OIKN: Gedung Kemhan hingga TNI-Polri di IKN tahap revisi DIPA

id Oikn,Proyek,Gedung,Kemhan,TNI-Polri,IKN,Ibu kota nusantara,DIPA

OIKN: Gedung Kemhan hingga TNI-Polri di IKN  tahap revisi DIPA

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti menyampaikan keterangan kepada awak media di Kantor OIKN, Jakarta pada Senin (9/12/2024). ANTARA/Aji Cakti

Jakarta (ANTARA) - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan proyek pembangunan gedung Kementerian Pertahanan (Kemhan), Badan Intelijen Negara (BIN), TNI dan Polri di Nusantara, Kalimantan Timur dalam tahap revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

"Jadi sedang revisi DIPA, kalau sudah revisi terus tanda tangan kontrak, tetap dilaksanakan," ujar Kepala OIKN Basuki Hadimuljono di Jakarta, Senin.

Menurut Basuki, gedung Kemhan, BIN, TNI dan Polri merupakan infrastruktur yang rencananya akan dibangun di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca juga: Pembangunan pusat pemerintahan di IKN dilanjutkan

Proyek pembangunan gedung-gedung tersebut sudah selesai dilelang dan telah ditetapkan namun belum terkontrak. Adapun penandatanganan kontrak menunggu selesainya revisi DIPA.

"Sudah ditetapkan, tapi belum tanda tangan kontrak. Saat ini sedang revisi DIPA," kata Basuki.

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur akan dilanjutkan dengan fokus pada penyelesaian pusat pemerintahan.

AHY menyampaikan bahwa keputusan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya penyelesaian pusat pemerintahan sebagai prioritas dalam pembangunan IKN.

Baca juga: Jakarta masih berstatus ibu kota, bagaimana dengan IKN?

AHY mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo sudah menyatakan bahwa pembangunan IKN akan tetap berjalan, difokuskan pada pengembangan pusat pemerintahan meliputi fasilitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Meskipun pembangunan IKN dilanjutkan, anggaran yang terbatas menjadi tantangan besar dalam proyek tersebut.

Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk menarik investasi dari dalam dan luar negeri guna mendanai berbagai proyek infrastruktur, termasuk pembangunan IKN.

AHY meskipun pembangunan IKN dilanjutkan, anggaran yang terbatas menjadi tantangan besar dalam proyek tersebut.

Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk menarik investasi dari dalam dan luar negeri guna mendanai berbagai proyek infrastruktur, termasuk pembangunan IKN.

Baca juga: Prabowo lantik Basuki Hadimuljono sebagai Kepala OIKN