggaran khusus untuk unit organisasi kementerian per Triwulan II 2024 mencapai 29 persen atau Rp8,861 triliun dari pagu anggaran 2024 yang Rp31,019 triliun.
Kepala Biro Humas Sekretariat Jenderal Kemenhan RI Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha saat dihubungi di Jakarta, Senin, menjelaskan Kemenhan berkewajiban mengumumkan realisasi belanja itu sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran ke publik.
“Keterbukaan informasi merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dari penyelenggara negara dan badan publik lainnya, yang seluruh dananya bersumber dari APBN,” katanya.
Dia mengatakan realisasi belanja anggaran Kemenhan yang diumumkan per Triwulan II 2024 itu juga sudah diaudit. Untuk data terbaru, dia menyebut, realisasi belanja tentunya lebih besar karena saat ini sudah masuk periode Triwulan III 2024.
Rincian realisasi belanja per Triwulan II 2024, sebagaimana dikutip dari data dan grafis Biro Perencanaan Keuangan Setjen Kemenhan, penyerapan terbesar dari pos belanja pegawai yang mencakup gaji pegawai Kemenhan, tunjangan kinerja pegawai, prajurit TNI, PNS, dan PPPK yang mencapai 61 persen atau Rp469,345 miliar dari pagu anggaran Rp764,456 miliar.
Realisasi belanja urutan kedua yang terbesar berasal dari pos belanja modal, yaitu mencakup pengadaan alutsista dan sarana prasarana. Persentase penyerapannya mencapai 30 persen atau Rp7,032 triliun dari pagu anggaran Rp23,207 triliun.
Realisasi anggaran dari pos belanja barang, yaitu untuk kegiatan operasional dan non-operasional mencapai 19 persen atau Rp1,360 triliun dari pagu anggaran Rp7,046 triliun.
Kementerian Pertahanan RI pada 2024 mendapatkan alokasi anggaran keseluruhan Rp139,26 triliun yang terbagi tidak hanya untuk kementerian tetapi juga untuk Mabes TNI, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.
Baca juga: KPK memanggil dosen teknik perkapalan ITS
Baca juga: MK tolak dalil AMIN soal Twitter Kemenhan untuk kampanye Prabowo-Gibran
Pagu anggaran sektor pertahanan pada 2025 diusulkan naik menjadi Rp165,16 triliun dari angka pagu indikatif atau rancangan anggaran 2025 yang Rp155,98 triliun.
Wakil Menteri Pertahanan RI M Herindra saat rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Jakarta pada 3 September 2024 menjelaskan kenaikan itu merujuk pada surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas pada 19 Juli 2024. Anggaran itu terdiri atas anggaran Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, dan tiga matra TNI.
Dia mengatakan pagu anggaran Rp165,16 triliun itu terdiri atas Rp53,95 triliun untuk Kemenhan, Rp11,17 triliun untuk Mabes TNI, Rp57 triliun untuk TNI AD, Rp24,75 triliun untuk TNI AL, dan Rp18,28 triliun untuk TNI AU
Kepala Biro Humas Sekretariat Jenderal Kemenhan RI Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha saat dihubungi di Jakarta, Senin, menjelaskan Kemenhan berkewajiban mengumumkan realisasi belanja itu sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran ke publik.
“Keterbukaan informasi merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dari penyelenggara negara dan badan publik lainnya, yang seluruh dananya bersumber dari APBN,” katanya.
Dia mengatakan realisasi belanja anggaran Kemenhan yang diumumkan per Triwulan II 2024 itu juga sudah diaudit. Untuk data terbaru, dia menyebut, realisasi belanja tentunya lebih besar karena saat ini sudah masuk periode Triwulan III 2024.
Rincian realisasi belanja per Triwulan II 2024, sebagaimana dikutip dari data dan grafis Biro Perencanaan Keuangan Setjen Kemenhan, penyerapan terbesar dari pos belanja pegawai yang mencakup gaji pegawai Kemenhan, tunjangan kinerja pegawai, prajurit TNI, PNS, dan PPPK yang mencapai 61 persen atau Rp469,345 miliar dari pagu anggaran Rp764,456 miliar.
Realisasi belanja urutan kedua yang terbesar berasal dari pos belanja modal, yaitu mencakup pengadaan alutsista dan sarana prasarana. Persentase penyerapannya mencapai 30 persen atau Rp7,032 triliun dari pagu anggaran Rp23,207 triliun.
Realisasi anggaran dari pos belanja barang, yaitu untuk kegiatan operasional dan non-operasional mencapai 19 persen atau Rp1,360 triliun dari pagu anggaran Rp7,046 triliun.
Kementerian Pertahanan RI pada 2024 mendapatkan alokasi anggaran keseluruhan Rp139,26 triliun yang terbagi tidak hanya untuk kementerian tetapi juga untuk Mabes TNI, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.
Baca juga: KPK memanggil dosen teknik perkapalan ITS
Baca juga: MK tolak dalil AMIN soal Twitter Kemenhan untuk kampanye Prabowo-Gibran
Pagu anggaran sektor pertahanan pada 2025 diusulkan naik menjadi Rp165,16 triliun dari angka pagu indikatif atau rancangan anggaran 2025 yang Rp155,98 triliun.
Wakil Menteri Pertahanan RI M Herindra saat rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Jakarta pada 3 September 2024 menjelaskan kenaikan itu merujuk pada surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas pada 19 Juli 2024. Anggaran itu terdiri atas anggaran Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, dan tiga matra TNI.
Dia mengatakan pagu anggaran Rp165,16 triliun itu terdiri atas Rp53,95 triliun untuk Kemenhan, Rp11,17 triliun untuk Mabes TNI, Rp57 triliun untuk TNI AD, Rp24,75 triliun untuk TNI AL, dan Rp18,28 triliun untuk TNI AU